PLTS 100 GWp dan Ujian Besar Indonesia Membangun Kemandirian Energi

GEBRAK.ID, JAKARTA — PT PLN (Persero) menegaskan komitmennya mendukung program pemerintah dalam mempercepat pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp). Program tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan potensi energi surya dalam negeri, memperkuat kemandirian energi, sekaligus mempercepat transisi menuju sistem kelistrikan yang lebih bersih.

Komitmen itu disampaikan Direktur Utama PLN Suroso Isnandar dalam Upacara Peringatan Hari Listrik Nasional (HLN) Ke-81 di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Suroso mengatakan, PLN siap menerjemahkan arahan pemerintah mengenai ketahanan energi dan percepatan pemanfaatan energi bersih ke dalam perencanaan, investasi, serta pelaksanaan program kelistrikan nasional.

“Arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto mengenai ketahanan energi dan percepatan energi bersih, transisi energi adalah tanggung jawab kita. Program 100 gigawatt peak (GWp) pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) harus kita laksanakan. Seluruh pekerjaan yang ada di Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) harus kita tuntaskan,” kata Suroso.

Suroso menambahkan, PLN akan menjalankan program tersebut bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Danantara Indonesia. Pelaksanaannya harus diterjemahkan ke dalam perencanaan dan investasi yang terukur serta dapat dipertanggungjawabkan.

Program PLTS 100 GWp sebelumnya diluncurkan pemerintah pada 25 Agustus 2026. Dalam tahap awal, terdapat 14 proyek PLTS di enam provinsi dengan kapasitas sekitar 5,2 GWp yang masuk dalam berbagai tahapan pengembangan.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan PLTS berkapasitas 100 GWp dapat direalisasikan dalam tiga tahun. Target tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan sumber energi terbarukan yang tersedia di dalam negeri.

Potensi Surya Indonesia Masih Besar

Pengembangan PLTS memiliki peluang besar karena Indonesia menyimpan potensi energi surya yang melimpah. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan potensi energi surya nasional mencapai sekitar 3.294 GWp. Namun, kapasitas PLTS yang telah terpasang hingga 2025 baru sekitar 1,49 GW.

Kesenjangan antara potensi dan pemanfaatan tersebut menunjukkan masih terbukanya ruang pengembangan energi surya di berbagai wilayah. Kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan tropis juga memberikan peluang pemanfaatan sinar matahari sebagai sumber energi sepanjang tahun.

Meski demikian, besarnya potensi tidak serta-merta membuat seluruh kapasitas tersebut dapat langsung dimanfaatkan. Pengembangan pembangkit tetap memerlukan kesiapan lokasi, jaringan transmisi dan distribusi, teknologi penyimpanan, pembiayaan, serta kepastian regulasi.

Pengembangan tenaga surya juga sejalan dengan arah perencanaan kelistrikan nasional. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034, pemerintah merencanakan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt (GW).

Dari total rencana tersebut, sekitar 76 persen dialokasikan untuk pembangkit energi baru terbarukan (EBT) dan sistem penyimpanan energi. Pembangkit listrik tenaga surya memperoleh porsi tambahan kapasitas sebesar 17,1 GW, disusul tenaga air 11,7 GW dan tenaga angin 7,2 GW.

Rencana itu memperlihatkan bahwa pengembangan energi surya menjadi salah satu bagian penting dalam perubahan komposisi pembangkit listrik nasional. Selain surya, Indonesia juga memiliki sumber EBT lain, seperti hidro, panas bumi, angin, dan bioenergi yang dapat dikembangkan sesuai potensi setiap wilayah.

Penguatan Industri Dalam Negeri Jadi Tantangan

Selain membangun pembangkit, pengembangan PLTS 100 GWp juga berkaitan dengan kemampuan Indonesia memperkuat industri dan rantai pasok energi terbarukan di dalam negeri.

Panel surya, sel surya, inverter, baterai, hingga komponen pendukung lainnya merupakan bagian dari ekosistem yang dibutuhkan untuk menjalankan program tersebut. Ketersediaan industri domestik menjadi penting agar peningkatan kapasitas pembangkit tidak hanya memperbesar penggunaan energi surya, tetapi juga mendorong kegiatan manufaktur dan nilai tambah di dalam negeri.

Kementerian Perindustrian sebelumnya mencatat Indonesia memiliki 34 pabrik modul surya aktif dengan kapasitas produksi mencapai 10.944 megawatt per tahun. Data tersebut menunjukkan adanya basis industri yang dapat dikembangkan untuk mendukung kebutuhan pasar domestik maupun ekspor.

Namun, kapasitas produksi modul surya belum otomatis menunjukkan bahwa seluruh kebutuhan komponen PLTS dapat dipenuhi dari dalam negeri. Penguatan rantai pasok masih diperlukan, termasuk pada industri sel surya, bahan baku, wafer, dan komponen penyimpanan energi.

Salah satu pengembangan industri tersebut dilakukan melalui PT Trina Mas Agra Indonesia (TMAI) di Kawasan Industri Kendal, Jawa Tengah. Perusahaan yang merupakan kerja sama Trina Solar dengan mitra lokal itu mengembangkan fasilitas produksi sel dan modul surya. Kementerian ESDM menyebut pengembangan industri tersebut diharapkan dapat memperkuat rantai pasok energi surya sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor komponen.

Dengan demikian, keberhasilan program PLTS tidak hanya diukur dari jumlah kapasitas pembangkit yang dibangun. Kemampuan industri nasional menyediakan teknologi dan komponen pendukung juga menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan kemandirian energi.

Baterai dan Jaringan Menentukan Keandalan Pasokan

Tantangan berikutnya adalah memastikan listrik yang dihasilkan PLTS dapat disalurkan dan dimanfaatkan secara andal. Berbeda dengan pembangkit yang dapat dioperasikan sesuai kebutuhan sistem, produksi listrik tenaga surya bergantung pada intensitas sinar matahari dan kondisi cuaca.

Produksi listrik dapat meningkat pada siang hari, tetapi menurun ketika cuaca mendung dan berhenti pada malam hari. Karena itu, pengembangan PLTS perlu diikuti dengan penyediaan sistem penyimpanan energi serta penguatan jaringan kelistrikan.

Teknologi baterai atau Battery Energy Storage System (BESS) dibutuhkan untuk menyimpan kelebihan listrik ketika produksi tinggi dan menyalurkannya kembali saat diperlukan. Sistem tersebut dapat membantu menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan listrik.

Dalam RUPTL PLN 2025–2034, sistem penyimpanan energi juga mendapat porsi pengembangan tersendiri. Pemerintah merencanakan tambahan kapasitas penyimpanan sebesar 10,3 GW.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah tengah menggodok revisi RUPTL PLN untuk mengakomodasi target pengembangan PLTS 100 GWp.

Sementara itu, PLN telah mengajukan usulan penambahan kapasitas PLTS lebih dari 50 GWp yang dilengkapi sistem penyimpanan energi baterai sebesar 142 gigawatt-jam (GWh). Usulan tersebut masih menjadi bagian dari proses perubahan rencana dan belum seluruhnya menjadi kapasitas pembangkit yang terbangun.

Penguatan jaringan transmisi dan distribusi juga diperlukan agar listrik dari pembangkit surya dapat disalurkan ke pusat kebutuhan. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, potensi energi yang tersedia belum tentu dapat dimanfaatkan secara optimal.

Keandalan Listrik Tetap Menjadi Prioritas

Dalam peringatan HLN Ke-81, Suroso juga menekankan pentingnya keandalan pasokan listrik bagi aktivitas masyarakat. Menurut dia, listrik tidak hanya menopang kebutuhan rumah tangga, tetapi juga mendukung pelayanan kesehatan, pendidikan, perdagangan, hingga kegiatan industri.

Karena itu, PLN terus memperkuat kesiapan personel, peralatan, dan material untuk menangani gangguan serta mempercepat pemulihan pasokan listrik.

“Ketika keluhan atau gangguan datang, harus segera ditangani, meskipun kita sangat paham tantangan di lapangan sungguh berat. Ada petugas yang harus menyeberang untuk mencapai lokasi tugas, menghadapi medan sulit, cuaca buruk, keterbatasan peralatan atau perjalanan panjang ketika gangguan listrik terjadi,” ujar Suroso.

Dia berharap upaya peningkatan pelayanan tersebut tidak berhenti sebagai komitmen dalam peringatan Hari Listrik Nasional, tetapi diwujudkan melalui perubahan nyata dalam merespons kebutuhan masyarakat.

Pengembangan PLTS 100 GWp pada akhirnya bukan sekadar upaya menambah kapasitas pembangkit. Program tersebut juga menjadi bagian dari tantangan Indonesia dalam mengoptimalkan sumber energi domestik, memperkuat industri pendukung, dan membangun sistem kelistrikan yang mampu mengintegrasikan berbagai sumber energi.

Dengan dukungan infrastruktur, teknologi penyimpanan, serta rantai pasok dalam negeri, pemanfaatan energi surya diharapkan dapat memperkuat ketahanan pasokan listrik sekaligus mengurangi ketergantungan pada sumber energi yang berasal dari luar negeri.

Penguatan Industri Dalam Negeri Jadi Tantangan

Dari sisi kapasitas produksi modul surya, Indonesia dinilai memiliki modal awal yang cukup untuk mendukung pengembangan PLTS skala besar. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menyebut kapasitas produksi modul surya domestik saat ini mencapai sekitar 14 gigawatt (GW) per tahun dan berpotensi meningkat hingga 20 GW per tahun.

Dengan kapasitas tersebut, Indonesia memiliki peluang untuk memenuhi sebagian kebutuhan modul surya melalui industri dalam negeri. Namun, kemampuan memproduksi modul belum otomatis menunjukkan bahwa seluruh rantai pasok PLTS telah mandiri.

Tantangan berikutnya terletak pada penguatan industri hulu dan penguasaan teknologi. Peneliti Senior CIReS Universitas Indonesia, Ardhitya Eduard Yeremia, mengingatkan agar kerja sama internasional, termasuk dengan Tiongkok, tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai lokasi perakitan produk.

Menurut dia, kemitraan tersebut perlu menghasilkan transfer pengetahuan dan peningkatan kapasitas industri lokal. Dengan demikian, keterlibatan perusahaan dalam negeri tidak berhenti pada proses perakitan akhir, tetapi berkembang hingga penguasaan teknologi dan kemampuan memproduksi komponen bernilai tambah.

Penguatan rantai pasok juga perlu mencakup berbagai perangkat pendukung, seperti inverter, sistem penyimpanan energi, komponen kelistrikan, serta teknologi pemantauan pembangkit. Ketergantungan pada impor untuk komponen-komponen penting berisiko membatasi nilai tambah ekonomi yang seharusnya dapat dinikmati industri nasional.

Selain industri, kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor penting. Pengembangan PLTS dalam skala besar membutuhkan tenaga kerja dengan kompetensi di bidang rekayasa, instalasi, pengoperasian, dan pemeliharaan pembangkit.

Guru Besar Institut Teknologi PLN (ITPLN), Syamsir Abduh, menilai program PLTS 100 GWp berpotensi menciptakan hingga 5,52 juta lapangan kerja. Namun, potensi tersebut membutuhkan strategi pengembangan industri yang terintegrasi, termasuk peningkatan keterampilan dan sertifikasi tenaga kerja.

Syamsir menekankan pentingnya keterlibatan perguruan tinggi, politeknik, sekolah menengah kejuruan, industri, dan lembaga sertifikasi untuk menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan sektor energi surya.

Dengan demikian, keberhasilan program PLTS 100 GWp tidak cukup diukur dari kapasitas pembangkit yang berhasil dibangun. Program ini juga perlu mendorong tumbuhnya industri nasional, memperkuat penguasaan teknologi, serta menciptakan lapangan kerja berkualitas agar manfaat transisi energi benar-benar dirasakan di dalam negeri.

(Endro Yuwanto)