Pemerintah Serahkan Kasus Penembakan Pidie ke Komnas HAM, TGPF Dinilai Belum Perlu

GEBRAK.ID — Pemerintah memastikan tidak akan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengusut insiden penembakan di Pidie, Aceh, yang menewaskan satu warga. Penyelidikan sepenuhnya diserahkan kepada Komnas HAM yang dinilai memiliki mandat dan kewenangan independen sesuai undang-undang.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan hal itu di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Jumat (6/11/2026). Menurutnya, pembentukan TGPF belum mendesak, serupa dengan sikap pemerintah saat menangani kerusuhan demonstrasi Agustus lalu.

“Pemerintah menganggap belum perlu membentuk satu TGPF, Tim Gabungan Pencari Fakta, itu enggak perlu ya,” kata Yusril.

Kronologi Insiden

Peristiwa bermula pada Rabu (4/11/2026) sore di Gampong Pulo Keunari, Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, saat warga menggelar kenduri Maulid Nabi Muhammad SAW. Ketegangan pecah ketika personel TNI datang untuk menurunkan bendera Bulan Bintang yang dikibarkan di sekitar musala.

Bentrokan tak terhindarkan. Warga dilaporkan melempar batu ke arah personel, yang kemudian membalas dengan tembakan peringatan. Akibatnya, seorang warga bernama Abzalul Riza (20 tahun) meninggal dunia, sementara 13 warga lain dan enam personel TNI mengalami luka-luka.

Klaim TNI dan Bantahan Warga

Pangdam Iskandar Muda Brigjen TNI Mahesa Fitriadi menegaskan tidak ada peluru tajam yang digunakan dalam insiden tersebut. Menurutnya, tembakan yang dilepaskan hanya berupa munisi hampa dan peluru karet yang diarahkan ke udara.

“Saya yakini dan saya pertanggungjawabkan, tidak ada satu butir pun munisi tajam,” tegas Mahesa.

Namun, klaim itu bertolak belakang dengan kesaksian warga. Seorang saksi, Amran, menyebut tembakan justru diarahkan ke kerumunan warga yang menghadang aparat, bukan ke atas. Hingga kini, jenazah korban telah dimakamkan tanpa autopsi, sehingga penyebab pasti luka yang dialaminya belum dapat dipastikan secara medis.

Komnas HAM Turun Tangan

Komnas HAM merespons cepat dengan mengirim tim pemantauan ke lokasi. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menyatakan penyesalan mendalam atas tindak kekerasan tersebut dan memastikan penyelidikan akan dilakukan secara independen.

Yusril menyebut Komnas HAM RI bersama perwakilan Aceh akan turun ke lokasi pada Minggu (8/11/2026). Pemerintah meminta agar penyelidikan tetap berkoordinasi dengan Kapolda dan Pangdam setempat.

“Kita menghormati Komnas HAM adalah lembaga negara independen dalam menjalankan tugasnya. Tapi, ketika berada di lapangan kami berharap tetalah melakukan koordinasi sesama instansi pemerintah,” ujarnya.

Investigasi Internal TNI

Di sisi lain, Kodam Iskandar Muda tengah menjalankan investigasi internal. Seluruh personel yang terlibat masih dikonsolidasikan di Kodim, dan senjata yang digunakan telah dipisahkan untuk diperiksa guna mengetahui senjata mana yang meletus saat kejadian.

Bagi masyarakat Tiro, luka dan duka akibat insiden ini masih membekas. Penyelidikan Komnas HAM menjadi harapan agar fakta sebenarnya terungkap, sekaligus memastikan peristiwa serupa tidak terulang di masa mendatang.

(Saeful Imam/berbagai sumber)