KPK Cermati Kontrak Influencer Rp14,69 Miliar ke Perusahaan Raffi Ahmad, Ada Dugaan Korupsi?

ICW ungkap 8 paket dari 2 kementerian ke PT Rans Animasi Indonesia. KPK dalami dugaan korupsi dan benturan kepentingan. (Foto: KPK)

GEBRAK.ID,JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) soal pengadaan jasa pemengaruh atau influencer senilai Rp14,69 miliar. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan KPK akan mencermati temuan tersebut. KPK ingin melihat apakah delapan paket pengadaan pada tahun anggaran 2024–2026 itu mengandung unsur dugaan tindak pidana korupsi dan benturan kepentingan yang masuk kewenangan penindakan KPK. Pernyataan itu disampaikan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

ICW merilis temuan tersebut pada Senin (9/11/2026). Total nilainya Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar. Data itu dihimpun dari portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026.

Delapan paket itu diberikan kepada PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan selebritas sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad. Rinciannya, lima paket berasal dari Kemendikbudristek pada 2024 dengan nilai sekitar Rp3,9 miliar. Paket itu berasal dari satuan kerja Museum dan Cagar Budaya. Tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025–2026 dengan total sekitar Rp10,79 miliar, masing-masing sekitar Rp3,6 miliar.

ICW menyoroti urgensi, kewajaran harga, dan transparansi penggunaan uang negara dalam pengadaan tersebut. Peneliti ICW, Zararah Azhim Syah, menilai belanja jasa influencer itu perlu dipertanyakan, terutama karena nilainya besar dan berasal dari pajak rakyat. Sementara itu, KKP menyatakan sorotan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk kerja sama berikutnya.

KKP sebelumnya berdalih pengadaan itu bertujuan memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat. Hingga kini, belum ada penetapan tersangka. KPK masih pada tahap mencermati temuan ICW. Publik diminta menunggu hasil penelaahan resmi lembaga antirasuah tersebut.

(A. Rayyan K/ berbagai sumber)