Komisi III DPR Dukung Polri Pecat Irjen Ahrie Sonta, Minta 3 Tersangka Lain Diperlakukan Sama

GEBRAK.ID, JAKARTA – Komisi III DPR RI mengapresiasi keputusan Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution. Komisi yang membidangi hukum dan keamanan itu menilai pemecatan tersebut merupakan langkah tegas untuk menindak pelanggaran berat di lingkungan kepolisian.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan, keputusan Polri sudah sepadan dengan bobot pelanggaran dan dugaan penyalahgunaan wewenang yang menyeret Ahrie dalam kasus penyadapan ilegal.

“Komisi III DPR RI mengapresiasi sekaligus mendukung penuh langkah tegas institusi Polri yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Inspektur Jenderal Polisi AS,” kata Habiburokhman dalam keterangan di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Menurut Habiburokhman, tindakan tersebut bukan sekadar persoalan pelanggaran individu. Penyalahgunaan kewenangan oleh anggota kepolisian juga dapat mencoreng kehormatan institusi dan mengikis kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Dia bahkan menyebut skandal penyadapan tersebut sebagai salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah kepolisian modern Indonesia.

“Skandal penyadapan ini patut dipandang sebagai salah satu peristiwa paling kelam, dan barangkali yang terburuk yang pernah mencoreng sejarah kepolisian modern kita,” ujarnya.

Habiburokhman menilai keputusan PTDH menunjukkan komitmen Polri menerapkan prinsip zero tolerance atau tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran berat di tubuh institusi.

Namun, dia mengingatkan agar ketegasan itu tidak berhenti pada Ahrie. Komisi III DPR meminta Polri memberikan perlakuan hukum dan etik yang setara kepada tiga tersangka lainnya apabila terbukti melakukan pelanggaran.

“Ketegasan serupa mutlak diterapkan secara konsisten kepada seluruh oknum atau tersangka lain yang terlibat dalam perkara tersebut. Mereka yang terbukti bersalah harus segera diputus dengan hukuman yang setimpal demi menjamin prinsip kesetaraan di hadapan hukum,” jelas Habiburokhman.

Habiburokhman menegaskan, Komisi III DPR RI akan terus mengawasi penanganan perkara tersebut, baik melalui mekanisme penegakan kode etik maupun proses hukum pidana terhadap keempat tersangka.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka pada 3 November 2026. Mereka masing-masing mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.

Penyidik kemudian menetapkan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat pada 5 November 2026.

Polri menduga perkara ini tidak hanya berkaitan dengan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, media, dan elemen masyarakat lainnya.

Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso, telah menjalani penahanan di Rutan Mako Brimob, Depok, Jawa Barat. Sementara itu, Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan setelah mengalami stroke.

Komisi III DPR berharap penanganan perkara ini berjalan transparan dan tidak tebang pilih. Penegakan hukum terhadap seluruh pihak yang terlibat dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri.

(A. Rayyan K/Sumber: DPR RI)