Polri Pecat Irjen Ahrie Sonta Setelah Terbukti Langgar Etik dalam Kasus Penyadapan Prabowo

GEBRAK.ID, JAKARTA – Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution setelah dinyatakan melanggar kode etik profesi dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Keputusan tersebut diambil melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang berlangsung di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Sidang berjalan selama 11 jam, mulai pukul 09.00 WIB, dengan menghadirkan sejumlah saksi yang sebelumnya telah diperiksa Bareskrim Polri.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menjelaskan, majelis sidang menemukan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ahrie dalam perkara tersebut.

Selain sanksi administratif berupa pemecatan, majelis juga menjatuhkan sanksi etika dengan menyatakan perbuatan Ahrie sebagai tindakan tercela.

“Serta sanksi administratif Pemecatan Tidak Dengan Hormat sebagai anggota Polri,” kata Isir seusai persidangan.

Majelis KKEP dipimpin Kalemdiklat Polri Komjen Rudi Darmoko sebagai ketua, didampingi Irjen Roma Hutajulu sebagai wakil ketua. Adapun anggota majelis terdiri atas Irjen Jayadi, Irjen M Zulkarnain, dan Irjen Rahmat Setiadi.

Dalam putusannya, majelis menyatakan Ahrie melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Meski menerima putusan tersebut, Ahrie akan menggunakan haknya untuk mengajukan banding.

Kasus ini juga menyeret sejumlah perwira tinggi Polri lainnya. Bareskrim menetapkan empat jenderal sebagai tersangka, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Penyidik menduga praktik penyadapan tanpa prosedur hukum berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Selain Prabowo, dugaan penyadapan disebut menyasar pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, pengusaha, serta sejumlah elemen masyarakat.

Para tersangka dijerat dengan ketentuan pidana dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Perkara pidananya tetap menjadi proses hukum tersendiri, terpisah dari putusan etik terhadap Ahrie.

(A. Rayyan K/berbagai sumber)