UU Perampasan Aset Bisa Sasar Harta Pelaku yang Kabur hingga Meninggal, Ada Batas Minimal Rp1 Miliar

Soedeson Tandra dpr

Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra. (Foto: dpr.go.id)

GEBRAK.ID, JAKARTA — Undang-Undang (UU) Perampasan Aset membuka jalan bagi negara untuk merampas harta hasil tindak pidana meski pelakunya meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak diketahui keberadaannya. Mekanisme ini memungkinkan pemulihan aset tetap berjalan ketika perkara pidana terhadap pelaku tidak dapat disidangkan.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 6 UU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang disetujui DPR dalam Rapat Paripurna, Kamis (19/11/2026).

Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Soedeson Tandra, menjelaskan aturan itu mencakup lima kategori subjek hukum. Mereka terdiri atas tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, maupun mengalami sakit permanen. Dua kategori lainnya adalah pelaku yang identitasnya tidak diketahui serta pelaku yang keberadaannya tidak diketahui.

“Dalam kondisi itu, perkaranya tidak dapat disidangkan, tetapi hasil tindak pidananya itu dapat dirampas untuk kepentingan negara,” kata Soedeson dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).

Namun, mekanisme perampasan tanpa putusan pidana tersebut tidak berlaku untuk semua nilai aset. Pasal 6 ayat 2 menetapkan batas minimal harta yang dapat dirampas sebesar Rp1 miliar, selain harus memenuhi salah satu kondisi yang disebutkan dalam ayat sebelumnya.

Aturan ini juga tidak menghapus tanggung jawab pidana pelaku. Artinya, perampasan aset dan pertanggungjawaban pidana merupakan dua hal berbeda. Ketentuan tersebut ditujukan agar hasil kejahatan tidak tetap dikuasai pelaku atau pihak lain hanya karena proses pidananya tidak dapat dilanjutkan.

Soedeson mencontohkan kasus koperasi bodong yang menghimpun dana masyarakat, tetapi pengurusnya kemudian melarikan diri atau menggelapkan uang nasabah. Contoh lainnya adalah biro perjalanan umrah atau haji yang mengumpulkan pembayaran, tetapi tidak memenuhi kewajibannya kepada calon jemaah.

Dalam situasi seperti itu, negara dapat menempuh mekanisme perampasan aset untuk kepentingan pemulihan kerugian korban. “Nah, harta bendanya harus dirampas untuk kepentingan para korban,” ujar Soedeson.

Dengan ketentuan tersebut, UU Perampasan Aset diharapkan memperkuat upaya mengembalikan hasil kejahatan kepada negara maupun masyarakat yang dirugikan. Meski demikian, pelaksanaannya tetap harus mengikuti prosedur hukum yang diatur dalam undang-undang.

(A. Rayyan K/Sumber: DPR RI)

Dukung GEBRAK.ID

Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.

Dukung lewat Saweria
Ikuti Berita GEBRAK.ID Informasi terbaru langsung di WhatsApp

Mau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?

Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.

Follow Channel GEBRAK.ID