Bansos untuk Masyarakat Miskin tak Hanya Disalurkan Lewat Kemensos RI

Uang bansos/ilustrasi. (foto: tvonenews.com)

JAKARTA -- Menteri Sosial (Mensos) RI Tri Rismaharini menyatakan, penyaluran bantuan sosial (bansos), khususnya bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat miskin tidak hanya melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Bansos akan disalurkan lewat sejumlah institusi.

"Saya sampaikan bahwa BLT itu bukan hanya di Kemensos, bantuan bukan hanya di Kemensos. Ada di Bu Menaker, ada anak di rumah yatim, ada lansia di panti-panti, karena itu kemudian kami akan kover usulan untuk itu," kata Mensos Tri Rismaharini dalam konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta, seperti dikutip Antara, Jumat (16/9/2022).

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) melalui survei menyebut survei sosial ekonomi nasional mini beberapa waktu lalu, menunjukkan angka exclusion error bagi penerima penyaluran bansos untuk masyarakat ekstrem sangat tinggi. Artinya, banyak orang miskin ekstrem yang tidak mendapat bansos, padahal mestinya memperoleh bansos. Masyarakat yang berada di desil satu (10 persen terbawah), yang miskin 53 persen tidak kena sasaran.

"Jadi, kalau tanya BPS angkanya sekian, mereka akan tidak terima bantuan, itu tidak betul, karena ada subsidi listrik, gas, kesehatan, BPJS Kesehatan, pendidikan. Jadi, kalau mereka tidak terima bantuan itu tidak betul. Kami menangani masalah data ini dengan Kemnaker sudah matching data supaya tidak ada ganda, sudah clear, kami sudah sampaikan ke Kemnaker, kami juga sudah berikan data ke BPJS Kesehatan," kata Mensos.

Mensos menyebut Kemensos tetap berpegang pada UU No 13 tahun 2011 tentang Penangangan Fakir Miskin. "Bahwa data itu berasal dari daerah. Jadi, pada awal 2021, data kami kembalikan ke daerah dan daerah mengoreksi. Bahkan, sampai di Papua itu ada empat daerah sudah melakukan pembenahan data 100 persen," jelasnya.

Selain itu, masyarakat yang masuk dalam kategori miskin ekstrem pun diklaim sudah dipadukan datanya.

Menurut pemerintah, kemiskinan di Indonesia saat ini mencapai 9,54 persen dari total penduduk. Kemudian kemiskinan ekstrem pada 2021 ada 2,14 persen dan pada Maret 2022, turun menjadi 2,04 persen dari sekitar 5,59 juta orang.

Ukuran tingkat kemiskinan ekstrem yang digunakan pemerintah mengacu pada definisi Bank Dunia dan PBB, yaitu sebesar 1,9 dolar AS PPP (purchasing power parity) per kapita per hari, di bawah ukuran tingkat kemiskinan umum yang digunakan BPS, yaitu sebesar 2,5 dolar AS PPP per kapita per hari.

Pemerintah sudah menyiapkan Bantuan Langsung Tunai (BBLT BBM) untuk 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebesar Rp 150 ribu selama empat kali dengan total anggaran Rp 12,4 triliun yang diberikan dalam dua tahap. Artinya per tahap diberikan Rp 300 ribu pada September dan Desember 2022.

Hingga Jumat (16/9/2022) pukul 10.00 WIB, PT Pos Indonesia sudah menyalurkan BLT BBM di 482 kabupaten dan kota untuk 12.701.985 KPM. Pada pekan depan, targetnya PT Pos sudah membayarkan BLT BBM minimal 90 persen dari target, yaitu 18.585.000 KPM.

 

(dkd)