Soal Tim Bayangan Mendikbudristek, Muhammadiyah: Itu Inefisiensi dan Bisa Jadi Lahan Korupsi

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) RI Nadiem Makariem. (foto:warta kota/henry lopulalan)

JAKARTA -- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) RI Nadiem Makariem kembali melontarkan pernyataan kontroversial dalam rangkaian United Nations Transforming Education Summit 2022 yang berlangsung di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Kali ini terkait dengan tim bayangan (shadow) bentukannya yang berjumlah 400 orang.

Nadiem mengaku bahwa tim ini berada di luar struktur Kemendikbudristek namun melekat dengan kementerian dan memiliki kedudukan setara dirjen atau eselon I di Kemendikbudristek. Mantan CEO Gojek tersebut pun menegaskan bahwa tim bayangan tersebut akan bekerja sesuai dengan arahan Kemendikbudristek untuk melakukan validasi terhadap produk kebijakan kementerian.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, mengaku bahwa dirinya baru kali ini mendengar istilah tim bayangan (shadow) dalam sebuah kementerian. Tidak hanya merasa asing dengan istilah tersebut, Mu’ti juga mempertanyakan efektivitas dan efisiensi sumber daya manusia (SDM) di kementerian yang berjumlah ribuan mulai dari sekjen, dirjen, direktur, biro, dan staf.

"Dalam sejarah republik ini, baru kali ini saya mendengar istilah tim bayangan dalam sebuah kementerian. Jumlahnya ratusan dan semuanya digaji jutaan. Padahal secara struktural di lingkungan kementerian sudah banyak sekali pejabat, mulai dari sekjen, dirjen, hingga staf yang berjumlah ribuan,” ujar Mu'ti dilansir dari suaramuhammadiyah.id, Senin (26/9/2022).

Menurut Mu'ti, tim bayangan bentukan Nadiem merupakan sebuah langkah inefisiensi karena kondisi keuangan negara yang tidak sedang baik-baik saja. Selain itu, langkah ini disinyalir rawan akan terjadinya pelanggaran karena dapat mengundang interpretasi adanya kolusi. Ia pun mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI segera melakukan audit untuk memastikan tidak ada uang negara yang disalahgunakan.

Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PP Muhammadiyah Alpha Amirrachman  mengatakan, tim bayangan yang dibentuk Nadiem dapat membuat birokrasi yang sesungguhnya tidak berdaya. “Tim bayangan yang berada di bawah Kemendikbudristek merupakan bentuk ketidakpercayaan beliau kepada birokrasi Kemendikbudristek yang ia pimpin. Alih-alih memberdayakan birokrasi, justru beliau membuatnya mandul dan tidak berdaya,” tegasnya.

Senada, anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa, menilai pembentukan tim bayangan atau tim khusus Mendikbudristek Nadiem Makarim, yang beranggotakan 400 orang berpotensi menyalahi aturan dalam pengelolaan anggaran negara.

"Waktu di PBB beliau kan mengatakan punya 'shadow organization'. Kalau kita bicara 'shadow organitation' udah nggak bener," ujar anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu di sela rapat kerja dengan Kemendikbudristek di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2022).

Sebab, kata Ledia, Nadiem mengatakan tim itu merupakan vendor yang dibayar dengan sistem kontrak oleh kementerian. "Terus tadi diralat katanya bukan 'shadow organitation' tapi mirroring. Kalau bicara mirroring sudah pasti dia vendor, kalau vendor sudah pasti dia ada lelang karena ini di atas Rp 200 juta," jelas dia.

Belakangan Nadiem juga menyebut BUMN Telkom sebagai salah satu vendor yang menjadi tim khusus tersebut. Itu kemudian terungkap dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kemendikbudristek. Dari dokumen yang ada di LPSE tersebut dituliskan mempekerjakan 55 orang untuk jasa konsultan platform Guru Pembelajaran dianggarkan Rp 27,3 miliar.

Tender itu dimenangkan oleh PT Telkom dengan Harga Perkiraan Sementara (HPS) Rp 23,7 Miliar. Selain itu PT Telkom juga memenangkan tender pada jasa konsultan pengembangan platform Guru Profil dan pengembangan kompetensi senilai Rp 17 miliar. "Kami tidak pernah membahas anggaranya sampai satuan tiga, kami mempertanyakan ini anggaranya dari mana," jelas Ledia.

(dpy)