Delapan Parpol di Parlemen Sepakat Sistem Proporsional Terbuka di Pemilu 2024 Sebagai Wujud Demokrasi

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. (foto: setkab.go.id)

JAKARTA -- Sebanyak delapan partai politik (parpol) yang ada di parlemen, kecuali Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menyampaikan penolakannya terhadap sistem proporsional tertutup. Terdapat lima sikap delapan parpol itu yang dibacakan oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Sikap pertama, kedelapan partai menolak sistem proporsional tertutup dan memiliki komitmen untuk menjaga kemajuan demokrasi di Indonesia yang telah dijalankan sejak era reformasi. Sistem pemilu proporsional tertutup dinilai sebagai kemunduran bagi demokrasi.

"Di lain pihak sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat, di mana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur," ujar Airlangga di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Minggu (8/1/2023) malam.

Kedua, sistem pemilu dengan proporsional terbuka merupakan pilihan yang tepat dan telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada tanggal 23 Desember 2008. Sistem tersebut sudah dijalankan dalam tiga kali pemilihan umum (pemilu). "Gugatan terhadap yurisprudensi akan menjadi preseden yang buruk bagi hukum kita dan tidak sejalan dengan asas ne bis in idem," jelas Airlangga.

Ketiga, delapan partai politik tersebut meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu, dengan menjaga netralitas dan independensinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kedelapan parpol di parlemen itu mengapresiasi pemerintah yang telah menyediakan anggaran Pemilu 2024. KPU didorong agar tetap menjalankan tahapan-tahapan kontestasi sesuai dengan kesepakatan bersama.

"Kelima, kami berkomitmen untuk berkompetisi dalam Pemilu 2024 secara sehat dan damai dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tetap memelihara stabilitas politik, keamanan, dan ekonomi," ujar Menteri Koordinator Perekonomian RI itu.

Sebelumnya, delapan petinggi partai politik (parpol) bertemu untuk membahas sistem proporsional tertutup dalam pelaksanaan Pemilu 2024 yang diwacanakan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari. Delapan petinggi parpol itu melakukan pertemuan secara tertutup di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, Minggu (8/1/2023).

Delapan petinggi parpol itu adalah Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Waketum PPP Amir Uskara, Waketum Partai NasDem Ahmad Ali, Ketum PAN Zulkifli Hasan), dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Nampak hadir pula Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate. Adapun wakil dari Partai Gerindra tak hadir dalam pertemuan tersebut, tetapi menyatakan mendukung sistem proporsional terbuka.

Sementara, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diketahui mendukung sistem proporsional tertutup. Meskipun partai berlambang kepala banteng itu tetap mengikuti putusan MK.

 

(dpy)