Kemenag RI dan DPR Upayakan Biaya Ibadah Haji yang Lebih Berkeadilan

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag RI Hilman Latief. (foto: detik.com)

JAKARTA -- Kuota haji asal Indonesia untuk musim penyelenggaraan haji pada 1444 H/2023 M Indonesia sudah ditetapkan sebanyak 221.000 jemaah. Walau jumlah kuota haji Indonesia kembali normal, Kementerian Agama (Kemenag) bersama Komisi VIII DPR RI sedang merencanakan membahas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang lebih berkeadilan.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag RI Hilman Latief menyatakan, pihaknya akan mengupayakan formula biaya haji yang proporsional. Upaya itu perlu dilakukan seiring meningkatnya pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji.

"Kami akan menerapkan prinsip pembiayaan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Angkanya akan kami formulasikan dengan mitra kami di Komisi VIII DPR dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Mudahan-mudahan kami bisa mendapatkan angka yang baik untuk jemaah dan semuanya,” kata Hilman dalam siarannya di sela kunjungan ke Arab Saudi mendampingi Menag RI Yaqut Cholil Qoumas, Selasa (10/1/2023).

Menurut Hilman, prinsip keadilan dan kesinambungan sangat penting karena saat ini tercatat ada sekitar 5,2 juta jemaah yang masih dalam antrean. Para jemaah itu menunggu giliran untuk dapat berangkat dan menjalankan ibadah haji. Pada tahun lalu, Arab Saudi telah menetapkan biaya layanan di Masyair dengan angka yang tinggi untuk jemaah haji seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Hilman menambahkan, biaya haji akan mengalami penyesuaian. Ada beberapa faktor, antara lain biaya layanan di Masyair yang mengalami kenaikan sejak 2022 lalu. Selain itu, harga bahan baku, transportasi, akomodasi, pajak, serta inflasi juga akan menyebabkan kenaikan biaya.

“Kami bersama Komisi VIII DPR akan coba memformulasikan agar tetap bisa terpenuhi aspek istithaah-nya dan pada saat yang sama kami menerapkan prinsip bagaimana pembiayaan haji yang berkeadilan dan berkelanjutan,” kata Hilman menjelaskan.

 

(dpy)