PP Muhammadiyah Minta Masyarakat tak Ditarik dalam Konflik Politik

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti. (Foto: tv mu)

 

JAKARTA -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta elite politik tidak menarik masyarakat dalam konflik politik yang tengah terjadi setelah pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) pada 2024.

"Elite politik hendaknya tidak menyeret masyarakat ke dalam arus politik konfrontatif dan menjadikannya sebagai alat kekuasaan," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dalam keterangan persnya yang diterima pada Rabu (6/3/2024).

Mu'ti menyoroti fenomena hak angket atas dugaan kecurangan saat pemilu yang sedang bergulir di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Menurut dia, hak angket ini merupakan fasilitas yang bisa digunakan oleh anggota legislatif dan sah secara undang-undang.

Meski demikian, Mu'ti berharap hak angket ini jangan dijadikan sebagai sumber konflik antara masyarakat yang pro dengan kontra akan hasil pemilu. "Masyarakat tidak seharusnya risau dengan dinamika politik di DPR," jelasnya.

Dengan tidak digunakannya hak angket sebagai pemicu konflik, Mu'ti yakin kondisi masyarakat akan kembali kondusif dan tenteram, bahkan setelah pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih.

Sebelumnya, PP Muhammadiyah dinilai turut berperan membantu pemerintah dalam menjaga kondusivitas masyarakat saat dan setelah pemilu.

"PP Muhammadiyah ini adalah organisasi kemasyarakatan yang bernafaskan Islam dan memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga keharmonisan di lingkungan masyarakat," kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto saat mengunjungi Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024).

Menurut Hadi, organisasi keagamaan seperti PP Muhammadiyah memiliki pengaruh banyak bagi masyarakat, terutama yang beragama Islam.

Pengaruh itu, lanjut Hadi, bisa untuk menyampaikan narasi perdamaian saat masa pemilu. Hal tersebut dapat berpengaruh dalam memperkecil konflik antarpendukung peserta Pemilu.

(nnn)