Peluang Emas! 4 Prodi Baru Sekolah Kedinasan Kemenkum Dibuka, Kuliah Gratis dan Lulus Jadi CPNS

Bakal ada empat prodi baru sekolah kedinasan Kemenkum RI, yaitu Poltekpin (Politeknik Pengayoman Indonesia) yang dibuka tahun 2026. (Foto: Poltekpin)

 
JAKARTA -- Kabar baik bagi lulusan SMA/SMK yang bercita-cita menjadi aparatur negara datang dari Kementerian Hukum (Kemenkum) RI. Sekolah kedinasan di bawah Kemenkum ini dikabarkan akan membuka empat program studi (prodi) baru yang siap menampung calon taruna mulai seleksi mendatang. 

Informasi ini langsung mencuri perhatian publik, bukan tanpa alasan. Selain berstatus sekolah kedinasan, pendidikan yang ditawarkan gratis, serta lulusannya berpeluang otomatis diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) sesuai ketentuan yang berlaku.

Di tengah ketatnya persaingan masuk perguruan tinggi dan tingginya biaya pendidikan, kehadiran prodi baru ini menjadi peluang emas yang sayang dilewatkan. Namun, peluang besar selalu datang bersama persaingan yang tak kalah ketat. Calon pendaftar perlu memahami sejak awal prodi apa saja yang akan dibuka, persyaratan seleksi, hingga prospek karier setelah lulus.

Bakal ada empat prodi baru sekolah kedinasan Kemenkum, yaitu Poltekpin (Politeknik Pengayoman Indonesia) yang dibuka tahun 2026. Perlu diketahui, sekolah kedinasan Poltekpin merupakan gabungan dari Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) yang dilebur sejak Agustus 2024 oleh Kemenkumham, sebelum kementerian ini dipecah menjadi tiga. 

Meskipun sudah dilebur sejak tahun 2024, namun pada tahun 2025 sekolah kedinasan ini tidak membuka pendaftaran calon taruna atau mahasiswa baru.

Sama dengan sekolah kedinasan lain, sebelum kedua sekolah dilebur ada fasilitas asrama dengan biaya kuliah gratis. Setelah lulus, para taruna bisa menjadi CPNS.

Sementara itu, Poltekpin sudah memilik dua jurusan kuliah. Pertama Jurusan Keimigrasian dan yang kedua Jurusan Ilmu Pemasyarakatan.

Namun Menteri Hukum (Menkum) RI, Supratman Andi Agtas, menyatakan dengan detail empat prodi baru Poltekpin. “Pengembangan empat prodi baru disesuaikan dengan bidang-bidang tugas yang diselenggarakan oleh Kemenkum,” ujar Supratman dilansir dari laman Kemenkum.

Berikut 4 prodi baru Poltekpin yang dikembangkan di perguruan tinggi kedinasan ini: 

1. Pembangunan Hukum 
2. Perancangan Peraturan Perundang-Undangan 
3. Hukum Kekayaan Intelektual 
4. Administrasi Hukum Umum.

Menurut Supratman, rasionalitas pentingnya pembukaan program studi baru ini berdasarkan analisis terhadap berbagai tantangan yang dihadapi Kemenkum dalam melaksanakan program prioritas Kabinet Merah Putih 2024-2029. Antara lain kualitas SDM yang terampil dan kompeten. 

Oleh karena itu, diperlukan ketersediaan SDM yang mencukupi dalam hal kuantitas dan kualitasnya. Melalui pendidikan yang relevan, diharapkan Poltekpin dapat berperan penting dalam menciptakan sistem hukum yang lebih efisien dan adil.

Lantas, mengapa dua sekolah kedinasan Kemenkumham merger menjadi Poltekpin? Sebab tujuannya untuk efisiensi dalam manajemen dan operasional bidang pendidikan di lingkungan Kemenkumham saat itu.

Para taruna dan taruni akan dididik dengan ketajaman akademis, berpikir kritis, memiliki integritas dan kepedulian terhadap HAM, membuat Poltekpin hadir sebagai jawaban atas kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas dalam bidang hukum dan HAM.

Kuota tahun 2026 sebanyak 200 mahasiswa Direktur Poltekpin, Odi Jarodi, mengatakan saat ini Poltekpin sedang dalam masa transisi. Namun demikian, sudah disiapkan jurusan hukum terapan dengan empat prodi baru. Persiapan prodi baru ini terus dimatangkan. 

“Mudah-mudahan proses ini berjalan, maka tahun ini akan dilakukan proses transisi. Poltekpin akan menerima mahasiswa baru tahun depan,” kata Odi dari tayangan Youtube Badan Pengembangan Sumber Daya Hukum (BPSDM) Kemenkum, yang dikutip Jumat, (12/12/2025). 

Rencananya, ada kuota sebesar 200 mahasiswa atau taruna baru. ”Nanti menunggu informasi yang pasti, atau pengumuman terkait rekruitmen mahasiswa,” jelas Odi. 

Saat ini, Poltekpin juga fokus pada kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan. “Poltekpin butuh tenaga pendidik. Tenaga pendidik utamanya adalah dosen tetap yang hingga saat ini jumlahnya belum memenuhi syarat,” kata Odi menandaskan. 

(kmp/end)

Berbagi :