 |
| Mendagri RI Muhammad Tito Karnavian membeberkan berbagai capaian kinerja strategis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada triwulan I tahun 2026 dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026). (Foto: Puspen Kemendagri) |
GEBRAK.ID; JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Muhammad Tito Karnavian membeberkan berbagai capaian kinerja strategis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada triwulan I tahun 2026 dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).
Dalam forum yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda itu, Tito menegaskan peran sentral Kemendagri dalam menjaga stabilitas pemerintahan daerah, mengawal inflasi, hingga mendukung program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.
Perkuat Sinergi Pusat-Daerah Lewat Rakornas
Salah satu capaian utama yang disorot adalah suksesnya penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah pada Februari 2026. Rakornas tersebut diikuti ribuan peserta dari unsur kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Menurut Tito, forum itu menjadi momentum strategis memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam menyukseskan agenda prioritas nasional.
“Rakornas ini menjadi ajang konsolidasi untuk memastikan program prioritas Presiden dapat diterjemahkan secara konkret di daerah,” ujar Tito dalam rapat.
Penguatan koordinasi pusat-daerah ini dinilai krusial, mengingat Kemendagri memiliki mandat pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Percepatan Rehabilitasi Pascabencana di Sumatera
Kemendagri juga terlibat aktif dalam percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera. Dukungan tersebut mencakup pembentukan Sekretariat Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, pembinaan serta pengawasan penggunaan bantuan anggaran daerah terdampak.
Tak hanya itu, layanan administrasi kependudukan dilakukan melalui program jemput bola bagi warga terdampak bencana. Kemendagri bahkan mengirimkan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam beberapa gelombang ke daerah terdampak untuk membantu percepatan pemulihan.
Langkah ini selaras dengan kebijakan nasional penanggulangan bencana yang dikoordinasikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di mana pemulihan administrasi kependudukan menjadi bagian penting dari pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat.
Jaga Stabilitas Harga dan Pelayanan Saat Lebaran
Dalam bidang pembinaan kepala daerah, Kemendagri mengambil langkah preventif menjelang hari besar keagamaan, termasuk menjaga stabilitas harga bahan pokok dan memastikan situasi daerah tetap kondusif.
Kemendagri juga mengeluarkan edaran penundaan perjalanan luar negeri bagi kepala daerah selama periode Lebaran.
“Kami memberikan edaran penundaan perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah tujuh hari sebelum dan tujuh hari sesudah hari raya,” tegas Tito.
Kebijakan tersebut bertujuan agar pelayanan publik tetap berjalan optimal serta kepala daerah fokus mengawal stabilitas wilayahnya masing-masing.
Perekaman KTP Elektronik Capai 97,64 Persen
Di sektor administrasi kependudukan, capaian signifikan ditunjukkan melalui tingkat perekaman KTP elektronik yang telah menyentuh angka 97,64 persen. Sementara itu, pemadanan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan data kependudukan mencapai 98,68 persen.
Tito menyebut angka tersebut mencerminkan semakin solidnya basis data nasional untuk mendukung berbagai program bantuan sosial dan kebijakan pembangunan.
Integrasi data kependudukan sendiri selama ini menjadi fondasi dalam penyaluran bantuan sosial, sebagaimana ditekankan pemerintah dalam berbagai evaluasi program perlindungan sosial nasional.
Kawal Inflasi dan Program Prioritas Presiden
Kemendagri juga menegaskan perannya dalam pengendalian inflasi daerah. Rapat koordinasi pengendalian inflasi digelar rutin setiap minggu, disertai langkah konkret ke lapangan di daerah dengan tingkat inflasi tinggi.
“Kemudian pengendalian inflasi juga dilakukan rapat setiap minggu dan juga langkah-langkah ke lapangan di daerah-daerah yang tinggi inflasi,” jelas Tito.
Selain itu, Kemendagri turut mengawal berbagai program strategis nasional, seperti pembangunan 3 juta rumah, pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pengelolaan sampah menjadi energi listrik, Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah), hingga pembangunan Sekolah Rakyat di daerah.
Peran ini menegaskan posisi Kemendagri sebagai simpul koordinasi antara kebijakan pusat dan implementasi di tingkat daerah.
Realisasi Anggaran Capai 12,85 Persen
Dalam paparannya, Tito juga mengungkapkan realisasi anggaran Kemendagri hingga 29 Maret 2026 mencapai Rp1,005 triliun atau 12,85 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp7,82 triliun.
Rapat kerja tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Bima Arya Sugiarto, dan Akhmad Wiyagus, serta Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir bersama jajaran pejabat tinggi lainnya.
Melalui forum tersebut, Kemendagri menegaskan komitmennya menjaga stabilitas pemerintahan, memperkuat tata kelola daerah, serta memastikan agenda prioritas nasional berjalan efektif hingga ke level paling bawah.
(Sumber: Puspen Kemendagri)
Posting Komentar untuk "Rapat Kerja dengan DPR RI, Tito Karnavian Paparkan Deretan Capaian Strategis Kemendagri Triwulan I 2026"