Disorot DPR, Insentif Rp6 Juta BGN untuk Dapur Bermasalah Dinilai Pemborosan Anggaran Negara

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris. (Foto: dpr.go.id)

Editor: A Rayyan K

GEBRAK.ID; JAKARTA – Kebijakan pemberian insentif kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tengah bermasalah menuai kritik keras dari DPR. Komisi IX DPR menilai langkah Badan Gizi Nasional (BGN) tetap menggelontorkan anggaran hingga Rp6 juta per hari kepada unit yang tidak beroperasi sebagai bentuk pemborosan yang sulit diterima publik.

Sorotan ini muncul di tengah upaya pemerintah yang sedang mendorong efisiensi anggaran di berbagai sektor. Namun, kebijakan BGN justru dinilai berjalan berlawanan arah dengan semangat penghematan tersebut.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, memastikan pihaknya akan meminta penjelasan langsung dari Kepala BGN dalam rapat kerja mendatang.

“Kami akan meminta penjelasan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang sangat menyita perhatian publik ini,” ujar Charles dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Menurut Charles, pemberian insentif kepada SPPG yang tengah dihentikan operasionalnya akibat pelanggaran justru menunjukkan lemahnya tata kelola program. Alih-alih dihentikan total, unit-unit tersebut tetap menerima aliran dana negara meski tidak memberikan layanan.

Ribuan Dapur Ditutup, Anggaran Tetap Mengalir

Data yang dihimpun Komisi IX DPR menunjukkan sedikitnya 3.778 dapur SPPG telah ditutup sementara. Jika kondisi ini berlangsung selama dua pekan, potensi pemborosan anggaran diperkirakan mencapai Rp317 miliar.

Angka tersebut dinilai bukan jumlah kecil, terutama jika dibandingkan dengan kebutuhan mendesak di sektor lain seperti pendidikan maupun layanan kesehatan.

Charles menegaskan, dana ratusan miliar rupiah itu seharusnya bisa dialihkan untuk program yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat. “Dana sebesar itu bisa digunakan untuk memperkuat sektor pendidikan atau meningkatkan kesejahteraan tenaga kesehatan di lapangan,” katanya.

Kebijakan tetap membiayai unit yang sedang terkena sanksi dinilai sebagai langkah yang tidak efisien dan berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran negara.

Kritik terhadap Arah Program Gizi Nasional

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintah sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Namun, polemik insentif SPPG ini dinilai mencederai tujuan utama program tersebut.

Charles mengingatkan agar implementasi program tidak melenceng dari tujuan awal. “Jangan sampai esensi untuk memperbaiki gizi rakyat justru dikorbankan oleh manajemen yang tidak baik,” tegasnya.

Charles juga menilai kebijakan ini berpotensi membuka celah pemborosan berulang jika tidak segera dievaluasi secara menyeluruh.

Penjelasan BGN: Insentif Tetap Dibutuhkan

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, memberikan penjelasan bahwa insentif tetap diberikan karena SPPG yang ditutup sementara masih memiliki tanggung jawab operasional tertentu.

Menurut Dadan, meskipun tidak melayani distribusi makanan, unit tersebut tetap harus mengurus kebutuhan internal seperti pemeliharaan fasilitas dan administrasi.

Dadan juga menegaskan bahwa secara keseluruhan program tetap berjalan dengan baik. Saat ini, lebih dari 25 ribu SPPG disebut telah aktif melayani jutaan penerima manfaat di berbagai daerah.

Evaluasi Mendesak

Meski demikian, kritik dari DPR menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola program. Transparansi penggunaan anggaran serta mekanisme pemberian insentif dinilai perlu diperjelas agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.

Pengamat kebijakan publik, Damar P, menilai, kasus ini menjadi ujian awal bagi BGN dalam menjaga akuntabilitas program nasional berskala besar. Jika tidak ditangani dengan baik, kepercayaan publik terhadap program unggulan pemerintah bisa tergerus.

Dengan sorotan yang semakin tajam, rapat kerja antara Komisi IX DPR dan BGN diperkirakan akan menjadi momentum penting untuk mengurai polemik sekaligus menentukan arah perbaikan ke depan.

(Berbagai Sumber)

Fakta Mengejutkan Lainnya:

- Rp113 Miliar untuk EO di Tengah Rakyat Sulit Makan Bergizi, BGN: "Ini Soal Profesionalitas!"

- Kontroversi Anggaran BGN: Rp1,5 Miliar untuk Semir dan Sikat Sepatu, Publik Pertanyakan Prioritas

- Anggaran Zoom Meeting Rp5,7 Miliar Disorot, BGN Akhirnya Buka Suara Soal Pemborosan