Mendagri Tito Karnavian: Inflasi Bulanan di 3 Provinsi Terdampak Bencana Mulai Membaik

Mendagri Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang digelar di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (6/4/2026). (Foto: Puspen Kemendagri)

Editor: Sulistio

 
GEBRAK.ID; JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan kabar positif terkait pengendalian harga di daerah terdampak bencana. Inflasi bulanan (month to month) di tiga provinsi tercatat menunjukkan tren perbaikan, seiring membaiknya distribusi dan pemulihan infrastruktur sosial-ekonomi.

Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi yang digelar di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (6/4/2026). Rakor tersebut juga dirangkaikan dengan pembahasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan.

Menurut Tito, indikator inflasi bulanan lebih relevan untuk membaca kondisi riil di lapangan dibandingkan inflasi tahunan (year on year) yang lazim dijadikan rujukan makro nasional maupun internasional.

“Data inflasi year on year memang penting untuk pegangan nasional dan dunia internasional. Tapi kalau untuk pengendalian harga sehari-hari, yang lebih mencerminkan kondisi nyata adalah month to month,” ujar Tito dalam forum tersebut.

Inflasi Nasional Turun, Distribusi Makin Lancar

Secara nasional, inflasi tercatat menurun dari 4,76 persen menjadi 3,48 persen. Sementara itu, inflasi bulanan juga melandai dari 0,68 persen menjadi 0,41 persen. 

Penurunan ini dipengaruhi oleh normalisasi tarif listrik serta meningkatnya mobilitas masyarakat selama periode libur panjang dan Hari Raya yang berdampak pada kelompok makanan, minuman, dan transportasi.

Adapun di tiga provinsi terdampak bencana, yakni Sumatera Barat dan Aceh masing-masing mencatat inflasi bulanan sebesar 0,04 persen. Sementara Sumatera Utara justru mengalami deflasi sebesar 0,13 persen.

Khusus Aceh, sebelumnya sempat mencatat inflasi tahunan cukup tinggi akibat gangguan distribusi, termasuk terputusnya akses jalan dan pasokan barang. Namun, pada indikator bulanan, kondisi tersebut mulai terkendali seiring pulihnya jalur distribusi dan masuknya kembali suplai kebutuhan pokok.

“Artinya, apa yang sudah dikerjakan untuk menormalisasi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara cukup efektif. Harga barang dan jasa mulai terkendali karena suplai sudah kembali masuk,” tegas Tito.

Momentum Harus Dijaga

Tito menekankan bahwa perbaikan ini menjadi sinyal positif atas kerja sama pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga. Ia meminta seluruh kepala daerah tetap aktif memantau komponen inflasi, khususnya bahan pangan strategis yang rentan bergejolak.

Rakor tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat dan pimpinan lembaga, antara lain Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi I Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa, serta perwakilan dari Kantor Staf Presiden RI.

Data yang dipaparkan dalam rakor bersumber dari rilis resmi pemerintah dan Badan Pusat Statistik, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis maupun akademik.

Dengan tren inflasi yang mulai terkendali, pemerintah berharap stabilitas harga di daerah terdampak bencana dapat terus terjaga dan daya beli masyarakat tetap terlindungi.

(Sumber: Puspen Kemendagri)

Berbagi :