PEWIBI Resmi Bergerak, Kolaborasi Jadi Kunci Dorong Wisata Budaya dan Ekonomi Kreatif Indonesia

Munas I Perkumpulan Peduli Wisata Budaya Indonesia (PEWIBI) di Auditorium Perpustakaan Nasional Jakarta, Rabu (29/4/2026) yang dihadiri Menteri Kebudayaan Fadli Zon. (Foto: Humas Kementerian Kebudayaan)

Editor: Saeful Imam

GEBRAK.ID; JAKARTA – Upaya memperkuat sektor wisata budaya Indonesia memasuki babak baru dengan digelarnya Musyawarah Nasional (Munas) pertama Perkumpulan Peduli Wisata Budaya Indonesia (PEWIBI). Forum yang berlangsung di Auditorium Perpustakaan Nasional Jakarta ini menjadi titik temu berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong kolaborasi lintassektor dalam pengembangan budaya sebagai kekuatan ekonomi masa depan.

Acara yang dirangkai dengan seminar bertajuk “Budaya Warisan Hidup: Menuju Peradaban Nusantara Berkelanjutan Masa Depan” ini dihadiri perwakilan anggota PEWIBI dari berbagai daerah, bahkan jaringan internasional. Kehadiran organisasi ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat ekosistem wisata budaya nasional.

Tokoh kunci dalam forum tersebut, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, menyatakan, pengembangan kebudayaan bukan sekadar pelestarian, tetapi juga harus mampu memberikan dampak ekonomi nyata. Ia mengingatkan bahwa amanat konstitusi menempatkan kebudayaan sebagai pilar penting dalam peradaban bangsa.

Menurut Fadli Zon, Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi kekuatan global dalam wisata budaya. Mulai dari lukisan purba tertua di dunia di Pulau Muna hingga ribuan warisan budaya takbenda yang tersebar di seluruh nusantara.

“Potensi wisata budaya kita sangat besar. Ini bukan hanya soal identitas, tapi juga peluang ekonomi yang bisa dikembangkan melalui industri kreatif,” ujar Fadli Zon dalam forum tersebut.

Fadli Zon mencontohkan bagaimana pengelolaan situs budaya di negara lain mampu menghasilkan pendapatan signifikan. Hal ini menjadi gambaran bahwa kebudayaan dapat menjadi motor penggerak ekonomi jika dikelola secara profesional dan berkelanjutan.

Lebih jauh, Fadli Zon menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun ekosistem budaya yang sehat. Pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, hingga media disebut memiliki peran penting dalam menciptakan sinergi. “Pembangunan kebudayaan tidak bisa dilakukan sendiri. Dibutuhkan kerja bersama agar hasilnya maksimal dan berkelanjutan,” tegasnya.

Konsep kemitraan publik-swasta (public-private partnership) juga didorong sebagai solusi untuk mempercepat revitalisasi situs budaya di berbagai daerah. Dukungan dari sektor swasta, termasuk korporasi dan filantropi, dinilai mampu memperkuat pembiayaan sekaligus inovasi dalam pengelolaan budaya.

Tak kalah penting, pendekatan terhadap situs budaya juga didorong untuk bertransformasi. Tidak lagi sekadar menjadi monumen statis, tetapi berkembang sebagai *living heritage* atau warisan hidup yang relevan dengan kehidupan masyarakat masa kini.

Sementara itu, Ketua Umum sekaligus pendiri Perkumpulan Peduli Wisata Budaya Indonesia, Irlisa Rachmadiana, menyampaikan bahwa organisasi yang berdiri sejak Desember 2025 ini hadir untuk mendukung pemerintah dalam memajukan wisata berbasis budaya.

“Jaringan kami sudah tersebar dari Aceh hingga Papua, bahkan memiliki perwakilan di Amerika, Eropa, dan Asia. Kami berkomitmen menjadi organisasi non-politis yang menjunjung tinggi semangat Bhinneka Tunggal Ika,” jelas Irlisa.

Irlisa menambahkan, kekuatan utama PEWIBI terletak pada kolaborasi dan swadaya anggotanya yang berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari praktisi wisata, akademisi, hingga pegiat budaya.

Forum ini juga dihadiri sejumlah tokoh dan pejabat terkait, yang semakin memperkuat posisi PEWIBI sebagai mitra strategis dalam pengembangan wisata budaya nasional.

Sebagai penutup, PEWIBI memberikan penghargaan Tokoh Kebudayaan 2026 kepada Fadli Zon sebagai bentuk apresiasi atas kontribusinya dalam pengembangan sektor kebudayaan.

Momentum ini diharapkan menjadi awal dari gerakan besar untuk menjadikan budaya Indonesia tidak hanya lestari, tetapi juga berdaya saing tinggi di tingkat global.

(Humas Kementerian Kebudayaan)