Polri-Kemenhaj Bentuk Satgas Haji 2026, Perketat Pengawasan dan Jamaah dari Penipuan

Wakapolri Dedi Prasetyo dan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak. (Foto: Ist.)

Editor: Dinar Kencana

GEBRAK.ID; JAKARTA– Kolaborasi antara Polri dan Kementerian Haji dan Umrah dalam membentuk Satuan Tugas (Satgas) Haji 2026 menjadi langkah strategis pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap calon jemaah. Satgas ini difokuskan untuk menekan praktik haji ilegal sekaligus mencegah penipuan yang kerap merugikan masyarakat.

Pembentukan Satgas tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya kehadiran negara dalam menjamin keamanan dan kenyamanan ibadah haji bagi masyarakat Indonesia.

“Pembentukan satgas ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Presiden untuk memastikan perlindungan menyeluruh bagi jemaah haji dan umrah Indonesia,” ujar Wakapolri Dedi Prasetyo dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/4/2026).

Tujuan Pembentukan Satgas Haji 2026

Satgas Haji dibentuk dengan sejumlah tujuan utama, antara lain:

• Mencegah praktik haji ilegal yang menggunakan visa nonresmi

• Melindungi jemaah dari penipuan travel yang tidak berizin

• Mengurangi kerugian finansial masyarakat, yang tercatat mencapai Rp 92,64 miliar akibat kasus serupa

• Meningkatkan pengawasan nasional hingga internasional, termasuk di Arab Saudi.

Selain itu, Satgas juga menjadi instrumen koordinasi lintas lembaga agar pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji lebih terintegrasi.

Dari Edukasi hingga Penegakan Hukum

Dalam pelaksanaannya, Satgas Haji akan bekerja secara terpadu dari pusat hingga daerah dengan pendekatan komprehensif:

1. Edukasi dan Sosialisasi (Preemtif)

Polri akan melakukan kampanye masif untuk meningkatkan literasi masyarakat terkait prosedur haji resmi dan risiko menggunakan jalur ilegal.

“Polri akan mengedepankan upaya preemtif berupa sosialisasi masif agar masyarakat tidak tertipu modus travel ilegal,” kata Dedi.

2. Pengawasan Ketat (Preventif)

Pengawasan diperketat di pintu keluar Indonesia, seperti bandara dan pelabuhan, guna mencegah keberangkatan jemaah dengan visa nonhaji.

Sepanjang 2025, Polri mencatat telah mencegah 1.243 calon jemaah berangkat secara ilegal, dengan mayoritas kasus terjadi di Bandara Soekarno-Hatta.

3. Penindakan Tegas (Represif)

Satgas juga akan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penipuan dan penyelenggara haji ilegal.

“Penindakan represif dapat berupa tindakan tegas terhadap pelaku penipuan dan haji ilegal,” tegas Dedi.

4. Hotline Pengaduan Terpadu

Masyarakat dapat melaporkan dugaan penipuan melalui kanal pengaduan yang disiapkan Satgas untuk mempercepat respons.

5. Penempatan Personel di Arab Saudi

Polri akan menugaskan anggota di Arab Saudi untuk memperkuat koordinasi dengan otoritas keamanan di Jeddah dan Makkah.

Manfaat Nyata bagi Jemaah

Kehadiran Satgas Haji diharapkan memberikan sejumlah manfaat langsung bagi calon jemaah, di antaranya:

• Perlindungan hukum yang lebih kuat dari praktik penipuan

• Kepastian keberangkatan melalui jalur resmi

• Rasa aman selama proses ibadah, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi

• Transparansi biaya haji, sehingga tidak memberatkan masyarakat

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa negara hadir tidak hanya dari sisi keamanan, tetapi juga pembiayaan.

“Negara hadir untuk melindungi jemaah, baik dari sisi keamanan maupun pembiayaan,” ujar Dahnil.

Imbauan untuk Masyarakat

Polri mengingatkan masyarakat agar tidak tergiur dengan tawaran haji instan yang menggunakan visa nonresmi. Calon jemaah diminta memastikan bahwa travel memiliki izin resmi serta segera melapor jika menemukan indikasi penipuan.

Dengan pembentukan Satgas Haji 2026, pemerintah berharap ekosistem penyelenggaraan haji Indonesia semakin tertib, transparan, dan aman, sekaligus meminimalisir kerugian masyarakat akibat praktik ilegal yang terus berkembang.

(Berbagai Sumber)