 |
| Properti menjadi salah satu sektor yang paling terdampak dari BI rate. (Foto: istimewa) |
Editor: Dinar Kencana
GEBRAK.ID; Bank Indonesia resmi menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 5,25 persen pada Mei 2026. Kebijakan ini dipilih untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah ketidakpastian global dan tekanan nilai tukar. Kenaikan tersebut menjadi yang pertama sejak 2024 dan langsung memunculkan kekhawatiran di sektor properti, khususnya kredit pemilikan rumah (KPR).
Kenaikan BI Rate biasanya akan diikuti penyesuaian bunga perbankan, termasuk bunga KPR non-subsidi. Akibatnya, masyarakat yang memiliki cicilan rumah dengan skema bunga mengambang berpotensi menghadapi kenaikan angsuran bulanan dalam beberapa bulan ke depan.
Wakil Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia Bambang Ekajaya mengatakan dampak kebijakan ini diperkirakan mulai terasa dalam dua hingga tiga bulan mendatang. Menurut dia, kondisi pasar properti saat ini sebenarnya sudah cukup berat sebelum BI Rate dinaikkan.
“Memang kondisi saat ini serba sulit. Kenaikan BI Rate tentu akan mendorong kenaikan suku bunga komersial, termasuk untuk KPR non-subsidi,” ujar Bambang seperti dikutip dari laporan Kompas.com.
Dampak Kenaikan BI Rate bagi Dunia Properti
Sektor properti termasuk industri yang paling sensitif terhadap perubahan suku bunga karena sebagian besar transaksi rumah bergantung pada pembiayaan kredit bank.
Berikut sejumlah dampak yang mulai dikhawatirkan pelaku industri:
1. Cicilan KPR Berpotensi Naik
Ketika bunga acuan naik, bank umumnya akan menyesuaikan bunga pinjaman. Hal ini membuat cicilan rumah menjadi lebih mahal, terutama untuk KPR dengan bunga floating.
Calon pembeli rumah pun cenderung menunda pembelian karena khawatir kemampuan mencicil terganggu.
2. Penjualan Properti Bisa Melambat
Kenaikan biaya kredit membuat minat masyarakat membeli rumah berpotensi turun. Pengembang khawatir pasar semakin lesu karena daya beli masyarakat belum pulih sepenuhnya.
REI menyebut konsumen kemungkinan akan memilih wait and see sambil melihat arah suku bunga ke depan.
3. Pengembang Menahan Proyek Baru
Sejumlah developer mulai menahan ekspansi proyek baru karena risiko pasar dinilai meningkat. Fokus pengembang saat ini lebih banyak menghabiskan stok rumah yang sudah tersedia.
“Saat ini yang terbaik tentu wait and see sambil tetap memasarkan yang ada,” kata Bambang Ekajaya.
4. Harga Rumah Sulit Naik
Di tengah biaya pinjaman dan konstruksi yang meningkat, pengembang sebenarnya membutuhkan penyesuaian harga jual. Namun kondisi daya beli masyarakat membuat developer sulit menaikkan harga properti secara agresif.
Alasan BI Menaikkan BI Rate
Bank Indonesia menaikkan BI Rate untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama nilai tukar rupiah yang sempat tertekan akibat ketidakpastian global dan arus modal keluar dari pasar negara berkembang.
Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan menahan risiko inflasi impor agar tetap berada dalam target inflasi nasional 2,5 persen plus minus 1 persen.
Tantangan Dunia Properti Selain Kenaikan BI Rate
Tidak hanya soal bunga kredit, sektor properti saat ini juga menghadapi berbagai tekanan lain yang membuat pasar semakin menantang.
• Daya Beli Masyarakat Melemah
Kalangan kelas menengah yang selama ini menjadi pasar utama properti mengalami tekanan ekonomi. Kondisi ini membuat pembelian rumah, khususnya rumah komersial, melambat.
• Biaya Konstruksi Naik
Ketegangan geopolitik global, termasuk konflik Timur Tengah, disebut berpotensi menaikkan harga material bangunan dan biaya logistik. Dampaknya, ongkos pembangunan properti ikut meningkat.
• Persaingan Ketat Antar Developer
Pengembang kini harus bersaing menawarkan promo, DP ringan, hingga subsidi bunga agar penjualan tetap berjalan. Persaingan makin ketat karena pasar pembeli menyusut.
•Ketidakpastian Ekonomi Global
Fluktuasi kurs rupiah, perlambatan ekonomi dunia, hingga tingginya suku bunga global ikut memengaruhi minat investasi properti di dalam negeri.
Meski begitu, sejumlah analis menilai sektor properti masih memiliki peluang tumbuh dalam jangka panjang karena kebutuhan rumah di Indonesia masih tinggi dan backlog perumahan belum terselesaikan.
(berbagai sumber)