Editor: Sulistio
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian (tengah) usai rapat koordinasi Satgas PRR bersama Satgas Galapana DPR RI di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (25/5/2026). (Foto: Satgas PRR)
GEBRAK.ID; JAKARTA — Penanganan pascabencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kini memasuki babak baru. Setelah melewati fase tanggap darurat dan masa transisi, pemerintah mulai menyiapkan langkah pemulihan permanen melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) yang ditargetkan berjalan bertahap hingga tahun 2028.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan bahwa proses penanganan bencana dilakukan melalui tiga tahapan utama, mulai dari tanggap darurat, masa transisi, hingga pemulihan permanen.
Menurut Tito, fase tanggap darurat yang dilakukan segera setelah bencana terjadi berjalan cukup efektif berkat koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Begitu bencana terjadi, seluruh kementerian/lembaga bergerak bersama pemerintah daerah. Tahap tanggap darurat dapat dimitigasi dengan cukup baik,” ujar Tito usai rapat koordinasi Satgas PRR bersama Satgas Galapana DPR RI di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (25/5/2026).
Tito menjelaskan, sejak Satgas PRR dibentuk pada 8 Januari 2026 lalu, percepatan koordinasi terus dilakukan guna memastikan proses transisi berjalan lancar. Sejumlah layanan publik yang sebelumnya terganggu akibat bencana kini mulai kembali normal.
Mulai dari aktivitas pemerintahan daerah, pasokan listrik, distribusi bahan bakar minyak (BBM), jaringan internet, hingga layanan kesehatan disebut sudah kembali beroperasi di sebagian besar wilayah terdampak.
Tak hanya itu, konektivitas antarwilayah juga berangsur pulih. Seluruh jalan nasional kini sudah dapat dilalui kembali, sementara jembatan nasional yang sempat rusak telah difungsikan, baik menggunakan konstruksi permanen maupun solusi sementara seperti jembatan Bailey, Armco, jembatan perintis, hingga jembatan gantung.
“Walaupun beberapa masih bersifat sementara, seluruh jembatan tetap fungsional untuk mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi logistik,” kata Tito.
Pemulihan juga mulai terlihat di sektor pendidikan. Dari total sekitar 4.922 sekolah terdampak bencana, sebagian besar kini sudah kembali melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah masing-masing setelah dilakukan perbaikan.
Meski demikian, masih ada sejumlah sekolah yang menjalankan pembelajaran menggunakan tenda darurat atau menumpang di sekolah lain, terutama di kawasan yang masih membutuhkan relokasi.
Di sisi lain, jumlah warga yang tinggal di pengungsian dan tenda darurat juga terus mengalami penurunan seiring membaiknya kondisi wilayah terdampak.
Pemerintah kini mengarahkan fokus pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi permanen yang berbasis Rencana Induk (Renduk) percepatan rehab-rekon pascabencana. Dokumen tersebut menjadi pedoman utama pemulihan dan disusun melalui konsolidasi antara pemerintah daerah, kementerian/lembaga, Kementerian PPN/Bappenas, serta Satgas PRR.
“Sekarang kita masuk menuju pemulihan permanen melalui rehab-rekon. Kunci utamanya ada di Renduk yang menjadi acuan seluruh proses pembangunan kembali,” jelas Tito.
Renduk tersebut dirancang untuk periode 2026 hingga 2028 dan mencakup sekitar 11.512 kegiatan lintas sektor. Program itu meliputi pembangunan infrastruktur sungai, jalan, jembatan, sekolah, hingga pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak.
Pemerintah menargetkan pada tahun pertama pelaksanaan rehab-rekon, fokus utama diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar dan percepatan penyediaan hunian tetap agar warga tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara.
Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah terdampak, sekaligus meningkatkan ketahanan daerah menghadapi potensi bencana hidrometeorologi di masa mendatang.
(Sumber: Satgas PRR)