Editor: Zaky AH
Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan Cris Kuntadi dan Sekretaris Jenderal IKA Fikom Unpad Ivan Garda di Jakarta, Senin (11/5/2026). Penandatanganan kerja sama itu
turut disaksikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Ketua Umum IKA Fikom Unpad Hendri Satrio. (Foto: Humas Kemnaker)
GEBRAK.ID; JAKARTA -- Pemerintah mulai menyadari bahwa keberhasilan sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh program yang bagus, tetapi juga cara menyampaikannya kepada masyarakat. Di tengah derasnya arus informasi digital, komunikasi publik kini menjadi senjata penting agar kebijakan negara benar-benar dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh publik.
Kesadaran itu yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan menggandeng Ikatan Alumni Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (IKA Fikom Unpad) untuk memperkuat strategi komunikasi publik berbasis data dan teknologi digital.
Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Cris Kuntadi dan Sekretaris Jenderal IKA Fikom Unpad Ivan Garda di Jakarta, Senin (11/5/2026). Penandatanganan kerja sama itu turut disaksikan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Ketua Umum IKA Fikom Unpad Hendri Satrio.
Dalam kesempatan tersebut, Yassierli menegaskan komunikasi publik kini menjadi instrumen penting dalam memastikan kebijakan pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat secara utuh.
Menurutnya, perubahan pola konsumsi informasi masyarakat menuntut pemerintah untuk lebih adaptif dalam menyampaikan pesan-pesan kebijakan, khususnya di sektor ketenagakerjaan yang langsung berkaitan dengan pekerja, pencari kerja, hingga dunia usaha.
“Komunikasi merupakan kompetensi penting bagi angkatan kerja Indonesia. Melalui kerja sama ini, kami ingin memperkuat kemampuan komunikasi di seluruh ekosistem ketenagakerjaan,” ujar Yassierli.
Yassierli menilai masyarakat saat ini tidak lagi cukup hanya menerima informasi formal atau administratif. Pemerintah harus mampu menghadirkan komunikasi yang sederhana, relevan, cepat, dan mudah dipahami lintas generasi.
Karena itu, kolaborasi dengan institusi yang memiliki kepakaran di bidang komunikasi dianggap menjadi langkah strategis dalam memperkuat kualitas penyampaian informasi publik.
Melalui kerja sama tersebut, pemerintah dan IKA Fikom Unpad akan mengembangkan strategi diseminasi informasi yang lebih modern. Fokus utamanya mencakup penyusunan narasi kebijakan yang sesuai perkembangan zaman, penguatan komunikasi digital, hingga penyajian data yang cepat dan terpercaya.
Langkah itu sekaligus menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah di mata masyarakat.
Menurut Yassierli, kepercayaan publik merupakan fondasi penting dalam menjalankan agenda pembangunan nasional, termasuk sektor ketenagakerjaan.
“Komunikasi publik adalah kunci agar masyarakat tidak hanya mengetahui, tetapi juga merasakan manfaat dari setiap kebijakan ketenagakerjaan yang dihadirkan pemerintah,” kata Yassierli.
Dalam beberapa tahun terakhir, tantangan komunikasi pemerintah memang semakin kompleks. Masyarakat kini lebih banyak memperoleh informasi dari media sosial dan platform digital yang bergerak sangat cepat.
Di sisi lain, maraknya disinformasi dan potongan informasi yang tidak utuh juga membuat pemerintah harus lebih aktif membangun komunikasi berbasis data dan fakta.
Ketua Umum IKA Fikom Unpad, Hendri Satrio, menyambut positif kolaborasi tersebut. Ia optimistis kerja sama itu dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya dalam bidang komunikasi publik dan komunikasi digital.
Hendri memperkenalkan semangat kolaborasi melalui tagline “Komunikatif, Produktif, dan Kompeten” sebagai fondasi penguatan kapasitas tenaga kerja Indonesia di masa depan.
“Tujuannya adalah agar Indonesia menjadi lebih baik. Semoga melalui kolaborasi ini dapat terwujud peningkatan kompetensi tenaga kerja, khususnya di bidang komunikasi,” ujar Hendri.
Kolaborasi ini juga dinilai penting karena komunikasi bukan lagi sekadar kemampuan tambahan, melainkan kompetensi utama di era digital dan ekonomi kreatif.
Pemerintah berharap penguatan strategi komunikasi publik dapat membuat kebijakan ketenagakerjaan lebih dekat dengan masyarakat serta mengurangi kesenjangan informasi antara pemerintah dan publik.
Dengan pendekatan yang lebih modern dan berbasis data, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga memahami arah kebijakan pemerintah secara lebih utuh dan konstruktif.
(Sumber: Biro Humas Kemnaker)
Posting Komentar untuk "Gandeng Alumni Unpad, Strategi Baru Pemerintah Bikin Informasi Ketenagakerjaan Lebih Mudah Dipahami"