Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di wilayah
tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Nusa Tenggara Barat (NTB) tak
sekadar menjadi agenda administrasi tahunan. Di balik proses itu, ada
kerja keras para guru, kepala sekolah, hingga pemerintah daerah yang
bergerak bersama memastikan seluruh anak mendapatkan akses pendidikan
yang adil, transparan, dan bebas pungutan liar. (Foto ilustrasi: Humas Kemendikdasmen)
Editor: Endro Yuwanto
GEBRAK.ID — Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Nusa Tenggara Barat (NTB) tak sekadar menjadi agenda administrasi tahunan. Di balik proses itu, ada kerja keras para guru, kepala sekolah, hingga pemerintah daerah yang bergerak bersama memastikan seluruh anak mendapatkan akses pendidikan yang adil, transparan, dan bebas pungutan liar.
Di sejumlah daerah pelosok NTB, para guru bahkan turun langsung ke rumah-rumah warga untuk mendampingi orang tua dan calon peserta didik memahami proses pendaftaran sekolah. Langkah jemput bola ini dilakukan karena masih banyak masyarakat yang menghadapi keterbatasan informasi maupun kendala administrasi.
Komitmen tersebut diperkuat melalui Surat Edaran Nomor 400.3/1666.UM/05/DIKPORA/2026 tentang Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) yang Bebas Pungli dan Gratifikasi yang diterbitkan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi NTB.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga NTB, Syamsul Hadi, menegaskan seluruh proses SPMB harus berjalan terbuka, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Seluruh proses SPMB harus dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel. Kami juga menegaskan tidak boleh ada pungutan di luar ketentuan, praktik titipan, percaloan, maupun gratifikasi dalam bentuk apa pun,” ujar Syamsul dalam keterangannya, Sabtu (16/5/2026).
Menurut Syamsul, seluruh sekolah juga diminta memasang imbauan anti pungli di lingkungan sekolah sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat. Selain itu, kepala sekolah diminta memperkuat pengawasan internal agar seluruh panitia memahami aturan yang berlaku.
Di lapangan, upaya tersebut mulai dijalankan secara serius oleh sekolah-sekolah di wilayah 3T. Kepala SDN 1 Puncak Jeringo, Kabupaten Lombok Timur, Agus Setiawan, mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai persiapan sejak jauh hari.
“Alhamdulillah, sekolah kami sudah siap melaksanakan SPMB tahun ini. Kami sudah membentuk panitia, membagi tugas guru, hingga menyusun strategi promosi agar jumlah peserta didik baru meningkat,” ujar Agus.
Menariknya, sekolah yang berada di kawasan terpencil itu kini tengah mengembangkan layanan pendidikan terpadu. Selain memiliki jenjang SD dan SMP Negeri Satu Atap, tahun ini sekolah juga berencana membuka layanan PAUD Satu Atap untuk memperluas akses pendidikan masyarakat.
“Saya sudah beberapa kali berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan karena kami ingin menghadirkan layanan pendidikan yang lebih lengkap dan berkelanjutan bagi masyarakat,” kata Agus.
Tak hanya mengandalkan media sosial, pihak sekolah juga melakukan sosialisasi langsung kepada warga. Bahkan guru mendatangi rumah calon siswa untuk memberikan penjelasan mengenai proses pendaftaran dan program sekolah.
“Langkah jemput bola ini penting supaya masyarakat mendapat informasi yang jelas dan semakin yakin menyekolahkan anak-anak mereka,” lanjut Agus.
Agus memastikan seluruh proses penerimaan siswa baru di sekolahnya dilakukan secara transparan tanpa praktik gratifikasi. “Kami ingin masyarakat merasa nyaman dan percaya bahwa proses SPMB di sekolah kami berjalan bersih,” tambahnya.
Hal senada disampaikan Guru SDN Tangkampulit, Kabupaten Sumbawa, Yan Aryani. Menurutnya, keterlibatan guru dalam pelaksanaan SPMB di daerah 3T sangat besar karena banyak orang tua masih membutuhkan pendampingan teknis.
“Guru cukup aktif membantu sosialisasi, pendampingan administrasi, hingga menjelaskan alur pendaftaran kepada masyarakat. Di daerah 3T, peran guru memang sangat penting,” ujar Yan.
Yan mengungkapkan secara umum masyarakat menyambut positif pelaksanaan SPMB tahun ini karena dianggap lebih terbuka dan terarah. Namun demikian, sejumlah kendala masih ditemukan, terutama terkait pemahaman jalur penerimaan dan kelengkapan dokumen administrasi.
“Masih ada wali murid yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut soal tahapan seleksi dan administrasi agar tidak terjadi kesalahpahaman,” jelas Yan.
Sementara itu, Guru SDN 1 Puncak Jeringo, Marwah, mengatakan seluruh tenaga pendidik di sekolahnya dilibatkan penuh dalam proses SPMB, mulai dari verifikasi dokumen hingga penginputan data ke sistem Dapodik.
“Semua guru ikut terlibat, baik dalam sosialisasi, verifikasi berkas, sampai penginputan data,” ungkap Marwah.
Marwah menilai pelaksanaan SPMB di daerahnya kini semakin transparan dan mendapat respons baik dari masyarakat. Meski begitu, tantangan tetap ada, terutama persaingan antar sekolah dalam mendapatkan peserta didik baru di wilayah dengan jumlah penduduk terbatas.
Pelaksanaan SPMB di wilayah 3T NTB tahun ini pun menjadi gambaran bagaimana pendidikan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada dedikasi guru dan sekolah yang rela turun langsung melayani masyarakat demi memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak memperoleh pendidikan.
(Sumber: Humas Kemendikdasmen)