Editor: Devona R
Kemendikdasmen mempercepat pemulihan layanan pendidikan di wilayah
terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra
Utara. Hingga akhir Mei 2026, pemerintah telah menyalurkan dana tahap
pertama sebesar Rp2 triliun untuk revitalisasi 3.033 sekolah terdampak
bencana. (Foto: Humas Kemendikdasmen)
GEBRAK.ID; JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mempercepat pemulihan layanan pendidikan di wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Hingga akhir Mei 2026, pemerintah telah menyalurkan dana tahap pertama sebesar Rp2 triliun untuk revitalisasi 3.033 sekolah terdampak bencana.
Langkah percepatan ini dilakukan agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan normal pada tahun ajaran baru 2026/2027.
Berdasarkan data Kemendikdasmen, total ada 4.922 satuan pendidikan terdampak bencana yang berimbas pada aktivitas belajar sekitar 707 ribu siswa dan lebih dari 59 ribu guru serta tenaga kependidikan.
Dari total sekolah terdampak, sebanyak 3.101 sekolah telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) revitalisasi dengan nilai bantuan mencapai Rp2,9 triliun. Sebanyak 3.033 sekolah di antaranya sudah menerima pencairan tahap pertama sebesar 70 persen.
“Revitalisasi sekolah terdampak bencana ini merupakan bagian dari tahap pemulihan pembelajaran agar siswa bisa kembali belajar dengan aman dan nyaman,” ujar Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, Jumat (29/5/2026).
Kemendikdasmen menjelaskan, revitalisasi dilakukan melalui dua skema, yakni swakelola sekolah dan pengerjaan oleh TNI AD untuk bangunan dengan kerusakan berat atau sekolah yang harus direlokasi.
Sebanyak 2.834 sekolah dikerjakan secara swakelola, sementara 267 sekolah rusak berat atau relokasi ditangani TNI AD. Selain itu, masih ada 68 sekolah lain yang sedang dalam proses pencairan bantuan senilai Rp31,7 miliar.
Dari sisi progres pembangunan, pemerintah mencatat 28 sekolah sudah mencapai progres fisik di atas 70 persen. Kemudian 223 sekolah berada pada progres 51–70 persen, sebanyak 574 sekolah pada progres 31–50 persen, dan 2.208 sekolah masih di bawah 30 persen.
Pemerintah menargetkan sedikitnya 311 sekolah selesai 100 persen sebelum dimulainya tahun ajaran baru pada Juli 2026.
Tak hanya fokus pada pembangunan gedung sekolah, Kemendikdasmen juga menyalurkan bantuan khusus kepada guru dan tenaga kependidikan terdampak bencana. Dari total 59.270 GTK terdampak, sebanyak 52.513 orang telah menerima bantuan dengan total anggaran lebih dari Rp315 miliar.
Sementara itu, proses relokasi sekolah masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait penyediaan lahan.
Direktur Jenderal PAUD Dikdas PNFI, Gogot Suharwoto, mengatakan saat ini terdapat 66 sekolah yang harus direlokasi namun belum seluruhnya menyelesaikan proses administrasi lahan.
“Sebanyak 23 sekolah belum tersedia lahannya, 16 sekolah masih dalam proses pengurusan, dan 27 sekolah lainnya sudah memiliki lahan tetapi dokumen legalitasnya masih menunggu dari pemerintah daerah,” jelas Gogot.
Di lapangan, sejumlah sekolah mulai menunjukkan perkembangan pembangunan yang cukup signifikan. Salah satunya SLBN Pembina Aceh Tamiang yang sempat diterjang banjir bandang pada akhir 2025 lalu.
Kepala SLBN Pembina Aceh Tamiang, Supranata, mengatakan progres revitalisasi kini telah mencapai 24,4 persen dan ditargetkan rampung pada Juni mendatang.
“Pekerjaan terberat sebelumnya adalah membersihkan lumpur yang menutupi seluruh area sekolah. Tinggi lumpurnya bahkan mencapai lutut orang dewasa,” ujar Supranata.
Meski pembangunan masih berlangsung, kegiatan belajar tetap berjalan menggunakan ruang kelas darurat, mushola, dan gedung keterampilan.
Hal serupa terjadi di SMK Ummul Ayman, Kabupaten Pidie Jaya. Kepala sekolah Faisal menyebut pembangunan ruang kelas baru sudah mendekati 50 persen. “Kami memanfaatkan gedung sekolah tinggi yang berada satu kompleks agar proses belajar siswa tetap berjalan normal,” katanya.
Kemendikdasmen menegaskan bahwa penyediaan ruang kelas darurat dan percepatan revitalisasi menjadi bagian penting untuk memastikan anak-anak di wilayah terdampak bencana tetap mendapatkan hak pendidikan secara layak.
Pemerintah berharap seluruh proses pemulihan dapat berjalan maksimal sehingga para siswa bisa kembali belajar di lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan lebih siap menghadapi risiko bencana di masa mendatang.
(Sumber: Kemendikdasmen)