 |
| Tak hanya Indonesia, beberapa negara lain juga pernah memindahkan ibu kota negaranya. Ada yang berhasil ada juga yang gagal. (Foto: Dok. IKN) |
GEBRAK.ID; JAKARTA--Pemindahan ibu kota negara bukan hanya dilakukan Indonesia. Sejumlah negara di dunia pernah mengambil langkah serupa dengan alasan berbeda-beda, mulai dari pemerataan pembangunan, mengurangi kepadatan kota lama, hingga pertimbangan keamanan dan politik.
Namun, hasilnya tidak selalu mulus. Ada negara yang dinilai sukses membangun pusat pemerintahan baru, tetapi ada pula yang dianggap gagal karena kota barunya sepi, pembangunan lambat, hingga pusat ekonomi tetap bertahan di kota lama.
Indonesia kini menghadapi tantangan serupa melalui pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Negara yang Dinilai Berhasil Memindahkan Ibu Kota
1. Brasil: Rio de Janeiro ke Brasília
Brasil menjadi salah satu contoh paling terkenal dalam pemindahan ibu kota. Pada 1960, pemerintah resmi memindahkan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasília.
Langkah ini dilakukan untuk mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah tengah Brasil yang sebelumnya tertinggal. Brasília dibangun dengan konsep kota modern dan kini menjadi pusat pemerintahan serta simbol pembangunan nasional Brasil.
Meski sempat menuai kritik karena biaya besar, Brasília akhirnya berkembang menjadi kota penting dengan infrastruktur lengkap dan aktivitas pemerintahan yang berjalan efektif.
2. Nigeria: Lagos ke Abuja
Nigeria memindahkan ibu kotanya dari Lagos ke Abuja pada 1991. Pemerintah memilih Abuja karena letaknya dianggap lebih netral secara geografis dan tidak terlalu padat dibanding Lagos.
Kini Abuja berkembang menjadi pusat administrasi pemerintahan Nigeria, sementara Lagos tetap menjadi pusat ekonomi dan bisnis terbesar di negara tersebut.
3. Kazakhstan: Almaty ke Astana
Kazakhstan memindahkan ibu kota dari Almaty ke Astana pada 1997 karena alasan keamanan dan risiko gempa bumi di Almaty. Pemerintah juga ingin mendorong pertumbuhan wilayah utara negara itu.
Meski sempat mengalami penolakan dan perkembangan ekonomi berjalan lambat pada awal pemindahan, Astana akhirnya tumbuh menjadi kota modern dan pusat pemerintahan baru Kazakhstan. Namun proses keberhasilannya memerlukan waktu panjang hingga lebih dari dua dekade.
Negara yang Dinilai Gagal Memindahkan Ibu Kota
1. Myanmar: Yangon ke Naypyidaw
Myanmar memindahkan ibu kotanya dari Yangon ke Naypyidaw pada 2005. Kota baru itu dibangun megah dengan jalan raya lebar, gedung pemerintahan besar, hingga fasilitas modern.
Namun, Naypyidaw kerap disebut sebagai “kota sepi”. Banyak warga tetap memilih tinggal di Yangon karena pusat ekonomi dan perdagangan masih berada di sana. Akibatnya, Naypyidaw lebih banyak berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan saja.
2. Tanzania: Dar es Salaam ke Dodoma
Tanzania mulai memindahkan ibu kota dari Dar es Salaam ke Dodoma sejak 1973. Tujuannya untuk mengurangi kepadatan dan mendorong pembangunan wilayah tengah negara itu.
Namun prosesnya berjalan sangat lambat. Setelah lebih dari 50 tahun, pemindahan baru benar-benar dipercepat dalam beberapa tahun terakhir.
Sejumlah pengamat menilai lambatnya pembangunan terjadi karena faktor politik, ekonomi, logistik, dan lemahnya komitmen pemerintah di berbagai periode.
3 .Australia Pernah Mengalami Polemik
Australia juga pernah mengalami polemik panjang terkait ibu kota. Sydney dan Melbourne sama-sama ingin menjadi pusat pemerintahan. Akhirnya pemerintah membangun Canberra sebagai kota kompromi.
Namun proses pembangunan dan pemindahannya memerlukan waktu panjang dan menghadapi banyak hambatan.
Bagaimana dengan Indonesia dan IKN?
Indonesia saat ini masih dalam proses pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur.
Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini menegaskan bahwa status ibu kota negara masih berada di Jakarta sampai diterbitkannya Keputusan Presiden (Keppres) mengenai pemindahan resmi ke IKN.
Sementara itu, Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw menyebut IKN ditargetkan menjadi ibu kota politik Indonesia pada 2028 sesuai Kepres Nomor 79 Tahun 2025. Pemerintah juga memastikan pembangunan tetap berjalan dan tidak mangkrak.
Meski demikian, perjalanan IKN masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kebutuhan anggaran besar, pemindahan aparatur sipil negara (ASN), pembangunan infrastruktur dasar, hingga memastikan kota baru benar-benar hidup dan tidak hanya menjadi pusat administratif.
Sejumlah pengamat bahkan membandingkan IKN dengan Naypyidaw di Myanmar yang dinilai sepi dan belum berkembang optimal. Media internasional juga pernah menyoroti risiko IKN menjadi “ghost city” jika pembangunan dan perpindahan penduduk berjalan lambat.
Di sisi lain, pendukung proyek IKN menilai Indonesia masih memiliki peluang besar untuk berhasil karena pembangunan dilakukan bertahap dan dirancang menjadi pusat pemerintahan modern berbasis konsep kota hijau dan digital.
Keberhasilan IKN pada akhirnya akan sangat bergantung pada konsistensi kebijakan pemerintah, keberlanjutan investasi, kesiapan infrastruktur, dan kemampuan menarik aktivitas ekonomi serta penduduk untuk benar-benar pindah ke ibu kota baru.
(berbagai sumber)