Pedagang Online Menjerit, Pemerintah Ancam Tindak Marketplace yang Diam-Diam Naikkan Biaya Admin

Pedagang online menjerit karena e-commerce menaikkan biaya layanan dan logistik sepihak. (Foto: Freepik)

Editor: Dinar Kencana

GEBRAK.ID; JAKARTA -- Pemerintah mulai bersikap tegas terhadap perusahaan marketplace yang menaikkan biaya layanan dan ongkos logistik secara sepihak. Kenaikan biaya admin di sejumlah platform e-commerce dinilai semakin membebani para pedagang online, khususnya pelaku UMKM yang mengandalkan penjualan digital untuk bertahan di tengah persaingan bisnis yang ketat.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan, pemerintah tidak akan tinggal diam jika marketplace tetap memaksakan kenaikan biaya kepada para penjual. Pernyataan tersebut muncul setelah banyak pelaku usaha mengeluhkan potongan komisi, biaya layanan, hingga ongkos logistik yang terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir.

Menurut Maman, Kementerian UMKM bahkan telah memanggil sejumlah perusahaan marketplace untuk meminta mereka menahan kenaikan tarif sementara waktu. Pemerintah menilai kebijakan tersebut berpotensi menekan daya saing UMKM lokal di platform digital.

Maman menegaskan bahwa hubungan antara platform digital dan pedagang seharusnya dibangun atas prinsip kerja sama yang adil. Ia menyebut perubahan biaya layanan tidak boleh dilakukan sembarangan, apalagi jika sebelumnya sudah ada perjanjian kerja sama jangka panjang dengan para penjual.

“Kalau sampai ada marketplace yang mencoba mendorong kenaikan dalam proses pasca kita rapat, kami akan tindak,” kata Maman dalam keterangannya di Bali, Jumat (15/5/2026).

Pedagang Online Mengeluh Margin Keuntungan Makin Tipis

Kenaikan biaya layanan marketplace dinilai membuat banyak pedagang online semakin kesulitan memperoleh keuntungan. Sejumlah seller mengaku harus menghadapi potongan biaya admin, komisi platform, biaya promosi, hingga ongkir yang terus bertambah.

Akibatnya, margin keuntungan pedagang menjadi semakin tipis. Banyak pelaku UMKM terpaksa menaikkan harga produk agar tetap bisa bertahan, namun langkah itu justru berisiko membuat konsumen berpindah ke toko lain yang lebih murah.

Selain itu, kenaikan biaya logistik juga menjadi persoalan besar. Ongkos kirim yang lebih mahal dinilai dapat menurunkan minat belanja masyarakat, terutama untuk produk-produk dengan harga rendah.

Pemerintah Siapkan Regulasi Perlindungan UMKM Digital

Pemerintah kini tengah menyusun aturan baru untuk melindungi pelaku usaha kecil di ekosistem digital. Kementerian UMKM bersama kementerian terkait disebut sedang melakukan sinkronisasi pembahasan mengenai mekanisme perlindungan dan peningkatan daya saing UMKM di marketplace.

Langkah ini dilakukan agar marketplace tidak semena-mena menaikkan tarif yang dapat memberatkan pedagang kecil. Pemerintah juga ingin memastikan ekosistem perdagangan digital tetap sehat dan kompetitif.

Sejumlah pengamat menilai regulasi tersebut penting karena marketplace kini menjadi salah satu jalur utama penjualan produk UMKM di Indonesia. Jika biaya platform terus meningkat tanpa pengawasan, banyak usaha kecil dikhawatirkan kehilangan kemampuan bersaing.

Marketplace Diminta Jaga Ekosistem Digital Tetap Sehat

Pemerintah berharap perusahaan e-commerce tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan bisnis platform dan keberlangsungan usaha para penjual. Marketplace dinilai memiliki peran besar dalam membantu pertumbuhan ekonomi digital nasional.

Karena itu, kebijakan terkait biaya admin, komisi, maupun ongkir diminta dilakukan secara transparan dan mempertimbangkan kondisi pelaku UMKM.

Pemerintah juga mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi digital Indonesia tidak akan berjalan optimal jika pedagang kecil terus terbebani biaya tambahan yang semakin besar.

(berbagai sumber)