Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. (Foto: uinjkt.ac.id)
Editor: M. Zuhro AH
GEBRAK.ID; JAKARTA -- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai sorotan. Kali ini kritik datang dari Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, yang menilai pembangunan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum tepat sasaran.
Burhanuddin menyebut pemerintah seharusnya memprioritaskan pembangunan dapur MBG di wilayah dengan tingkat kerawanan pangan tinggi, bukan justru terkonsentrasi di daerah yang relatif aman dari persoalan kekurangan pangan.
“Ini kan artinya tidak sesuai dengan tujuan awal MBG,” kata Burhanuddin dalam forum ekonomi di Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Dapur MBG Dinilai tidak Tepat Sasaran
Dalam paparannya di SMBC Indonesia Economic Forum 2026, Burhanuddin mengungkap hasil riset yang membandingkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Hasilnya menunjukkan sebagian besar dapur MBG justru dibangun di daerah dengan tingkat ketidakcukupan pangan rendah.
Beberapa kota seperti Kota Kediri, Kota Metro, Kota Blitar, dan Kota Magelang tercatat memiliki jumlah SPPG cukup tinggi, yakni di atas 0,6 per 1.000 anak penerima manfaat. Padahal, prevalensi ketidakcukupan pangan di wilayah tersebut berada di bawah 15 persen.
Sebaliknya, daerah yang masuk kategori rawan pangan seperti Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Deiyai justru hampir tidak memiliki dapur MBG. Padahal, tingkat ketidakcukupan pangan di dua wilayah tersebut sangat tinggi, masing-masing mencapai 43,15 persen dan 48,28 persen.
Kondisi itu dinilai memunculkan pertanyaan besar mengenai arah kebijakan program unggulan pemerintah tersebut. “Karena ini datanya dari pemerintah sendiri, seharusnya bisa menjadi acuan untuk memperbaiki implementasi MBG,” ujar Burhanuddin.
Muncul Kecemburuan Sosial di Kalangan Masyarakat Miskin
Burhanuddin juga menyoroti munculnya kecemburuan sosial di tengah masyarakat berpenghasilan rendah.
Berdasarkan survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia, tingkat persetujuan masyarakat terhadap program MBG memang masih berada di atas 50 persen. Namun, tingkat kepuasan publik mulai mengalami penurunan.
Ironisnya, kelompok masyarakat miskin justru menjadi kelompok yang paling banyak menyuarakan ketidaksetujuan terhadap program tersebut.
Menurut Burhanuddin, kondisi itu dipicu oleh munculnya persepsi bahwa bantuan pemerintah seharusnya lebih diprioritaskan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Orang miskin merasa merekalah yang paling berhak mendapatkan MBG. Mereka mempertanyakan kenapa kelompok yang lebih mampu juga ikut menerima,” jelas Burhanuddin.
Dalam ilmu politik, fenomena itu dikenal dengan istilah deservingness theory, yakni perasaan bahwa kelompok tertentu lebih layak memperoleh bantuan negara dibanding kelompok lain.
Anggaran Besar Dinilai Bebani Fiskal Negara
Kritik terhadap program MBG tidak hanya datang dari sisi distribusi penerima manfaat, tetapi juga terkait besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah.
Ekonom senior Raden Pardede menilai program MBG memang memiliki potensi positif, terutama dalam meningkatkan gizi masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi sektor pangan. Namun, ia mengingatkan agar pengelolaan anggaran dilakukan secara efisien dan transparan.
Menurut Raden, program tersebut sebenarnya bisa memberikan efek pengganda (multiplier effect) bagi sektor pertanian, peternakan, industri makanan dan minuman, hingga logistik. Meski demikian, pemerintah diminta menghindari pemborosan dalam pelaksanaannya.
“Tentu harapan kita program ini harus dilakukan secara efisien dan efektif. Jangan sampai ada pemborosan macam-macam,” ujar Raden Pardede.
Pemerintah Diminta Evaluasi Distribusi MBG
Raden Pardede menilai pemerintah perlu segera mengevaluasi pola distribusi dapur MBG agar program tersebut benar-benar menyasar wilayah prioritas. Apalagi, di tengah kondisi fiskal yang masih terbatas, efektivitas penggunaan anggaran menjadi sorotan utama publik.
Jika tidak dibenahi, program yang awalnya dirancang untuk memperbaiki gizi masyarakat itu dikhawatirkan justru memunculkan ketimpangan baru dan memicu kritik berkepanjangan.
Pemerintah juga didorong lebih transparan dalam menentukan lokasi pembangunan SPPG agar masyarakat memahami dasar pengambilan kebijakan tersebut.
(Berbagai Sumber)