Prabowo Warning Bulog: Jangan Jual Beras Murah ke Luar Negeri, Krisis Pangan Global Bisa Panjang

Presiden RI Prabowo Subianto mendengarkan paparan mengenai inovasi jagung dalam rangkaian acara panen raya jagung untuk Kuartal II/2026 yang digelar oleh Polri di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026). (Foto: BPMI Sekretariat Presiden)

Editor: A Rayyan K

GEBRAK.ID; NGANJUK -- Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan Perum Bulog agar tidak tergesa-gesa menjual cadangan pangan Indonesia ke luar negeri meski permintaan ekspor mulai meningkat. Presiden menegaskan, keselamatan pangan rakyat harus menjadi prioritas utama di tengah ancaman krisis global yang belum menunjukkan tanda akan berakhir.

Peringatan itu disampaikan Prabowo saat meresmikan 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026), yang dipantau secara daring dari Jakarta.

Dalam pidatonya, Prabowo secara langsung meminta jajaran Bulog berhati-hati menentukan harga dan kebijakan ekspor beras nasional. Ia mengingatkan bahwa kondisi geopolitik dunia, terutama konflik di Timur Tengah, berpotensi memperpanjang krisis pangan global.

“Dirut Bulog mana? Jangan jual terlalu murah ya, jangan mengetok harga, tapi jangan jual terlalu murah. Ingat, krisis bisa lama ini. Yang utama kita amankan rakyat kita dulu,” kata Prabowo.

Pernyataan tersebut muncul setelah Indonesia disebut berada dalam posisi relatif aman terkait stok pangan, khususnya beras. Bahkan, menurut Presiden, sejumlah negara kini mulai melirik Indonesia untuk membeli pasokan komoditas pangan.

Permintaan meningkat setelah beberapa negara produsen pangan dunia memilih menahan ekspor demi menjaga kebutuhan dalam negeri. Negara seperti India dan Bangladesh sebelumnya diketahui sempat membatasi ekspor komoditas strategis mereka akibat tekanan global dan kekhawatiran krisis pangan.

Di tengah situasi tersebut, Indonesia justru dinilai mampu menjaga stabilitas pasokan beras nasional. Prabowo menyebut capaian itu merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak, mulai dari petani, pemerintah daerah, hingga aparat TNI dan Polri yang ikut membantu sektor pertanian.

Menurut Prabowo, konsep swasembada pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi harga murah melalui impor. Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan ketersediaan pangan nasional tetap aman dalam situasi apa pun.

“Survival bangsa bukan sekadar lebih murah, tapi ada atau tidak. Dan akhirnya sejarah, takdir, dan kenyataan membuktikan bahwa karena kita sudah lebih dulu aman soal pangan, krisis apa pun di luar negara kita, kita relatif lebih aman,” ujar Prabowo.

Presiden juga menyinggung pentingnya memperkuat ekonomi desa melalui program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Program tersebut diharapkan menjadi tulang punggung distribusi pangan, penguatan sektor pertanian, sekaligus penjualan komoditas unggulan di daerah.

Peresmian kali ini menandai beroperasinya 1.061 koperasi baru yang tersebar di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sebanyak 530 unit berada di tujuh kabupaten di Jawa Timur, sementara 531 unit lainnya tersebar di delapan kabupaten dan kota di Jawa Tengah.

Pemerintah menargetkan pembangunan koperasi dalam skala besar. Hingga 15 Mei 2026, tercatat sudah ada 9.182 gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dibangun di berbagai daerah.

Tak hanya itu, pemerintah melalui PT Agrinas Pangan Nusantara juga tengah mempercepat pembangunan 25 ribu unit koperasi tambahan. Target besarnya, sebanyak 30 ribu koperasi dapat beroperasi penuh pada Agustus 2026, dengan sasaran akhir mencapai 80 ribu gerai dalam beberapa tahun mendatang.

Langkah ini dinilai menjadi strategi pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional dari tingkat desa. Selain menjaga distribusi pangan lebih stabil, koperasi juga diharapkan mampu memangkas rantai distribusi dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Di tengah ketidakpastian global, pemerintah tampaknya mulai menempatkan ketahanan pangan sebagai isu strategis nasional yang tidak hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga menyangkut stabilitas dan keamanan negara.

(Sumber: Sekretariat Presiden)