 |
| Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan tak akan ada tax amnesty selama ia menjabat menteri keuangan. (Foto: dok.setkab.go.id) |
Editor: Dinar Kencana
GEBRAK. ID; JAKARTA---Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan kembali membuka program pengampunan pajak atau tax amnesty selama dirinya menjabat sebagai Menteri Keuangan. Pernyataan itu disampaikan Purbaya dalam media briefing di Jakarta pada Senin, 11 Mei 2026.
Pernyataan keras tersebut muncul di tengah polemik rencana pemeriksaan ulang terhadap peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau yang kerap disebut tax amnesty jilid II oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Purbaya menilai isu itu telah memicu kegaduhan di kalangan dunia usaha dan wajib pajak.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Purbaya menegaskan dirinya tidak ingin pemerintah kembali mengandalkan kebijakan pengampunan pajak. Ia menilai reformasi perpajakan harus berjalan dengan prinsip kepastian hukum dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pajak nasional.
“Selama saya menjadi Menteri Keuangan tidak akan menjalankan tax amnesty,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (11/5/2026).
Purbaya juga memastikan peserta tax amnesty maupun PPS yang telah mengikuti program sesuai aturan tidak akan kembali “dikejar-kejar” oleh otoritas pajak. Ia mengatakan pemerintah hanya akan memantau komitmen tertentu yang memang sudah disepakati peserta, terutama terkait repatriasi aset dari luar negeri.
Menurut dia, pemeriksaan hanya akan difokuskan kepada wajib pajak yang belum memenuhi komitmen yang telah dicantumkan dalam Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH). Di luar itu, pemerintah tidak akan membuka kembali data peserta yang sudah mengikuti program pengampunan pajak.
Purbaya bahkan mengaku akan menegur jajaran DJP agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan kebijakan kepada publik. Ia meminta otoritas pajak menjaga iklim usaha dan kepercayaan masyarakat demi keberlanjutan reformasi perpajakan nasional.
Sikap penolakan terhadap tax amnesty sebenarnya bukan pertama kali disampaikan Purbaya. Sejak awal menjabat Menteri Keuangan pada 2025, ekonom lulusan ITB tersebut beberapa kali menyatakan tidak sepakat dengan kebijakan tax amnesty karena dinilai berpotensi menimbulkan moral hazard dan membuat kepatuhan pajak menjadi tidak sehat.
Purbaya Yudhi Sadewa sendiri resmi menjabat Menteri Keuangan sejak September 2025 dalam Kabinet Presiden Prabowo Subianto. Sebelum menjadi Menkeu, ia dikenal sebagai ekonom sekaligus Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
(berbagai sumber)
Posting Komentar untuk "Purbaya Tegas Tolak Tax Amnesty: “Selama Saya Jadi Menkeu, tidak akan Ada Lagi”"