 |
| Pemerintah terus memperkuat upaya mengembalikan Anak Tidak Sekolah (ATS) ke bangku pendidikan melalui pendekatan berbasis komunitas lewat Program Relawan Pendidikan 2026 Kemendikdasmen. (Foto: Humas Kemendikdasmen) |
GEBRAK.ID; JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat upaya mengembalikan Anak Tidak Sekolah (ATS) ke bangku pendidikan melalui pendekatan berbasis komunitas. Lewat Program Relawan Pendidikan 2026, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mulai menggerakkan ratusan relawan ke berbagai daerah untuk menjangkau anak-anak yang selama ini terputus dari akses pendidikan.
Program tersebut dijalankan Direktorat Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal (PNFI) Kemendikdasmen dengan melibatkan organisasi masyarakat, pemerintah daerah, hingga relawan pendidikan di tingkat akar rumput.
Sebagai langkah awal, Kemendikdasmen bersama pemerintah daerah resmi melepas relawan pendidikan secara serentak di 10 kabupaten prioritas atau lokus program tahun 2026. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Sampang, Ogan Komering Ilir, Lampung Tengah, Mimika, Maluku Tengah, Jeneponto, Agam, Tapanuli Selatan, Aceh Tamiang, dan Indramayu.
Direktur PNFI Kemendikdasmen, I Gusti Made Ardana, mengatakan relawan pendidikan memiliki posisi penting sebagai ujung tombak penjangkauan anak-anak yang belum tersentuh layanan pendidikan formal maupun nonformal.
“Relawan pendidikan hadir bukan hanya untuk mendata, tetapi memastikan anak-anak yang belum terjangkau pendidikan bisa kembali memperoleh hak belajarnya secara berkelanjutan,” ujar Made dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (28/5/2026).
Menurut Mada, pendekatan berbasis komunitas dipilih karena dinilai lebih efektif menyentuh persoalan nyata di lapangan. Banyak kasus anak tidak sekolah yang dipengaruhi faktor ekonomi, lingkungan keluarga, akses geografis, hingga rendahnya kesadaran pentingnya pendidikan.
Karena itu, relawan tidak hanya melakukan pendataan, tetapi juga memetakan akar persoalan serta membangun komunikasi langsung dengan keluarga anak.
“Kami berharap para relawan dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan layanan pendidikan. Keberhasilan program ini bukan sekadar angka, tetapi berapa banyak anak yang benar-benar kembali belajar,” kata Made.
Program Relawan Pendidikan juga menjadi bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah yang menempatkan persoalan ATS sebagai prioritas nasional.
Kemendikdasmen mencatat program ini mengalami perkembangan cukup signifikan dalam dua tahun terakhir. Pada 2025, program hanya menjangkau empat kabupaten dengan 105 relawan. Sementara pada 2026, cakupannya meningkat menjadi 10 kabupaten/kota, 50 kecamatan, dan melibatkan 261 relawan pendidikan.
“Peningkatan ini menunjukkan bahwa kepedulian dan kolaborasi masyarakat terhadap isu pendidikan semakin besar,” ujar Made.
Relawan pendidikan yang diterjunkan berasal dari berbagai organisasi mitra dan komunitas sosial yang selama ini aktif di bidang pendidikan masyarakat. Mereka juga akan bekerja sama dengan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kemendesa dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di daerah masing-masing.
Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, salah satu relawan pendidikan, Lailina Zarmi Putri, mengaku terpanggil bergabung karena ingin membantu anak-anak yang selama ini belum tersentuh layanan pendidikan.
“Insyaallah kami ingin menyumbangkan tenaga dan pikiran agar anak-anak yang belum terjangkau pemerintah bisa mendapatkan kesempatan belajar,” ujar Lailina.
Menurut Lailina, pendidikan merupakan fondasi penting dalam kehidupan seseorang. Ia berharap semakin banyak kebijakan yang berpihak pada anak-anak di daerah yang masih kesulitan mengakses pendidikan.
“Orang yang memiliki ilmu tentu akan memiliki kesempatan hidup yang berbeda. Karena itu, pendidikan tidak boleh berhenti hanya karena keterbatasan ekonomi atau lokasi,” jelas Lailina.
Dukungan terhadap program ini juga datang dari berbagai pemerintah daerah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Agam, Andri, menilai program relawan pendidikan membantu memperluas jangkauan layanan pendidikan hingga ke pelosok wilayah.
Andri mengakui salah satu tantangan terbesar dalam penanganan ATS adalah validitas data di lapangan. Karena itu, keterlibatan relawan dinilai penting untuk memastikan data anak tidak sekolah benar-benar akurat.
“Tantangan terbesar kami adalah data. Data yang valid menjadi dasar penting dalam menentukan langkah penanganan,” kata Andri.
Sementara itu, Koordinator Relawan DPD PIKI Maluku, Dian Sutiksno, menilai program ini sangat relevan untuk wilayah kepulauan seperti Maluku yang memiliki tantangan geografis cukup berat.
“Melalui relawan pendidikan, kami bisa turun langsung ke desa-desa terpencil dan menemui anak-anak yang membutuhkan pendampingan,” ujar Dian.
Program Relawan Pendidikan menjadi salah satu bentuk gerakan partisipasi semesta yang kini terus diperkuat pemerintah dalam sektor pendidikan. Melalui kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan masyarakat, Kemendikdasmen berharap semakin banyak anak Indonesia yang dapat kembali melanjutkan pendidikan dan memiliki masa depan lebih baik.
(Sumber: Humas Kemendikdasmen)