Editor: Samsul Muarif
Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD
RI), Bahar Buasan, resmi meraih gelar Doktor Ilmu Kepolisian setelah
menjalani sidang terbuka promosi doktor di Sekolah Tinggi Ilmu
Kepolisian (STIK-PTIK) Jakarta, Selasa (19/5/2026). (Foto: Gebrak.id/Samsul Muarif)
JAKARTA — Wakil Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Bahar Buasan, resmi meraih gelar Doktor Ilmu Kepolisian setelah menjalani sidang terbuka promosi doktor di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK-PTIK) Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Dalam sidang yang berlangsung di Gedung Bhadawa STIK-PTIK tersebut, Bahar mempertahankan disertasi berjudul “Kolaborasi Kepolisian dan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM untuk Penguatan Keamanan Daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”.
Penelitian itu menyoroti hubungan antara kondisi ekonomi masyarakat dan stabilitas keamanan daerah di Kepulauan Bangka Belitung. Bahar menilai ketergantungan masyarakat terhadap sektor tambang timah telah menimbulkan kerentanan sosial ketika industri tersebut mengalami penurunan akibat fluktuasi harga global dan pengetatan regulasi tambang ilegal.
Menurut Bahar, kondisi tersebut memicu tumbuhnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai alternatif ekonomi masyarakat. Namun, pertumbuhan UMKM dinilai belum sepenuhnya berdampak terhadap penurunan angka kriminalitas.
“Keamanan daerah tidak cukup hanya ditangani melalui pendekatan represif. Perlu model pemberdayaan masyarakat yang melibatkan kepolisian, pemerintah daerah, dan komunitas secara bersama,” kata Bahar dalam pemaparan disertasinya.
Melalui riset kualitatif berbasis studi kasus, Bahar merumuskan konsep Model Pemberdayaan Berdaya Berbasis Masyarakat (BBM). Model itu menempatkan Bhabinkamtibmas, pemerintah daerah, pelaku UMKM, dan masyarakat sebagai bagian dari sistem kolaboratif untuk memperkuat keamanan daerah melalui pemberdayaan ekonomi.
Pada kesempatan yang sama, Purnomo Yusgiantoro menilai pendekatan transdisiplin yang digunakan dalam disertasi tersebut relevan dengan persoalan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia.
Menurut Purnomo, fenomena yang terjadi di Bangka Belitung menunjukkan adanya ketimpangan akibat terbentuknya enclave economy, yakni pertumbuhan ekonomi yang terkonsentrasi pada sektor tertentu sehingga memunculkan kesenjangan sosial.
“Pendekatan komprehensif integral menjadi penting agar pembangunan ekonomi juga berdampak pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan stabilitas sosial,” ujar Purnomo yang juga menjabat Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan.
Sidang promosi doktor dipimpin BJP Dr Kif Aminanto SIK SH MH selaku ketua penguji bersama tim penguji lainnya, yakni Prof Dr Semiarto Aji Purwanto MSi, Prof Dr Ilham Prisgunanto MSi, KBP Dr Tagor Hutapea SIK MSi, KBP Dr Mifta Hadi Safii SIK MIK, Dr Yopik Gani MSi, dan Dr Syafrudin MSi.
Adapun promotor disertasi adalah Dr Vita Mayastinasari SE MSi dengan didampingi co-promotor Prof Sari Wahyuni SIP MSc PhD, dan Riani Rachmawati SE MA PhD.
Sejumlah tokoh turut hadir dalam sidang tersebut, di antaranya GKR Hemas, Tamsil Linrung, Teras Narang, dan Irman Gusman, serta sejumlah pejabat daerah dan alumni Lemhannas.
Sidang terbuka yang berlangsung sejak pukul 13.00 WIB hingga 16.00 WIB itu dihadiri ratusan undangan dari berbagai kalangan, mulai dari akademisi, tokoh masyarakat, pengusaha, hingga perwakilan masyarakat Bangka Belitung. (***)