Wamendagri Ribka Haluk Pimpin Pemulihan di Wamena: "Saya akan di Sini Sampai Kondisi Pulih"

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk bertindak atas nama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, memimpin Rapat Koordinasi Perkembangan Situasi Keamanan di Ruang Rapat Bupati Jayawijaya, Papua, Sabtu (16/5/2026). (Foto: Puspen Kemendagri)

Editor: Sulistio

GEBRAK.ID; WAMENA – Pemerintah pusat bergerak cepat memadamkan bara konflik yang sempat menguncang Wamena, Papua Pegunungan. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk tiba langsung di jantung konflik untuk memastikan penanganan berjalan tuntas. Ia menegaskan bahwa negara tidak akan setengah hati dalam memulihkan rasa aman masyarakat.

Bertindak atas nama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Ribka memimpin Rapat Koordinasi Perkembangan Situasi Keamanan di Ruang Rapat Bupati Jayawijaya, Sabtu (16/5/2026). Forum krusial ini dihadiri Gubernur Papua Pegunungan, para bupati, unsur TNI-Polri, Majelis Rakyat Papua (MRP), Lembaga Masyarakat Adat (LMA), serta para tokoh agama dan masyarakat setempat.

"Saya atas nama Menteri Dalam Negeri mewakili pemerintah pusat menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat Wamena dan seluruh komponen pembangunan yang telah melakukan upaya penyelamatan," ujar Ribka membuka arahannya.

Refleks Cepat Warga, Modal Utama Pemulihan

Dalam kesempatan itu, Ribka memberikan pujian khusus kepada warga Wamena. Menurutnya, solidaritas spontan yang ditunjukkan masyarakat saat situasi memanas menjadi penyelamat sekaligus fondasi awal proses rekonsiliasi.

"Pertama, kepada masyarakat Wamena yang pada saat kejadian langsung ada pergerakan cepat dan melakukan tindakan-tindakan yang baik untuk saling membantu dan menenangkan di antara mereka," katanya mengapresiasi.

Di tengah nuansa duka dan keterbatasan, gerak cepat gotong-royong warga diyakini berhasil meredam eskalasi yang berpotensi meluas.

Data Akurat Jadi Panglima Penanganan

Ribka tak ingin penanganan pasca-konflik berjalan tanpa arah. Ia langsung menginstruksikan pemerintah provinsi dan kabupaten untuk segera melakukan pendampingan serta pendataan menyeluruh terhadap warga terdampak. Koordinasi dengan delapan kabupaten di Papua Pegunungan diperintahkan berjalan simultan guna menghitung kebutuhan riil di lapangan.

"Bersama-sama kita semua bertanggung jawab. Pendataan ini akan menjadi dasar untuk menghitung seberapa besar kemampuan pemerintah dalam membantu warga yang terdampak," jelasnya.

Hasil pendataan itu nantinya menjadi pijakan penyaluran bantuan, baik yang bersumber dari APBD kabupaten, APBD provinsi, maupun dukungan langsung Pemerintah Pusat. Ia memastikan tidak ada warga yang luput dari perhatian.

Konsensus Damai: Konflik Harus Berakhir

Ribka mengumumkan bahwa seluruh elemen yang hadir dalam rapat telah mencapai kesepakatan bulat. Seluruh tokoh masyarakat, adat, agama, pemerintah daerah, dan aparat keamanan menyatakan komitmen untuk menghentikan segala bentuk konflik dan beralih fokus pada pemulihan.

"Kami sudah menyatakan bahwa konflik-konflik sudah tidak ada lagi. Sekarang kita fokus menyelesaikan persoalan pemerintahan dan pemulihan masyarakat yang terdampak," tegasnya.

Tak hanya memberi instruksi, Ribka juga memberi kepastian. Ia menyatakan akan menetap dan memantau langsung proses pemulihan hingga situasi benar-benar kondusif. "Saya akan ada di sini. Saya sudah ditugaskan oleh Bapak Menteri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah sampai kondisi pulih," ujarnya.

Fasilitasi Perdasus dan Tinjau Langsung Lokasi Bencana

Sebagai langkah jangka panjang, Kemendagri akan memfasilitasi penyusunan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) terkait penanganan konflik di delapan kabupaten di Papua Pegunungan. Regulasi ini diharapkan menjadi payung hukum yang jelas dan terukur.

Usai rapat, Ribka bersama Gubernur Papua Pegunungan langsung turun ke lapangan. Mereka meninjau rumah warga yang hangus terbakar, memeriksa kesiapan rumah sakit, serta mengunjungi lokasi pengungsian untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Rencana pemulangan pengungsi secara bertahap pun telah disiapkan.

"Intinya masyarakat harus kembali ke kehidupan normal, dan dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasa. Aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, semuanya berjalan secara baik," tandas Ribka.

(Sumber: Puspen Kemendagri)

Berbagi :