 |
| DPR mendesak investigasi menyeluruh atas tewasnya lima calon manajer Kopdes Merah Putih dan evaluasi total latihan berbasis militer. ( Foto: ist) |
Editor: Dinar Kencana
GEBRAK.ID,JAKARTA – Anggota Komisi XIII DPR RI, Saadiah Uluputty, mendesak pemerintah melakukan investigasi menyeluruh atas meninggalnya lima calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) dan Koperasi Nelayan Merah Putih saat mengikuti pelatihan berbasis militer dalam Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
Menurut Saadiah, peristiwa tersebut tidak boleh dipandang sekadar sebagai musibah, melainkan harus menjadi momentum evaluasi total terhadap konsep pelatihan bagi calon pengelola koperasi. Ia menyampaikan belasungkawa kepada keluarga para korban sekaligus meminta pemerintah mengungkap penyebab pasti insiden tersebut secara transparan.
"Peristiwa ini harus diinvestigasi secara menyeluruh dan menjadi bahan evaluasi total agar tidak kembali memakan korban," ujar Saadiah dalam keterangannya, Minggu (28/6).
Soroti Dugaan Kelalaian dan Aspek HAM
Saadiah menilai investigasi perlu menelusuri seluruh tahapan penyelenggaraan pelatihan, mulai dari proses seleksi kesehatan peserta, kesiapan fisik, hingga penerapan standar keselamatan selama latihan berlangsung.
Menurutnya, apabila ditemukan kelalaian dalam memperhitungkan kondisi kesehatan peserta atau pelaksanaan prosedur keselamatan, pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
Ia juga mengingatkan bahwa dugaan kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa warga sipil berpotensi menjadi persoalan hak asasi manusia (HAM) apabila terbukti terjadi pengabaian terhadap hak hidup dan keselamatan peserta.
Minta Pelatihan Dihentikan Sementara
Selain investigasi, Saadiah meminta pemerintah menghentikan sementara pelatihan berbasis militer bagi calon manajer Kopdes Merah Putih hingga proses penyelidikan selesai dilakukan.
Menurutnya, pembinaan calon manajer koperasi semestinya lebih difokuskan pada peningkatan kompetensi pengelolaan koperasi, tata kelola usaha, penguatan manajemen, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai tujuan pembentukan koperasi.
Ia juga mendorong keterlibatan Komnas HAM, tenaga kesehatan, ahli keselamatan kerja, serta tim independen dalam proses investigasi agar hasil pemeriksaan berlangsung objektif dan kredibel.
DPR Akan Meminta Penjelasan Pemerintah
Kasus meninggalnya lima peserta SPPI tersebut turut menjadi perhatian DPR. Saadiah menyatakan Komisi XIII akan meminta penjelasan dari pemerintah dan penyelenggara program terkait dasar pelaksanaan latihan berbasis militer bagi peserta sipil, termasuk mengevaluasi kepatuhan terhadap prinsip perlindungan HAM.
Ia menegaskan negara wajib memastikan seluruh program yang melibatkan warga sipil dilaksanakan dengan mengutamakan keselamatan peserta serta memenuhi standar perlindungan yang berlaku.
Tragedi Jadi Sorotan Publik
Peristiwa meninggalnya lima calon manajer Kopdes Merah Putih dalam pelatihan SPPI memicu perhatian luas dan mendorong berbagai pihak meminta evaluasi terhadap pola pelatihan yang diterapkan.
Sejumlah kalangan menilai penguatan kapasitas calon manajer koperasi seharusnya lebih diarahkan pada aspek manajemen, kewirausahaan, tata kelola kelembagaan, dan pemberdayaan ekonomi desa dibandingkan latihan fisik berintensitas tinggi. Sementara itu, pemerintah didesak segera mengungkap hasil investigasi secara terbuka guna memberikan kepastian kepada keluarga korban dan masyarakat.
( berbagai sumber)