Editor: Yogi Ardhi
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Disdik Jabar) mengungkap fakta
penting dalam proses Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) tahun 2026 ini.
Sebanyak sekitar 77 ribu siswa dilaporkan belum tertampung di sekolah
negeri, memunculkan tantangan serius dalam pemerataan akses pendidikan. (Foto ilustrasi: Humas Kemendikdasmen)
GEBRAK.ID; BANDUNG -- Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Disdik Jabar) mengungkap fakta penting dalam proses Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) tahun 2026 ini. Sebanyak sekitar 77 ribu siswa dilaporkan belum tertampung di sekolah negeri, memunculkan tantangan serius dalam pemerataan akses pendidikan.
Data tersebut menjadi sorotan setelah Disdik Jabar melakukan pemetaan terhadap total 444 ribu calon murid baru yang terdaftar dalam sistem PCMB. Kondisi ini mendorong Pemerintah Provinsi Jabar menyiapkan skema alternatif agar seluruh siswa tetap mendapatkan hak pendidikan.
Disalurkan ke Sekolah Swasta yang Bekerja Sama dengan Pemprov
Kepala Disdik Jabar, Purwanto, menyatakan bahwa siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri tidak akan dibiarkan tanpa solusi. Pemerintah telah menyiapkan jalur penyaluran ke sekolah swasta yang telah bekerja sama dengan Pemprov Jabar.
“Anak-anak yang belum tertampung di sekolah negeri akan kami salurkan ke sekolah-sekolah swasta yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari upaya perlindungan layanan pendidikan,” ujar Purwanto, dikutip dari keterangan resmi Disdik Jabar, Minggu (14/6/2026).
Skema ini menjadi bagian dari kebijakan pemerataan akses pendidikan, khususnya bagi lulusan SMP yang tidak berhasil masuk sekolah negeri akibat keterbatasan daya tampung.
444 Ribu Calon Siswa Terdata, 70 Ribu Berpotensi tidak Tertampung
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjelaskan bahwa dari total 444 ribu calon murid yang terpetakan dalam sistem PCMB, terdapat sekitar 70 ribu hingga 77 ribu siswa yang berpotensi tidak tertampung di sekolah negeri.
Menurutnya, kondisi ini merupakan dampak dari ketidakseimbangan antara jumlah lulusan SMP dengan kapasitas SMA/SMK negeri yang tersedia.
“Dari data siswa yang terpetakan melalui entry data PCMB itu ada 444 ribu siswa yang sudah terpetakan. Dari peta tersebut kami sudah bisa membaca ada potensi 70 ribu siswa yang belum bisa terakomodir di sekolah negeri,” ujar Dedi Mulyadi.
Sekolah Swasta Gratis, Biaya Ditanggung Pemprov
Sebagai solusi utama, Pemprov Jabar menggandeng sejumlah sekolah swasta yang bersedia bekerja sama dalam program ini. Mulai tahun ajaran 2026/2027, biaya pendidikan siswa yang masuk dalam skema tersebut akan ditanggung oleh pemerintah provinsi melalui APBD.
“Sekolah swasta yang menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, siswa yang bersekolah di situ terhitung tahun ajaran 2026-2027 biayanya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” jelas Dedi.
Dedi menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk meringankan beban orang tua siswa. Dengan skema tersebut, keluarga tidak lagi dibebani biaya pendidikan tambahan. “Orang tua tidak perlu mengeluarkan uang lagi,” tambahnya.
Namun demikian, tidak semua sekolah swasta masuk dalam program ini. Pemprov hanya menggandeng sekolah swasta dengan biaya terjangkau, bukan sekolah favorit dengan SPP tinggi.
“Itu tidak termasuk sekolah swasta favorit yang mahal. Kita nggak mungkin tanggung biayanya,” kilah Dedi.
Perluasan Akses dan SMA Terbuka Jadi Alternatif
Selain kerja sama dengan sekolah swasta, Disdik Jabar juga memperluas akses pendidikan melalui program SMA Terbuka di sejumlah wilayah. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada anak yang putus sekolah hanya karena keterbatasan daya tampung.
Disdik Jabar juga menyatakan akan terus memperkuat koordinasi dengan cabang dinas pendidikan di daerah untuk memetakan kebutuhan riil di lapangan serta memperluas kemitraan dengan sekolah swasta.
Sempat Eror, Sistem PCMB Diperbaiki
Di sisi lain, Pemprov Jabar juga menyampaikan permohonan maaf atas gangguan pada situs PCMB yang sempat tidak dapat diakses. Gangguan terjadi akibat tingginya akses masyarakat secara bersamaan serta proses optimalisasi sistem pengumuman.
“Tidak ada satu pun hak calon murid yang dirugikan secara administratif akibat proses penyempurnaan sistem ini,” tegas Purwanto.
Purwanto memastikan bahwa seluruh data siswa tetap aman dan tidak mengalami gangguan meski sistem sempat mengalami kendala teknis.
Tantangan Akses Pendidikan di Jawa Barat
Kasus ini kembali menyoroti tantangan besar dalam sistem pendidikan di Jawa Barat, terutama terkait keterbatasan sekolah negeri dibandingkan jumlah lulusan SMP yang terus meningkat setiap tahun. Pemerintah daerah kini dituntut mencari keseimbangan antara kapasitas, kualitas, dan pemerataan akses pendidikan.
Dengan skema sekolah swasta gratis yang ditanggung APBD, Pemprov Jabar berharap tidak ada lagi siswa yang tertinggal dari layanan pendidikan formal.
(Sumber: Disdik Jabar)
JANGAN TERLEWATKAN Krisis Daya Tampung SMA/SMK Negeri di Depok Kian Nyata, Jabar Gagal Kejar Kebutuhan 25 Ribu Siswa