 |
| Di balik ketatnya persaingan masuk sekolah negeri di Kota Depok, muncul persoalan yang lebih mendasar, yakni minimnya jumlah SMA dan SMK negeri yang disediakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat. (Foto ilustrasi Gebrak.id/AI) |
GEBRAK.ID; DEPOK – Polemik Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat (Jabar) di Kota Depok kembali mengemuka pada 2026. Di balik ketatnya persaingan masuk sekolah negeri, muncul persoalan yang lebih mendasar, yakni minimnya jumlah SMA dan SMK negeri yang disediakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat.
Sebagai daerah dengan jumlah penduduk yang terus bertambah dan menjadi salah satu kota penyangga Jakarta, Depok dinilai menghadapi ketimpangan serius antara jumlah lulusan SMP dengan ketersediaan kursi di SMA/SMK negeri.
Sebab, kewenangan pengelolaan pendidikan jenjang SMA dan SMK sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun hingga tahun ajaran 2026/2027, jumlah SMA/SMK negeri di Kota Depok tercatat hanya 20 sekolah, terdiri dari 15 SMA negeri dan 5 SMK negeri.
Di sisi lain, sekolah swasta justru tumbuh jauh lebih banyak. Berdasarkan data Kemendikdasmen dan Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sekitar 120 SMA swasta dan 104 SMK swasta yang beroperasi di Kota Depok.
Kuota SMA/SMK Negeri tak Seimbang dengan Jumlah Lulusan SMP
Kesenjangan itu terlihat jelas dari data peserta didik. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Depok, jumlah peserta Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 yang berasal dari siswa kelas IX SMP mencapai 25.159 siswa.
Sementara jika hanya melihat lulusan dari SMP negeri, jumlahnya mencapai 12.763 siswa yang berasal dari 34 SMP Negeri.
Ironisnya, total daya tampung seluruh SMA dan SMK negeri di Kota Depok hanya sekitar 7.104 kursi.
Artinya, bahkan untuk menampung lulusan SMP negeri saja, kapasitas sekolah negeri yang tersedia masih jauh dari cukup. Apalagi jika dihitung bersama lulusan SMP swasta yang juga berhak mengikuti SPMB.
Kondisi ini membuat ribuan siswa harus berebut kursi sekolah negeri setiap tahun dan pada akhirnya banyak yang terpaksa beralih ke sekolah swasta.
Ribuan Siswa Berebut Ratusan Kursi
Data SPMB Jawa Barat 2026 hingga Kamis (11/6/2026) menunjukkan betapa tingginya persaingan masuk SMA negeri di Depok.
SMAN 3 Depok menjadi sekolah dengan jumlah pendaftar terbanyak. Dari kuota hanya 480 siswa, sekolah ini dibanjiri 4.807 pendaftar atau sekitar 10 kali lipat dari daya tampung.
Persaingan ketat juga terjadi di sejumlah sekolah lainnya:
* SMAN 2 Depok: kuota 480, pendaftar 3.699 siswa
* SMAN 5 Depok: kuota 396, pendaftar 3.539 siswa
* SMAN 6 Depok: kuota 400, pendaftar 3.447 siswa
* SMAN 8 Depok: kuota 324, pendaftar 3.067 siswa
Sementara sekolah lain juga mencatat lonjakan pendaftar yang jauh melampaui kapasitas:
* SMAN 1 Depok: kuota 320, pendaftar 1.909
* SMAN 4 Depok: kuota 480, pendaftar 1.995
* SMAN 7 Depok: kuota 280, pendaftar 1.618
* SMAN 9 Depok: kuota 288, pendaftar 1.541
* SMAN 10 Depok: kuota 440, pendaftar 2.015
* SMAN 11 Depok: kuota 280, pendaftar 1.955
* SMAN 12 Depok: kuota 320, pendaftar 1.969
* SMAN 13 Depok: kuota 320, pendaftar 1.680
* SMAN 14 Depok: kuota 252, pendaftar 1.596
* SMAN 15 Depok: kuota 280, pendaftar 1.238
SMK Negeri Juga tak Luput dari Persaingan
Fenomena serupa terjadi pada SMK Negeri.
* SMKN 1 Depok: kuota 400, pendaftar 1.881
* SMKN 2 Depok: kuota 432, pendaftar 1.853
* SMKN 3 Depok: kuota 504, pendaftar 1.862
* SMKN 4 Depok: kuota 320, pendaftar 500
* SMKN 5 Depok (Unit Sekolah Baru): kuota 108, pendaftar 181
Data tersebut memperlihatkan bahwa hampir seluruh sekolah negeri menjadi rebutan ribuan calon siswa setiap tahun.
Persoalan Lama yang Terus Berulang
Tingginya angka persaingan dalam SPMB sesungguhnya bukan semata-mata persoalan sistem seleksi, melainkan akibat terbatasnya jumlah sekolah negeri yang tersedia.
Selama kapasitas SMA dan SMK negeri tidak bertambah secara signifikan, persoalan serupa diperkirakan akan terus berulang setiap tahun. Di tengah jumlah peserta didik yang mencapai lebih dari 25 ribu orang, keberadaan hanya 20 SMA/SMK negeri di Kota Depok memunculkan pertanyaan besar mengenai keseriusan Disdik Jawa Barat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat di salah satu kota terbesar di provinsi tersebut.
Dengan jurang yang begitu lebar antara jumlah siswa dan daya tampung sekolah negeri, masalah utama SPMB di Depok tampaknya bukan terletak pada mekanisme penerimaan, melainkan pada minimnya investasi pembangunan sekolah negeri selama bertahun-tahun. (*)