 |
| Tak hanya Cina, beberapa negara di dunia juga dikenal memiliki hukuman keras bagi para koruptor. (Foto: istimewa) |
Editor: Dinar Kencana
GEBRAK.ID; JAKARTA – Korupsi masih menjadi salah satu kejahatan yang paling merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan. Karena itu, sejumlah negara menerapkan hukuman sangat berat bagi pelaku korupsi, mulai dari penjara puluhan tahun, penyitaan aset, denda miliaran rupiah, hingga hukuman mati dalam kondisi tertentu.
Meski tidak semua negara menjatuhkan hukuman mati kepada koruptor, banyak yang mengombinasikan hukuman penjara berat dengan perampasan aset hasil kejahatan untuk memastikan pelaku tidak dapat menikmati keuntungan dari tindak pidana yang dilakukan.
Berikut sejumlah negara yang dikenal memiliki kebijakan tegas terhadap koruptor.
China: Hukuman Mati Masih Berlaku
China termasuk negara dengan hukuman korupsi paling berat di dunia. Dalam kasus suap atau penggelapan yang nilainya sangat besar serta menimbulkan kerugian besar bagi negara, pengadilan dapat menjatuhkan hukuman mati.
Dalam praktiknya, sebagian terpidana menerima hukuman mati dengan masa penangguhan dua tahun. Jika selama masa tersebut tidak melakukan pelanggaran, hukuman biasanya diubah menjadi penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Selain itu, aset hasil korupsi dapat disita seluruhnya oleh negara.
Kampanye antikorupsi yang digencarkan pemerintah China selama lebih dari satu dekade telah menyeret ribuan pejabat, termasuk pejabat tingkat menteri dan petinggi militer.
Vietnam: Penjara Seumur Hidup dan Pengembalian Aset
Vietnam dikenal agresif dalam memberantas korupsi melalui kampanye yang dikenal sebagai "Blazing Furnace".
Setelah reformasi hukum terbaru, hukuman mati untuk beberapa tindak pidana korupsi dihapus. Namun koruptor masih dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.
Pemerintah Vietnam juga menekankan pengembalian aset hasil korupsi. Pelaku yang tidak mengembalikan kerugian negara berisiko menghadapi hukuman maksimal dan kehilangan kesempatan memperoleh keringanan hukuman.
Singapura: Tidak Ada Ampun bagi Pejabat Korup
Singapura sering disebut sebagai salah satu negara paling bersih dari korupsi di dunia.
Meski tidak menerapkan hukuman mati untuk korupsi, Singapura memiliki sistem penegakan hukum yang sangat ketat. Koruptor dapat dikenai hukuman penjara, denda besar, penyitaan aset, serta proses hukum yang cepat dan independen.
Keberhasilan Singapura tidak hanya ditentukan oleh beratnya hukuman, tetapi juga oleh tingginya gaji pejabat publik, transparansi birokrasi, dan kewenangan luas yang dimiliki lembaga antikorupsi Corrupt Practices Investigation Bureau.
Arab Saudi: Korupsi Bisa Berujung Penjara Panjang dan Penyitaan Kekayaan
Arab Saudi menerapkan pendekatan keras terhadap korupsi, terutama sejak kampanye antikorupsi besar-besaran yang dimulai pada 2017.
Pejabat, pengusaha, maupun anggota keluarga kerajaan yang terbukti melakukan korupsi dapat menghadapi hukuman penjara bertahun-tahun, penyitaan aset, pembekuan rekening, serta kewajiban mengembalikan dana yang diperoleh secara ilegal.
Dalam sejumlah kasus besar, pemerintah berhasil memulihkan puluhan miliar dolar AS dari hasil penyelesaian perkara korupsi dan penyalahgunaan jabatan.
Amerika Serikat: Hukuman Penjara Puluhan Tahun
Amerika Serikat tidak menerapkan hukuman mati untuk tindak pidana korupsi. Namun pelaku korupsi dapat dijatuhi hukuman penjara yang sangat lama, terutama jika kasus melibatkan suap, pencucian uang, penipuan terhadap pemerintah, atau kejahatan terorganisasi.
Selain hukuman penjara, pengadilan dapat memerintahkan penyitaan aset, pembayaran ganti rugi, denda besar, dan larangan menduduki jabatan publik.
Sejumlah gubernur, anggota kongres, wali kota, hingga pejabat federal pernah dijatuhi hukuman penjara dalam kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Korea Selatan: Presiden Pun Bisa Dipenjara
Korea Selatan memiliki reputasi sebagai negara yang tidak segan menindak pejabat tinggi yang terlibat korupsi.
Beberapa mantan presiden negara tersebut pernah dipenjara setelah terbukti menerima suap atau menyalahgunakan kekuasaan. Hukuman yang dijatuhkan umumnya berupa penjara bertahun-tahun, denda besar, dan penyitaan aset.
Swiss: Fokus pada Pelacakan dan Penyitaan Aset
Swiss dikenal sebagai pusat keuangan global yang sangat ketat dalam menangani pencucian uang dan aset hasil korupsi.
Pemerintah Swiss secara rutin bekerja sama dengan negara lain untuk membekukan, menyita, dan mengembalikan aset yang berasal dari hasil korupsi lintas negara.
Efektifkah Hukuman Berat Mengurangi Korupsi?
Para pakar menilai hukuman berat memang dapat meningkatkan efek jera. Namun keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada beratnya hukuman.
Transparansi pemerintahan, pengawasan yang kuat, independensi aparat penegak hukum, perlindungan pelapor, serta kepastian hukum dinilai sama pentingnya dalam menciptakan sistem yang bersih dari korupsi.
Pengalaman Singapura menunjukkan bahwa kombinasi antara penegakan hukum yang konsisten, tata kelola pemerintahan yang baik, dan integritas aparatur negara dapat menjadi faktor utama dalam menekan korupsi hingga tingkat yang sangat rendah.
(berbagai sumber)