 |
| MBG libur selama liburan sekolah, pengelola SPPG mengeluh tak bisa bayar cicilan bank. ( Foto: BGN) |
Editor: Dinar Kencana
GEBRAK.ID,SURABAYA – Kebijakan penghentian sementara operasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah menuai protes dari para pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Timur. Para pelaku usaha menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian finansial karena biaya operasional dan kewajiban kredit tetap berjalan meski layanan distribusi makanan dihentikan.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Jawa Timur, Makhrus Sholeh, mengatakan banyak mitra SPPG yang membangun fasilitas dapur menggunakan pembiayaan dari perbankan maupun dana pihak ketiga.
Menurutnya, cicilan pinjaman tetap harus dibayarkan setiap bulan meskipun dapur tidak beroperasi selama libur sekolah.
“Kalau pinjaman bank tidak mengenal waktu. Cicilan tetap harus dibayar setiap bulan,” kata Makhrus di Surabaya, Senin (22/6/2026).
Investasi Besar Terancam Tidak Produktif
Makhrus menjelaskan, sebagian besar pengelola SPPG telah mengeluarkan investasi dalam jumlah besar untuk mendukung program unggulan pemerintah tersebut. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan dapur, pengadaan peralatan memasak, kendaraan distribusi, hingga pemenuhan standar operasional yang ditetapkan pemerintah.
Namun ketika program dihentikan sementara selama masa liburan, seluruh aset tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk aktivitas bisnis lain karena harus tetap disiapkan sesuai kebutuhan program MBG.
Akibatnya, para mitra harus menanggung berbagai biaya tetap seperti pemeliharaan fasilitas, sewa bangunan, keamanan, utilitas, hingga pembayaran angsuran kredit tanpa memperoleh pendapatan dari operasional dapur.
“Kami berharap pemerintah dapat mengkaji kembali kebijakan ini karena dapur tidak digunakan, tetapi fasilitas tetap harus dijaga dan dirawat. Dari sisi bisnis tentu ada biaya yang tetap berjalan,” ujarnya.
Khawatir Hambat Minat Investasi Swasta
GAPEMBI menilai keberlanjutan program MBG tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah, tetapi juga partisipasi sektor swasta yang menjadi mitra pelaksana di lapangan.
Jika tidak ada kepastian skema operasional dan perlindungan investasi, Makhrus khawatir minat investor maupun pelaku usaha untuk terlibat dalam pengembangan jaringan dapur MBG akan menurun.
Ia menegaskan bahwa program MBG memiliki tujuan sosial yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Namun, keberhasilan program juga perlu didukung model bisnis yang berkelanjutan bagi para mitra pelaksana.
“Program ini memiliki misi sosial yang sangat mulia. Tetapi para mitra juga mengeluarkan investasi dan memiliki kewajiban finansial yang harus dipenuhi. Karena itu diperlukan solusi yang menguntungkan semua pihak,” katanya.
BGN Siapkan Penyesuaian Selama Libur Sekolah
Sebelumnya, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan adanya penyesuaian pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis selama masa libur sekolah tahun ajaran 2026.
Kebijakan tersebut dilakukan karena mayoritas penerima manfaat MBG merupakan siswa yang tidak berada di lingkungan sekolah selama masa liburan. Pemerintah disebut tengah menyiapkan mekanisme distribusi alternatif di sejumlah daerah dengan mempertimbangkan efektivitas penyaluran dan efisiensi anggaran.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas nasional yang terus diperluas jangkauannya. Hingga pertengahan 2026, ribuan dapur SPPG telah dibangun dan beroperasi di berbagai wilayah Indonesia guna melayani jutaan penerima manfaat mulai dari siswa, ibu hamil, ibu menyusui hingga balita.
Pengusaha Usulkan Insentif Operasional
Sebagai jalan tengah, GAPEMBI mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pemberian insentif operasional atau skema kompensasi tertentu bagi dapur SPPG yang terdampak penghentian sementara kegiatan selama libur sekolah.
Langkah tersebut dinilai dapat membantu pengusaha menjaga keberlangsungan usaha sekaligus memastikan kesiapan infrastruktur saat program kembali berjalan setelah masa liburan berakhir.
Para pengelola berharap pemerintah segera membuka ruang dialog dengan mitra pelaksana di daerah untuk mencari solusi yang tidak hanya mendukung tujuan sosial program MBG, tetapi juga menjaga keberlangsungan investasi yang telah ditanamkan sektor swasta.
Dengan semakin besarnya keterlibatan pelaku usaha dalam program MBG, kepastian kebijakan dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus menjamin keberlanjutan program peningkatan gizi nasional dalam jangka panjang.
( berbagai sumber)