 |
| Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. (Foto: Gebrak.id) |
GEBRAK.ID; BANDUNG – Polemik Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat 2026 yang memicu gelombang protes dari sejumlah orang tua siswa mendapat respons langsung dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Alih-alih menyalahkan masyarakat, Dedi justru mengakui bahwa persoalan utama terletak pada keterbatasan pemerintah dalam menyediakan sekolah negeri bagi seluruh calon peserta didik.
Pernyataan itu disampaikan Dedi melalui unggahan video di akun media sosial pribadinya setelah muncul berbagai keluhan dari orang tua yang anaknya tidak lolos dalam proses seleksi masuk SMA dan SMK negeri.
"Hari ini apabila banyak orang tua yang marah anak-anaknya tidak terpetakan di sekolah negeri, bukan kesalahan orang tua, tetapi kesalahan kami sebagai penyelenggara negara," ujar Dedi, Kamis (11/6/2026).
Menurut Dedi, tingginya minat masyarakat terhadap sekolah negeri tidak sebanding dengan kapasitas yang tersedia. Akibatnya, ribuan siswa harus bersaing ketat untuk memperebutkan kursi yang jumlahnya terbatas.
Dedi mengakui hingga saat ini pemerintah belum mampu menyediakan sekolah negeri dan tenaga pendidik negeri untuk seluruh warga Jawa Barat. "Kami belum bisa menyiapkan sekolah negeri bagi seluruh rakyat. Itu adalah kenyataan yang harus kami akui," katanya.
Janji Sekolah Gratis untuk Siswa Kurang Mampu
Meski demikian, Dedi memastikan tidak ada anak yang boleh kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan hanya karena gagal masuk sekolah negeri.
Dedi mengajak masyarakat untuk mulai melihat sekolah swasta sebagai alternatif pendidikan yang layak. Terlebih, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan skema bantuan pendidikan bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.
"Yang penting hari ini adalah memastikan anak-anak tetap sekolah. Bagi yang tidak berkesempatan masuk sekolah negeri, masih ada sekolah swasta," ujar Dedi.
Dedi menegaskan bahwa Pemprov Jabar akan menanggung biaya pendidikan siswa dari keluarga tidak mampu yang bersekolah di sekolah swasta yang telah bekerja sama dengan pemerintah. "Bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjamin biaya pendidikan gratis untuk anak-anak di sekolah swasta."
Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi kekhawatiran orang tua yang selama ini menganggap sekolah swasta identik dengan biaya pendidikan yang tinggi.
Soroti Usulan Kembalinya Sistem NEM
Dalam kesempatan yang sama, Dedi juga menanggapi aspirasi masyarakat yang menginginkan sistem seleksi masuk sekolah kembali menggunakan Nilai EBTANAS Murni (NEM) atau nilai akademik sebagai faktor utama.
Dedi mengaku secara pribadi tidak keberatan dengan usulan tersebut. Namun, menurutnya, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengubah mekanisme penerimaan murid secara sepihak.
"Kalau saya diberikan kewenangan, tentu saya ingin membuat sistem yang semudah mungkin. Tetapi aturan penerimaan siswa saat ini ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan kami harus menjalankannya," jelas Dedi.
Karena itu, perubahan sistem seleksi harus dilakukan melalui kebijakan nasional yang melibatkan pemerintah pusat.
Puluhan Sekolah Swasta Disiapkan Tampung Siswa
Sementara itu, Dinas Pendidikan Jawa Barat telah menyiapkan puluhan SMA dan SMK swasta berstatus Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK) untuk menampung calon murid yang tidak lolos SPMB 2026.
Program tersebut menjadi solusi agar siswa tetap memperoleh akses pendidikan setelah proses seleksi sekolah negeri selesai.
Melalui skema kerja sama ini, siswa yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh bantuan biaya pendidikan berupa Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) hingga Rp1,5 juta serta bantuan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) maksimal Rp100 ribu per bulan.
Menariknya, program ini tidak hanya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu. Disdik Jabar memastikan seluruh calon peserta didik yang memenuhi kriteria dapat mengakses program tersebut sesuai kuota yang tersedia.
Sejumlah sekolah swasta telah bergabung dalam program ini, tersebar di berbagai wilayah seperti Bogor, Depok, Bekasi, Bandung, Sukabumi, Cirebon, Garut, Tasikmalaya, Ciamis hingga Pangandaran.
Pemerataan Pendidikan Jadi Tantangan Besar
Polemik SPMB Jabar 2026 kembali memperlihatkan tantangan besar dunia pendidikan di Jawa Barat, yakni kesenjangan antara jumlah lulusan SMP dengan kapasitas sekolah negeri yang tersedia.
Data setiap tahun menunjukkan minat masyarakat terhadap sekolah negeri terus meningkat karena faktor biaya dan persepsi kualitas pendidikan. Sementara pembangunan sekolah baru membutuhkan waktu, anggaran, dan kesiapan sumber daya manusia yang tidak sedikit.
Karena itu, langkah menggandeng sekolah swasta dinilai menjadi solusi jangka pendek yang realistis untuk memastikan tidak ada anak usia sekolah yang terputus pendidikannya.
Di tengah berbagai kritik terhadap proses SPMB, pernyataan Dedi Mulyadi yang mengakui keterbatasan pemerintah sekaligus menjamin akses pendidikan bagi siswa yang tidak lolos sekolah negeri menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah berupaya mencari jalan keluar agar seluruh anak di Jawa Barat tetap mendapatkan hak yang sama untuk mengenyam pendidikan.
(Sumber: TikTok/Instagram)
JANGAN TERLEWATKAN Krisis Daya Tampung SMA/SMK Negeri di Depok Kian Nyata, Jabar Gagal Kejar Kebutuhan 25 Ribu Siswa