Editor: Devona R
Plt Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI, Kurnia Ramadhana (tengah), dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (24/6/2026). (Foto: Antara/Prisca)
GEBRAK.ID, JAKARTA – Pemerintah menyiapkan anggaran jumbo senilai Rp6,26 triliun untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus merespons tantangan ketenagakerjaan yang masih dihadapi masyarakat. Dana tersebut akan digunakan untuk menjalankan Program Magang Nasional serta pelatihan vokasi bagi lulusan SMK dan pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Kebijakan ini menjadi bagian dari paket stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah untuk triwulan II dan semester II tahun 2026, dengan fokus pada peningkatan keterampilan kerja dan perluasan akses kesempatan kerja bagi kelompok usia produktif.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Kurnia Ramadhana, mengatakan total anggaran Rp6,26 triliun tersebut dibagi untuk dua program utama.
"Sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi triwulan II dan semester II tahun 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp6,26 triliun, yang terdiri atas Rp4,14 triliun untuk Program Magang Nasional bagi 150 ribu peserta dan Rp2,12 triliun untuk pelatihan vokasi yang diprioritaskan bagi 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja terdampak PHK," ujar Kurnia dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Melalui Program Magang Nasional, pemerintah menargetkan 150 ribu peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Program ini dirancang untuk menjembatani kebutuhan dunia industri dengan tenaga kerja muda yang siap pakai.
Menurut Kurnia, anggaran sebesar Rp4,14 triliun akan digunakan untuk membiayai uang saku peserta magang selama enam bulan. Besaran uang saku akan disesuaikan dengan standar upah minimum yang berlaku di masing-masing daerah.
Selain itu, dana tersebut juga mencakup biaya sertifikasi kompetensi, pelatihan, pendampingan mentor di perusahaan, hingga dukungan operasional melalui platform digital Maganghub yang dikelola Kementerian Ketenagakerjaan.
Pemerintah juga tengah mengkaji kemungkinan penerapan skema pembiayaan bersama dengan perusahaan mitra. Dalam skema ini, sebagian biaya atau gaji peserta magang dapat ditanggung oleh perusahaan yang menjadi tempat pelaksanaan program.
"Kemungkinan formulasi tertentu saat ini masih dalam tahap pembahasan," kata Kurnia.
Sementara itu, alokasi Rp2,12 triliun akan difokuskan untuk program pelatihan vokasi yang menyasar sekitar 270 ribu peserta, terdiri atas 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK.
Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kompetensi tenaga kerja agar lebih sesuai dengan kebutuhan industri yang terus berkembang. Langkah ini juga dinilai penting untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja dan mengurangi kesenjangan keterampilan yang selama ini menjadi salah satu tantangan di pasar kerja nasional.
Program Magang Nasional dijadwalkan mulai berjalan pada Juli 2026. Pada tahap awal, pemerintah menargetkan sekitar 50 ribu peserta akan bergabung dalam gelombang pertama. Selanjutnya, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap hingga mencapai target 150 ribu peserta.
Kebijakan ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia sekaligus memberikan peluang baru bagi lulusan pendidikan vokasi dan pekerja yang kehilangan pekerjaan agar dapat kembali terserap di dunia kerja.
(Sumber: Bakom RI)