 |
| Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan skema stimulus masih dalam tahap finalisasi dan akan terlebih dahulu dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto. (Foto: seskab.go.id) |
GEBRAK.ID; JAKARTA– Pemerintah tengah menyiapkan paket stimulus untuk mengurangi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax terhadap masyarakat. Langkah tersebut disusun sebagai upaya menjaga daya beli sekaligus mengantisipasi potensi tekanan inflasi setelah penyesuaian harga BBM mulai berlaku pada Rabu (10/6/2026).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan skema stimulus masih dalam tahap finalisasi dan akan terlebih dahulu dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum diumumkan kepada publik.
"Masih disiapkan. Setelah diputuskan dan dilaporkan kepada Presiden, baru akan disampaikan kepada masyarakat," ujar Airlangga di Jakarta, Rabu.
Menurutnya, pemerintah saat ini sedang mengevaluasi berbagai alternatif kebijakan yang dinilai mampu menjaga konsumsi rumah tangga dan aktivitas ekonomi di tengah kenaikan harga energi. Dampak terhadap inflasi, terutama dari sektor transportasi dan harga barang, juga akan terus dipantau dalam beberapa waktu ke depan.
Harga Pertamax Naik Lebih dari 30 Persen
PT Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Green 95 naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.
Di sisi lain, pemerintah tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi. Pertalite masih dijual Rp10.000 per liter, sedangkan Biosolar tetap Rp6.800 per liter. Penyesuaian dilakukan pada produk BBM nonsubsidi mengikuti evaluasi harga energi dan mekanisme yang berlaku.
Pemerintah Nilai Dampak Inflasi Masih Terbatas
Pemerintah memperkirakan kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan tekanan besar terhadap inflasi nasional karena mayoritas angkutan umum dan distribusi barang menggunakan BBM bersubsidi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut dampak terhadap inflasi diperkirakan relatif kecil karena Pertamax bukan bahan bakar utama sektor transportasi publik maupun logistik.
Meski demikian, pemerintah tetap melakukan pemantauan intensif terhadap perkembangan harga dan perilaku konsumsi masyarakat setelah penyesuaian harga tersebut berlaku.
DPR Ingatkan Potensi Peralihan ke Pertalite
Di sisi lain, DPR mengingatkan adanya kemungkinan pengguna Pertamax beralih ke Pertalite untuk menekan biaya operasional kendaraan. Jika perpindahan konsumsi terjadi dalam jumlah besar, beban subsidi energi berpotensi meningkat.
Komisi XI DPR menilai pemerintah perlu menghitung secara cermat dampak kebijakan tersebut terhadap anggaran subsidi maupun stabilitas pasokan BBM bersubsidi di lapangan.
Faktor Global Jadi Pemicu
Kenaikan harga Pertamax terjadi di tengah meningkatnya tekanan pada pasar energi internasional. Sejumlah analis menilai lonjakan harga minyak dunia dan kenaikan biaya subsidi energi menjadi faktor yang mendorong penyesuaian harga BBM nonsubsidi di Indonesia.
Meski demikian, pemerintah menegaskan harga BBM bersubsidi tetap dipertahankan untuk melindungi masyarakat yang paling membutuhkan serta menjaga stabilitas ekonomi domestik.
(berbagai sumber)