 |
| Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang (kiri). (Foto: BGN) |
GEBRAK.ID; JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) masih menangguhkan operasional 2.213 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai daerah. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas layanan dan keamanan penerima manfaat program unggulan pemerintah tersebut.
Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, mengatakan keputusan penangguhan dilakukan berdasarkan masukan masyarakat, hasil inspeksi lapangan, serta evaluasi terhadap sejumlah kejadian yang terjadi selama pelaksanaan program.
"Sebanyak 8.182 SPPG pernah ditangguhkan sejak MBG berjalan. Dari jumlah itu, 5.659 sudah kembali beroperasi setelah memenuhi ketentuan, sementara 2.213 lainnya masih menjalani masa suspend," kata Nanik dalam keterangan resmi, Senin (1/6/2026).
BGN mencatat berbagai pelanggaran menjadi penyebab penangguhan, mulai dari persoalan higienitas, ketidaksesuaian pengelolaan anggaran bahan baku, dugaan mark up harga, hingga standar bangunan dan manajemen dapur yang belum memenuhi petunjuk teknis.
Wilayah Pulau Jawa menjadi daerah dengan jumlah SPPG yang masih ditangguhkan paling banyak, yakni 1.666 unit. Sementara Sumatera tercatat 148 unit dan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, serta Papua sebanyak 399 unit.
BGN juga mengingatkan bahwa jumlah dapur yang ditangguhkan berpotensi bertambah. Pasalnya, seluruh SPPG diwajibkan menyalurkan MBG kepada sedikitnya 300 penerima manfaat dari kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi hingga 2 Juni 2026, SPPG terkait dapat dikenai suspend mayor tanpa insentif dan kepala SPPG akan mendapat peringatan keras.
Langkah evaluasi ini disebut sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai standar, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
(Sumber: BGN)