 |
| Komisi X DPR RI belum pernah membahas pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) meski Presiden RI Prabowo Subianto telah melantik gubernurnya. DPR minta pemerintah buktikan nilai tambah dan transparansi anggaran. Tampak dalam gambar Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani. (Foto: Instagram) |
GEBRAK.ID,JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengungkapkan bahwa pihaknya hingga kini belum pernah membahas pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI). Hal ini terjadi meskipun Presiden RI Prabowo Subianto telah resmi membentuk lembaga pendidikan baru tersebut dan melantik jajaran pimpinannya.
"Komisi X DPR RI hingga kini belum pernah membahas pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI), baik dalam rapat maupun agenda resmi," ujar Lalu Hadrian kepada wartawan, Kamis (23/7/2026).
DPR Belum Terima Penjelasan Formal
Menurut Lalu Hadrian, hingga saat ini Komisi X DPR RI yang membidangi pendidikan ini juga belum menerima penjelasan formal dari pemerintah mengenai berbagai aspek penting terkait URI.
"Kami belum menerima penjelasan formal mengenai dasar hukum, tugas, fungsi, maupun anggarannya," lanjut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.
Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu memberikan penjelasan komprehensif mengenai desain kelembagaan, mandat, mekanisme penyelenggaraan, hingga kebutuhan anggaran URI.
Kekhawatiran Duplikasi Peran dan Pengawasan Anggaran
Lalu Hadrian menyoroti urgensi pembentukan URI di tengah keberadaan banyak perguruan tinggi negeri (PTN) dan lembaga kedinasan yang selama ini telah mencetak pemimpin bangsa.
"Menurut kami, pemerintah wajib membuktikan nilai tambah URI di tengah banyaknya PTN dan lembaga kedinasan yang sudah mencetak pemimpin, serta menjamin tidak ada duplikasi peran," tegasnya.
Meskipun belum ada pembahasan resmi, Lalu Hadrian memastikan Komisi X DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap rencana pembangunan 10 kampus URI dan penggunaan anggarannya apabila pembahasan resmi telah dimulai. Rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) di masa sidang mendatang diharapkan menjadi ajang klarifikasi kebijakan ini.
Latar Belakang Pembentukan URI
Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk URI dan melantik Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto sebagai Gubernur URI/Kepala Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan (BPPK), serta Prof. Yos Sunitiyoso sebagai Wakil Gubernur, pada Rabu (22/7/2026).
Donny Ermawan menjelaskan bahwa URI dibentuk sebagai wujud perhatian Presiden terhadap pengembangan sumber daya manusia, khususnya untuk menyiapkan pemimpin Indonesia masa depan. Lembaga ini akan mengintegrasikan beberapa pendidikan yang sudah ada, mulai dari tingkat sekolah hingga pemerintahan.
URI atau BPPK nantinya akan menjadi payung bagi tiga institusi utama: Badan Pengelola Sekolah Unggulan yang membawahi Sekolah Unggul Garuda, Badan Pengelola Perguruan Tinggi yang akan mengelola 10 Universitas Republik Indonesia yang akan dibangun, serta Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang diperkuat fungsinya.
Konsep ini terinspirasi dari model pendidikan kepemimpinan di Prancis, yakni Institut National du Service Public (INSP), penerus École Nationale d'Administration (ENA) yang mencetak banyak pemimpin tinggi di negara tersebut.
Saat ini, URI telah menjalankan Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan (P3MD) yang melibatkan 399 pegawai baru BUMN. Untuk sementara, URI berkantor di Gedung BUMN, dengan rencana pembangunan kampus permanen di Cikasungka, Bogor Utara.
(berbagai sumber)