 |
| DPRD DKI meminta program LPDP Jakarta ditunda. Anggarannya diusulkan dialihkan untuk perbaikan sekolah rusak dan sekolah swasta gratis. ( Foto: Instagram) |
Editor: Devona R
GEBRAK.ID,JAKARTA – Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meluncurkan program beasiswa LPDP daerah kembali menjadi sorotan. Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta program tersebut ditunda dan anggaran yang telah disiapkan dialihkan terlebih dahulu untuk membiayai kebutuhan pendidikan yang dinilai lebih mendesak.
Usulan itu disampaikan Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, M Subki, dalam rapat kerja bersama Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/7/2026).
Menurut Subki, kondisi infrastruktur pendidikan di Jakarta masih membutuhkan perhatian serius. Ia menilai anggaran sebaiknya diprioritaskan untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan, meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan, serta memperluas kuota program sekolah swasta gratis bagi masyarakat.
"Kalau melihat kondisi saat ini, kebutuhan pendidikan dasar dan menengah masih jauh lebih mendesak dibandingkan program beasiswa luar negeri. Perbaikan sekolah dan perluasan akses pendidikan harus menjadi prioritas," kata Subki dalam rapat tersebut.
Ia menilai, manfaat program LPDP daerah akan lebih optimal jika dilaksanakan setelah persoalan mendasar di sektor pendidikan Jakarta dapat diselesaikan.
Perluasan Sekolah Gratis Dinilai Lebih Mendesak
Komisi E DPRD juga menyoroti masih tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses pendidikan yang terjangkau. Karena itu, anggaran yang sebelumnya direncanakan untuk program beasiswa luar negeri diusulkan dialihkan guna memperluas cakupan sekolah swasta gratis serta meningkatkan kualitas layanan pendidikan di ibu kota.
Selain itu, perbaikan gedung sekolah yang mengalami kerusakan dinilai akan memberikan dampak langsung terhadap proses belajar mengajar ribuan siswa di Jakarta.
Program LPDP Jakarta Belum Diluncurkan
Program beasiswa LPDP versi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya menjadi salah satu agenda pendidikan yang diusung Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Program tersebut dirancang untuk memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik Jakarta melanjutkan studi ke perguruan tinggi terbaik dunia.
Namun, realisasinya sempat tertunda setelah kemampuan fiskal Pemprov DKI mengalami penyesuaian menyusul berkurangnya penerimaan daerah. Saat itu, Pramono menegaskan komitmennya untuk tetap merealisasikan program tersebut ketika kondisi keuangan daerah kembali memungkinkan.
DPRD Minta Anggaran Tepat Sasaran
Dalam rapat yang sama, Komisi E DPRD DKI Jakarta juga menekankan pentingnya setiap program pendidikan disusun berdasarkan skala prioritas agar penggunaan APBD benar-benar memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
DPRD berharap alokasi anggaran pendidikan pada APBD 2026 lebih difokuskan pada peningkatan mutu layanan pendidikan, pemerataan akses sekolah, serta penyediaan sarana dan prasarana yang layak sebelum menjalankan program-program baru yang membutuhkan anggaran besar.
( berbagai sumber)