 |
| Ketua Komisi B DPRD DKI Nova Harivan Paloh mengungkap usulan kenaikan tarif TransJakarta jadi Rp5.000 berpotensi hemat subsidi Rp400-500 miliar per tahun. Simak kajian dan tanggapan masyarakat. ( Foto: Gebrak. id) |
Editor: Dinar Kencana
GEBRAK.ID,JAKARTA – Wacana penyesuaian tarif TransJakarta dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 terus bergulir. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh, menyebut kebijakan ini berpotensi menghemat subsidi pemerintah daerah hingga Rp400 miliar sampai Rp500 miliar per tahun.
Perhitungan tersebut didasarkan pada jumlah pengguna TransJakarta yang mencapai sekitar 1,4 juta penumpang setiap harinya. "Hitung-hitungan kita, kalau misalnya 1,4 juta pelanggan per hari, kurang lebih bisa menghemat sekitar Rp400 sampai Rp500 miliar," kata Nova dikutip dari Kompas.com Senin (6/7/2026).
Beban Subsidi Membengkak, Tarif Terakhir Naik 2005
Nova menjelaskan, subsidi atau Public Service Obligation (PSO) untuk operasional TransJakarta saat ini mencapai sekitar Rp4 triliun setiap tahun. Bahkan secara keseluruhan, subsidi untuk seluruh moda transportasi umum di Jakarta (termasuk MRT dan LRT) hampir menyentuh angka Rp6 triliun.
Kondisi ini dinilai semakin berat setelah adanya pemangkasan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang mencapai hampir Rp15 triliun, sehingga APBD DKI Jakarta 2026 menurun signifikan.
"Kalau itu kan kemarin memang pas rapat kerja ada pembahasan juga ya masalah tarifnya di Komisi B. Saya lebih melihat, artinya memang dari kurang lebih 2005 kan tidak ada kenaikan. Sekarang beban PSO kita juga semakin tinggi, ditambah lagi dana transfer daerah ini memang dikurangi," ujar Nova.
Sejak terakhir kali naik dari Rp2.000 menjadi Rp3.500 pada tahun 2005, tarif TransJakarta memang tidak pernah berubah selama lebih dari dua dekade.
Usulan DTKJ: Tarif Tunggal dan Integrasi Layanan
Wacana kenaikan tarif ini sebelumnya juga diusulkan oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ). Ketua DTKJ Sugihardjo mengusulkan penyederhanaan skema tarif menjadi dua kelompok: tarif dalam kota Jakarta sebesar Rp5.000 dan tarif TransJabodetabek sebesar Rp10.000 .
"Dengan Rp5.000, penumpang bisa menikmati layanan terintegrasi antara BRT, Mikrotrans, hingga non-BRT tanpa perlu membayar tambahan. Selama ini, jika berpindah moda, penumpang harus membayar dua kali lipat," jelas Sugihardjo.
Tarif Rp5.000 Dinilai Masih Wajar
Nova menilai tarif Rp5.000 masih dalam batas kewajaran, terutama jika dibandingkan dengan biaya transportasi lain seperti ojek online yang bisa mencapai Rp20.000 sekali jalan . "Kalau bensin saja seliternya sekarang sudah berapa? Rp13 ribu. Ini kalau naik TransJakarta dari koridor 1 sampai muter-muter, tetap Rp3.500," ujarnya.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga menyatakan akan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam menetapkan besaran kenaikan tarif . "Saya juga mendengar rata-rata mereka mengusulkan di media saya itu antara Rp5.000 sampai Rp7.000. Tetapi kami akan memutuskan sesuai dengan nanti apa yang menjadi kemampuan masyarakat," kata Pramono.
Pramono memastikan 15 golongan masyarakat yang selama ini mendapat fasilitas gratis naik TransJakarta tidak akan terdampak oleh kebijakan ini.
Kajian Mendalam dan FGD Masih Diperlukam
Meski mendukung wacana tersebut, Nova menegaskan bahwa keputusan final belum diambil. Pemerintah masih diminta menyusun kajian yang lebih mendalam serta menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk menjaring aspirasi masyarakat pengguna TransJakarta.
"Tetapi memang yang kita kehendaki itu dibuatkan dulu kajian-kajian lebih mendalam dan juga ada forum FGD untuk mendengar dari pihak masyarakat juga, pengguna TransJakarta seperti itu," tutur Nova.
Nova juga mengingatkan agar kebijakan ini tidak menambah beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
"Saya minta PT TransJakarta berhati-hati dalam melakukan kajian. Penyesuaian tarif harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat," tegasnya.
( berbagai sumber)