 |
| Muhammad Mutsaqqif. (Foto: Dok.Pribadi) |
Warga Nahdliyin, mulai dari lingkungan pesantren hingga kampus, kini menaruh harapan yang sama kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Harapan itu sederhana, tetapi mendasar, yakni agar organisasi masyarakat Islam terbesar di Indonesia ini kembali meneguhkan nilai-nilai substantif yang selama ini menjadi fondasi perjuangannya, bukan terjebak dalam pragmatisme politik maupun kepentingan kelembagaan yang bersifat sesaat.
Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama, berbagai nama mulai bermunculan dalam bursa calon Ketua Umum PBNU. Di antara nama-nama tersebut, Hery Haryanto Azumi atau yang akrab disapa Gus Hery menjadi figur yang layak memperoleh perhatian serius dari warga Nahdliyin.
Daya tariknya bukan semata karena faktor senioritas atau dukungan struktural, melainkan karena rekam jejak dan kapasitasnya yang dinilai mampu menjawab kegelisahan yang selama ini mengemuka, baik di kalangan pengamat NU maupun warga Nahdliyin, baik yang berada dalam struktur organisasi maupun yang tumbuh di lingkungan kultural.
Krisis Narasi Nilai Substantif di Tubuh NU
Jagat Nahdlatul Ulama sempat diguncang oleh terbitnya artikel ilmiah berjudul The Myth of Pluralism: Nahdlatul Ulama and the Politics of Religious Tolerance in Indonesia yang dipublikasikan dalam jurnal Contemporary Southeast Asia edisi April 2020. Tulisan tersebut disusun oleh dua ilmuwan politik terkemuka, Marcus Mietzner dan Burhanuddin Muhtadi.
Marcus Mietzner merupakan Indonesianis asal Jerman sekaligus Profesor Ilmu Politik di Australian National University, salah satu perguruan tinggi paling bergengsi dalam kajian Asia Tenggara. Sementara Burhanuddin Muhtadi adalah Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia.
Burhanuddin juga lahir dari keluarga Nahdliyin di Rembang sebagai putra H. Muhtadi, tokoh NU akar rumput yang semasa hidupnya aktif mengembangkan pendidikan dan kegiatan filantropi NU di daerahnya.
Kedua nama tersebut tentu bukan sosok asing dalam dunia akademik maupun kajian politik Indonesia. Terlebih Burhanuddin, yang memiliki kedekatan emosional dan intelektual dengan tradisi Nahdlatul Ulama. Karena itu, kritik yang disampaikannya justru memiliki bobot moral yang lebih kuat dibandingkan jika datang dari pihak luar yang tidak memahami dinamika internal organisasi.
Melalui analisis terhadap data survei nasional, Mietzner dan Muhtadi menemukan adanya kesenjangan yang cukup lebar antara narasi toleransi yang selama ini dikampanyekan elite PBNU dengan sikap keagamaan yang berkembang di tingkat akar rumput. Dalam sejumlah indikator, warga NU ternyata tidak menunjukkan tingkat toleransi yang lebih tinggi dibandingkan kelompok Muslim non-NU.
Bahkan pada beberapa isu, seperti penerimaan terhadap pemimpin non-Muslim maupun pendirian rumah ibadah bagi kelompok minoritas, tingkat penolakan di kalangan Nahdliyin tercatat sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.
Temuan tersebut membawa mereka pada kesimpulan yang cukup tajam. Menurut Mietzner dan Muhtadi, narasi Islam Nusantara maupun moderasi beragama yang mengemuka selama satu dekade terakhir tidak sepenuhnya lahir dari komitmen ideologis yang mendalam. Dalam pandangan mereka, kedua narasi itu juga berfungsi sebagai strategi politik defensif untuk mempertahankan dukungan negara sekaligus menghadapi rival-rival keagamaan.
Temuan itu menjadi peringatan serius bagi kepemimpinan NU. Selama bertahun-tahun, organisasi ini menikmati citra sebagai representasi Islam yang moderat dan pluralis. Namun, penelitian tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya bertransformasi menjadi kesadaran yang mengakar di tingkat basis.
Yang membuat kritik ini sulit diabaikan adalah siapa yang menyampaikannya. Burhanuddin Muhtadi bukanlah sosok yang dapat dengan mudah dicap anti-NU. Ia tumbuh dalam tradisi Nahdliyin, memahami denyut kehidupan organisasi dari dekat, sekaligus memiliki kredibilitas akademik sebagai salah satu ilmuwan politik terkemuka di Indonesia.
Dengan demikian, kritik yang disampaikannya bukan merupakan serangan terhadap NU, melainkan refleksi yang lahir dari kepedulian terhadap masa depan organisasi.
Peringatan dari Utrecht: Ketika Pragmatisme Kembali Mempermalukan NU
Jika Mietzner dan Muhtadi membedah persoalan melalui pendekatan struktural dan historis, Martin van Bruinessen menawarkan sudut pandang yang lahir dari pengalaman panjangnya mengamati Nahdlatul Ulama secara langsung.
Profesor Emeritus Islamic Studies dari Utrecht University itu merupakan salah satu pengamat NU paling senior dan paling dihormati dalam dunia akademik internasional. Selama puluhan tahun, ia meneliti dinamika pesantren, tradisi keilmuan Islam Indonesia, hingga perkembangan sosial-politik Nahdlatul Ulama. Karya-karyanya, seperti Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat, bahkan telah menjadi rujukan penting bagi kalangan kiai, akademisi, maupun intelektual NU.
Pada 2025, ketika salah satu pimpinan PBNU, Ulil Abshar-Abdalla, terseret polemik terkait konsesi tambang nikel di Raja Ampat, Van Bruinessen menyampaikan kegelisahannya secara terbuka. Ia menilai kedekatan organisasi dengan kekuasaan telah membuat perdebatan publik mengenai isu tersebut berubah menjadi tontonan yang memprihatinkan.
Dalam pandangannya, seorang pimpinan muda organisasi tampil tanpa argumentasi yang memadai dan justru menunjukkan sikap yang terkesan arogan. Situasi itu, menurut Van Bruinessen, berpotensi menjadi titik balik yang merugikan reputasi intelektual tokoh yang bersangkutan.
Pandangan tersebut bukan lahir dari sikap sinis terhadap NU. Sebaliknya, ia merupakan bentuk kegelisahan seorang sahabat lama organisasi yang menyaksikan bagaimana pragmatisme politik kembali menggerus kewibawaan moral yang selama puluhan tahun dibangun dengan susah payah.
Gus Dur dan Greg Barton: NU sebagai Kekuatan Moral, Bukan Mesin Transaksional
Pandangan Martin van Bruinessen sesungguhnya sejalan dengan gagasan yang sejak lama diperjuangkan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Dalam buku Abdurrahman Wahid: Muslim Democrat, Indonesian President (2002), Indonesianis asal Australia Greg Barton mencatat bahwa bagi Gus Dur, Nahdlatul Ulama bukan sekadar organisasi keagamaan yang diikat oleh struktur kepengurusan. Lebih dari itu, NU adalah kekuatan moral (moral force) sekaligus gerakan sosial yang memiliki pengaruh politik sangat besar.
Karena itulah, Gus Dur berkali-kali mengingatkan agar keterlibatan NU dalam ranah politik tidak terjebak pada praktik politik yang sempit dan transaksional. Ketika organisasi terlalu larut dalam kalkulasi kekuasaan, yang dipertaruhkan bukan hanya independensi organisasi, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan, keadaban demokrasi, serta tradisi intelektual yang sejak awal menjadi ruh perjuangan Nahdlatul Ulama.
Membaca kembali peringatan Gus Dur pada konteks hari ini terasa relevan sekaligus mengundang refleksi. Ukuran keberhasilan kepemimpinan NU semestinya tidak ditentukan oleh seberapa kuat posisi seseorang dalam struktur organisasi atau seberapa piawai membangun relasi dengan pusat kekuasaan. Kepemimpinan yang dibutuhkan justru adalah sosok yang mampu menjaga NU tetap berdiri sebagai kekuatan moral yang autentik, independen, dan dipercaya masyarakat.
Gus Hery: Lahir dari Rahim Kaderisasi, Bukan Titipan Kekuasaan
Dalam konteks itulah nama Hery Haryanto Azumi atau Gus Hery layak dipertimbangkan secara lebih serius.
Lahir di Trenggalek pada 29 April 1977 dari keluarga religius, perjalanan intelektual dan keagamaannya ditempa sejak dini di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar, Jombang, pesantren yang didirikan KH Bisri Sansuri. Setelah itu ia menempuh pendidikan Sarjana Syariah dan sempat melanjutkan studi pascasarjana Hubungan Internasional di Universitas Indonesia. Saat ini ia juga tengah menyelesaikan program doktor di bidang Legal Studies Universitas Al-Azhar Indonesia.
Latar belakang tersebut menunjukkan perpaduan yang relatif jarang dimiliki tokoh NU masa kini. Di satu sisi ia tumbuh dalam tradisi pesantren yang kuat, sementara di sisi lain memiliki pengalaman akademik yang mempertemukannya dengan berbagai perspektif global. Ia juga menguasai bahasa Arab, Inggris, dan Prancis, sebuah modal penting bagi seorang pemimpin organisasi keagamaan yang hidup di tengah dinamika dunia yang semakin terbuka.
Kombinasi antara akar tradisi pesantren dan kapasitas akademik tersebut mencerminkan karakter pembaru autentik sebagaimana digambarkan Martin van Bruinessen. Seorang intelektual yang tetap berpijak pada khazanah lokal, namun mampu berdialog secara setara dengan perkembangan pemikiran global.
Rekam jejak organisasinya pun tidak dibangun secara instan. Gus Hery mengawali perjalanan kepemimpinannya sebagai Ketua PMII Ciputat periode 1999–2000. Beberapa tahun kemudian ia terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) periode 2005–2007 melalui Kongres PMII ke-XV di Bogor, setelah mengungguli sejumlah kandidat lainnya.
Karier organisasinya kemudian berlanjut sebagai Wakil Sekretaris Jenderal PBNU. Ia juga mencatat sejarah sebagai tokoh pertama dari PBNU yang dipercaya masuk dalam jajaran kepengurusan Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) sejak organisasi tersebut berdiri.
Fakta ini menjadi menarik jika dikaitkan dengan temuan penelitian Marcus Mietzner dan Burhanuddin Muhtadi mengenai masih adanya sentimen anti-Tionghoa di sebagian basis Nahdliyin. Keterlibatan aktif Gus Hery dalam kepengurusan INTI dapat dipandang sebagai praktik nyata keterbukaan yang dijalankan secara konsisten, bukan sekadar narasi yang disampaikan dalam forum-forum diskusi mengenai toleransi.
Dukungan terhadap pencalonannya juga datang dari sejumlah tokoh yang memiliki otoritas kuat di lingkungan Nahdlatul Ulama.
KH Manarul Hidayat, misalnya, menegaskan bahwa regenerasi kepemimpinan NU semestinya lahir dari kader yang memiliki kualitas keilmuan, integritas, dan kepedulian terhadap organisasi. Menurutnya, kepemimpinan ideal adalah kepemimpinan yang tumbuh dari rahim kaderisasi NU sendiri, bukan hasil titipan kepentingan politik dari luar organisasi.
Restu serupa juga diberikan oleh mantan Ketua Umum PBNU periode 2010–2021, KH Said Aqil Siroj, dalam pertemuan yang berlangsung di kediamannya di kawasan Ciganjur.
Sementara itu, cendekiawan NU Samsul Muarif menilai Gus Hery memiliki kemampuan untuk menjadi jembatan antara tradisi pesantren dengan tantangan peradaban modern. Penilaian tersebut tidak muncul tanpa alasan, mengingat pengalaman Gus Hery yang sejak awal dekade 2000-an aktif sebagai peneliti, antara lain sebagai Direktur Kemang Institute for Research and Analysis serta berkecimpung dalam Department Politik dan Demokrasi.
Visi yang Ditawarkan
Gagasan yang dibawa Gus Hery juga bergerak dalam koridor yang sejalan dengan kebutuhan NU di masa depan.
Ia menempatkan penguatan peran Nahdlatul Ulama dalam menghadapi perkembangan teknologi sebagai salah satu prioritas utama. Selain itu, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan bagi warga Nahdliyin menjadi agenda penting yang terus ia dorong sebagai bagian dari penguatan kapasitas organisasi.
Di samping itu, Gus Hery juga menekankan pentingnya membangun kolaborasi yang lebih erat di antara badan-badan otonom NU, seperti PMII, GP Ansor, Fatayat NU, serta elemen-elemen lainnya. Menurutnya, potensi besar yang dimiliki organisasi akan lebih optimal apabila seluruh unsur tersebut berjalan dalam sinergi, bukan bergerak sendiri-sendiri di bawah kepentingan struktural yang bersifat jangka pendek.
Dengan pendekatan tersebut, NU diharapkan tidak hanya kuat sebagai organisasi keagamaan, tetapi juga mampu menjadi kekuatan sosial yang adaptif menghadapi perubahan zaman tanpa kehilangan identitas, tradisi, dan nilai-nilai yang menjadi fondasi perjuangannya sejak awal berdiri.
Sosok yang Menjawab Kegelisahan yang Sama
Jika benang merah dari berbagai pandangan para ilmuwan tersebut ditarik, tampak bahwa kegelisahan mereka sesungguhnya bermuara pada persoalan yang sama. Marcus Mietzner dan Burhanuddin Muhtadi menyoroti adanya kesenjangan antara retorika dan realitas di tubuh NU.
Martin van Bruinessen mengingatkan bahaya pragmatisme yang berpotensi mengikis kewibawaan moral organisasi. Sementara Greg Barton, melalui pembacaan atas pemikiran Gus Dur, menegaskan bahwa NU semestinya tetap diposisikan sebagai kekuatan moral, bukan sekadar instrumen politik yang transaksional.
Ketiga perspektif tersebut pada akhirnya mengarah pada satu kebutuhan yang sama, yakni hadirnya kepemimpinan yang mampu memadukan legitimasi tradisi pesantren dengan kapasitas intelektual, sekaligus memiliki keberanian menjaga independensi organisasi dari jebakan pragmatisme politik. NU membutuhkan sosok yang tumbuh melalui proses kaderisasi yang panjang, bukan figur yang lahir semata-mata dari kalkulasi kekuasaan.
Dalam konteks itu, Hery Haryanto Azumi dinilai memenuhi sejumlah karakteristik yang selama ini dirindukan. Perjalanannya meniti jenjang kaderisasi, mulai dari tingkat cabang PMII hingga memimpin organisasi di tingkat nasional, menunjukkan bahwa kepemimpinannya dibangun melalui proses yang panjang, bukan hadir secara instan menjelang momentum politik organisasi.
Pada saat yang sama, rekam jejaknya memperlihatkan konsistensi dalam mengembangkan nilai-nilai keterbukaan, penguatan pendidikan, kaderisasi, serta pelayanan kepada warga Nahdliyin. Seluruhnya menjadi bagian dari perjalanan panjang yang dapat ditelusuri jauh sebelum namanya masuk dalam bursa calon Ketua Umum PBNU.
Kelayakan Gus Hery untuk dipertimbangkan juga tidak semata-mata bertumpu pada klaim pribadi ataupun dukungan politik. Rekam jejaknya yang memadukan pengalaman di dunia pesantren, akademik, gerakan mahasiswa, organisasi, hingga jejaring lintas komunitas menunjukkan adanya kesinambungan antara gagasan dan praktik.
Perpaduan tersebut dinilai selaras dengan karakter kepemimpinan yang selama ini banyak diharapkan para pengamat NU, yakni sosok yang mampu menjaga tradisi, terbuka terhadap perkembangan zaman, sekaligus memiliki keberanian mempertahankan independensi organisasi.
Autentisitas inilah yang tampaknya semakin dicari oleh warga Nahdliyin. Bukan sekadar figur yang tampil menjelang pemilihan dengan pencitraan sesaat, melainkan pemimpin yang konsistensi pengabdiannya telah teruji dalam rentang waktu yang panjang.
Tentu saja, tulisan ini merupakan salah satu perspektif dalam dinamika menuju Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Bursa calon Ketua Umum PBNU masih terbuka, dan sejumlah nama lain juga memiliki pengalaman, gagasan, serta kontribusinya masing-masing. Warga Nahdliyin memiliki hak untuk menilai seluruh kandidat secara objektif dan proporsional.
Namun apabila pertanyaan yang diajukan adalah siapa figur yang memiliki kedekatan paling kuat dengan karakter kepemimpinan autentik sebagaimana diidealkan oleh berbagai kajian akademik mengenai NU, maka Hery Haryanto Azumi layak ditempatkan sebagai salah satu nama yang berada di barisan terdepan dalam pertimbangan tersebut.
Daftar Pustaka
- BangsaOnline.com. "Soal Ketua PBNU di Tambang Raja Ampat, Martin van Bruinessen: Ulil Permalukan Diri Sendiri." 17 Juni 2025. https://bangsaonline.com/berita/148565.
- Barton, Greg. Abdurrahman Wahid: Muslim Democrat, Indonesian President. UNSW Press, 2002.
- BeritaSatu. "Gus Hery Azumi Siap Maju Jadi Calon Ketua Umum PBNU." 21 Juni 2026. https://www.beritasatu.com/nasional/3004377/gus-hery-azumi-siap-maju-jadi-calon-ketua-umum-pbnu.
- Cahaya Kompas. "KH Manarul Hidayat Restui Gus Hery Haryanto Azumi Maju Sebagai Calon Ketua Umum." 6 Juni 2026. https://cahaya.kompas.com/aktual/26F06220720990/kh-manarul-hidayat-restui-gus-hery-haryanto-azumi-maju-sebagai-calon-ketua-umum.
- Gushery.com. http://gushery.com.
- Kabartangsel. "KH Said Aqil Siroj Restui Gus Hery Haryanto Azumi Maju Sebagai Calon Ketua Umum PBNU." 6 Juni 2026. https://kabartangsel.com/kh-said-aqil-siroj-restui-gus-hery-haryanto-azumi-maju-sebagai-calon-ketua-umum-pbnu/.
- Mietzner, Marcus, dan Burhanuddin Muhtadi. The Myth of Pluralism: Nahdlatul Ulama and the Politics of Religious Tolerance in Indonesia. Routledge, 2020.
- NU Online. "Heri Terpilih Sebagai Ketua Umum PMII Periode 2005-2007." 16 April 2005. https://nu.or.id/warta/heri-terpilih-sebagai-ketua-umum-pmii-periode-2005-2007-6yRMM.
- TribunNews. "Hery Haryanto Azumi Masuk Kepengurusan Pusat Perhimpunan Indonesia Tionghoa." 10 November 2017. https://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/11/10/hery-haryanto-azumi-masuk-kepengurusan-pusat-perhimpunan-indonesia-tionghoa.
- UIN Jakarta. "Burhanuddin Muhtadi Resmi Dikukuhkan Sebagai Guru Besar Ilmu Politik UIN Jakarta." 29 November 2023. https://www.uinjkt.ac.id.
- Van Bruinessen, Martin. "Kata Pengantar." Dalam NU Muda: Kaum Progresif dan Sekularisme Baru, oleh Laode Ida, xii–xvii. Jakarta: Erlangga, 2004. Versi daring via ResearchGate: https://researchgate.net/publication/46652672.
-"Martin van Bruinessen: Professor Emeritus of Islamic Studies, Utrecht University." Profil Google Scholar. Diakses 4 Juli 2026. https://scholar.google.com/citations?user=ovW2ocsAAAAJ.
6 Juli 2026
*) Intelektual Muda Nahdlatul Ulama dan Alumni Pondok Pesantren Wathoniyah Islamiyah Kabupaten Banyumas.