 |
| Hamas resmi mundur dari pemerintahan Gaza setelah 18 tahun. Komite teknokrat NCAG disiapkan mengambil alih administrasi sipil. ( Foto:inp.polri.go.id) |
Editor: Devona R
GEBRAK.ID,JAKARTA – Hamas secara resmi mengakhiri perannya sebagai pengelola pemerintahan sipil di Jalur Gaza setelah hampir 18 tahun berkuasa. Langkah tersebut diumumkan pada Senin (6/7/2026) sebagai bagian dari upaya memperlancar transisi pemerintahan kepada komite teknokrat yang akan menangani administrasi wilayah tersebut.
Keputusan ini menjadi salah satu perubahan politik paling signifikan di Gaza sejak Hamas mengambil alih wilayah itu dari Fatah pada 2007, setelah memenangkan pemilu legislatif Palestina pada 2006.
Kepala Kantor Media Pemerintah Hamas, Ismail Al Thawabta, mengungkapkan Ketua Komite Darurat Pemerintah, Mohammed Al Farra, telah mengajukan pengunduran diri sekaligus membubarkan badan pemerintahan yang selama ini mengelola administrasi sipil di Gaza.
Menurut Al Thawabta, pembubaran tersebut bertujuan membuka jalan bagi National Committee for the Administration of Gaza (NCAG) untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara penuh.
NCAG Siap Ambil Alih Pemerintahan Gaza
NCAG merupakan komite teknokrat Palestina yang berbasis di Kairo, Mesir. Komite ini dibentuk sebagai bagian dari mekanisme transisi pascagencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat pada Oktober 2025.
Komite tersebut dipimpin oleh teknokrat Palestina Ali Shaath dan diproyeksikan mengelola layanan publik, administrasi pemerintahan, hingga koordinasi bantuan kemanusiaan di Gaza selama masa transisi.
Sebelumnya, Hamas telah beberapa kali menyatakan kesediaannya melepas kendali pemerintahan apabila terdapat mekanisme yang mampu menjamin stabilitas politik serta mempercepat proses rekonstruksi wilayah Gaza.
Hamas: Hilangkan Dalih Agresi Israel
Juru Bicara Hamas, Hazem Qassem, menegaskan keputusan tersebut merupakan langkah strategis agar kelompoknya tidak lagi menjadi pihak yang bertanggung jawab atas pemerintahan sipil di Jalur Gaza.
Menurutnya, langkah itu diharapkan menghilangkan alasan bagi Israel untuk terus melanjutkan operasi militer maupun tekanan terhadap pemerintahan di Gaza.
Qassem juga menyatakan Hamas siap menyerahkan seluruh tanggung jawab administratif kepada NCAG demi memastikan proses transisi berlangsung lancar.
Faksi Palestina Sambut Positif
Seorang pejabat Hamas mengatakan keputusan tersebut telah disampaikan kepada berbagai faksi Palestina dalam pertemuan di Kairo.
Mayoritas faksi disebut memberikan dukungan terhadap pembentukan pemerintahan teknokrat karena dinilai menjadi langkah nyata menuju stabilitas politik serta mempercepat pemulihan kondisi kemanusiaan di Gaza.
Dengan pembubaran badan pemerintahan yang beranggotakan 15 orang tersebut, NCAG kini memiliki jalan lebih terbuka untuk mengambil alih administrasi sipil secara bertahap.
Tantangan Transisi Masih Besar
Meski demikian, pengamat menilai proses transisi pemerintahan Gaza masih menghadapi berbagai tantangan. Selain persoalan keamanan, komite baru juga harus mengelola pemulihan infrastruktur, distribusi bantuan kemanusiaan, pelayanan publik, serta koordinasi dengan berbagai pihak internasional.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sejumlah negara mediator sebelumnya menekankan pentingnya pemerintahan sipil yang inklusif agar proses rekonstruksi Gaza dapat berjalan efektif dan bantuan internasional tersalurkan secara transparan.
Keberhasilan NCAG dalam menjalankan pemerintahan juga dipandang menjadi faktor penting bagi keberlanjutan gencatan senjata serta proses politik Palestina pada masa mendatang.
( berbagai sumber)