Editor: A. Rayyan K
Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang
dirangkaikan dengan pembahasan kelancaran distribusi bahan bakar minyak
(BBM) dan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta
Rumah. Rapat digelar secara hybrid dari Kantor Kemendagri, Jakarta,
Senin (27/7/2026). (Foto: Puspen Kemendagri)
GEBRAK.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta Perum Bulog bersama pemerintah daerah (Pemda) kembali menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara masif untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Menurut Tomsi, langkah tersebut penting dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan inflasi pangan, terutama pada komoditas beras dan minyak goreng yang saat ini mengalami tekanan harga di banyak daerah.
Hal itu disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan pembahasan kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Rapat digelar secara hybrid dari Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (27/7/2026).
"Apakah tidak bisa kita lakukan Gerakan Pangan Murah yang masif seperti yang dulu lagi," ujar Tomsi.
152 Daerah Alami Kenaikan Harga Beras
Tomsi mengungkapkan, perkembangan harga sejumlah komoditas pangan perlu menjadi perhatian serius. Berdasarkan pemantauan pemerintah pada pekan keempat Juli 2026, kenaikan harga beras terjadi di 152 kabupaten/kota, sedangkan harga minyak goreng mengalami kenaikan di 109 kabupaten/kota.
Ia menilai Gerakan Pangan Murah pernah terbukti efektif menekan gejolak harga pangan di berbagai daerah.
Menurutnya, saat program tersebut dijalankan secara luas, jumlah daerah yang terdampak kenaikan harga mampu ditekan hingga hanya sekitar 50 wilayah.
"Karena itu, sinergi antara Bulog, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan perlu kembali diperkuat agar stabilitas harga tetap terjaga," kata Tomsi.
Soroti Disparitas Harga Bawang Putih
Selain beras dan minyak goreng, Tomsi juga menyoroti tingginya selisih harga bawang putih dari tingkat distributor hingga pengecer.
Tomsi menilai kondisi tersebut menunjukkan masih perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap rantai distribusi agar margin harga tetap wajar dan tidak memberatkan masyarakat.
"Dalam proses distribusinya ini juga perlu kita pahami bersama untuk kita bisa menjaga kelayakan harga bawang putih tersebut," ujarnya.
Tomsi mengajak seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memperkuat koordinasi dalam mengawasi distribusi pangan sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau.
Bulog Siapkan Operasi Pasar Nasional
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan pihaknya telah menyiapkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah pada awal Agustus 2026.
Program tersebut akan dilaksanakan secara serentak di berbagai daerah di Indonesia dengan fokus utama pada stabilisasi harga beras melalui operasi pasar.
Langkah itu diharapkan mampu menjaga pasokan sekaligus meredam kenaikan harga menjelang perayaan Hari Kemerdekaan.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Satgas Pangan Polri, Kejaksaan, serta jajaran pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.
(Foto: Puspen Kemendagri)