Lepas 1.404 Lulusan IPDN, Mendagri: Indonesia Kini Punya Ilmuwan Baru di Bidang Pemerintahan

Mendagri Tito Karnavian (kiri) hadir di prosesi wisuda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang berlangsung dalam Sidang Senat Terbuka IPDN di Gedung Balairung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu (26/7/2026). (Foto: Puspen Kemendagri)
Editor: A. Rayyan K

GEBRAK.ID, SUMEDANG -- Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) resmi mewisuda 1.404 mahasiswa dari berbagai jenjang pendidikan pada Tahun Akademik 2025/2026. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, para lulusan tersebut bukan sekadar menyandang gelar akademik, tetapi juga menjadi ilmuwan baru yang diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan Indonesia.

Prosesi wisuda berlangsung dalam Sidang Senat Terbuka IPDN di Gedung Balairung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu (26/7/2026).

Sebanyak 1.404 wisudawan yang dikukuhkan terdiri atas 45 lulusan Program Doktor Ilmu Pemerintahan, 73 Magister Terapan Ilmu Pemerintahan, 1.204 Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan, serta 82 lulusan Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan.

Dalam sambutannya, Tito Karnavian mengatakan momen wisuda menjadi kebanggaan tidak hanya bagi para lulusan dan keluarga, tetapi juga bagi IPDN serta negara karena berhasil melahirkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang ilmu pemerintahan.

"Tentu ini juga membahagiakan bagi negara. Karena telah lahir para pemikir-pemikir di bidang ilmu pemerintahan dengan berbagai jenjang tingkatan S1, S2, dan S3," ujar Tito.

Ilmu Pemerintahan Jadi Fondasi Kebijakan Publik

Menurut Tito, profesi di bidang pemerintahan harus dibangun di atas landasan ilmu pengetahuan yang kuat. Seorang aparatur negara dituntut mampu mengambil keputusan berdasarkan kajian ilmiah, data, teori, dan metodologi yang tepat, bukan sekadar mengandalkan intuisi.

Ia menjelaskan bahwa setiap profesi memiliki unsur penting, mulai dari disiplin ilmu yang diakui, proses pendidikan yang memadai, kode etik, hingga orientasi pada pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, lulusan IPDN diharapkan mampu menjadi aparatur sipil negara yang memiliki kapasitas akademik sekaligus profesional dalam menjalankan tugas pemerintahan.

Tito juga mengingatkan bahwa lulusan jenjang magister dan doktor memiliki tanggung jawab lebih besar dalam mengembangkan pola pikir ilmiah yang semakin kompleks.

"Tapi saya harus ingatkan, terutama untuk teman-teman yang S2, S3. Beda S1, S2, S3 adalah kemampuan mindset, merubah cara berpikir, cara berpikir ilmiah yang lebih kompleks," katanya.

Wisuda Bukan Akhir, Melainkan Awal Pengabdian

Mendagri menegaskan, wisuda bukanlah garis akhir perjalanan para lulusan. Sebaliknya, momen tersebut menjadi awal memasuki dunia birokrasi pemerintahan sebagai aparatur sipil negara yang memiliki tanggung jawab besar dalam melayani masyarakat.

"Dengan menjadi sarjana dan Insyaallah enggak lama lagi juga dilantik menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil. Maka adik-adik akan memulai hidup yang baru, hidup di birokrasi pemerintahan," ujarnya.

Tito berharap seluruh lulusan mampu mengabdikan ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan untuk memperkuat kualitas birokrasi Indonesia. Selain kompetensi, Tito juga menekankan pentingnya menjaga integritas dan nama baik selama menjalankan tugas sebagai aparatur negara.

"Kita harapkan juga 1.204 yang lulus ini nanti mengakhiri semua kariernya dalam keadaan yang baik dan nama yang baik. Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan kepada kita semua. Kepada para wisudawan, selamat telah wisuda hari ini. Selamat menjadi seorang ilmuwan," kata Tito.

Acara wisuda turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Rektor IPDN Halilul Khairi, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang, civitas academica IPDN, serta sejumlah pejabat terkait.

(Sumber: Puspen Kemendagri)