Mendagri Dorong Integrasi E-Government agar Penyaluran Bansos Makin Tepat Sasaran, Biak Jadi Daerah Prioritas
 |
| Mendagri Tito Karnavian (tengah) saat memberikan pengarahan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Biak Numfor di Gedung Negara BN1, Kabupaten Biak Numfor, Papua, Jumat (31/7/2026). (Foto: Puspen Kemendagri) |
Editor: A. Rayyan K
GEBRAK.ID, BIAK NUMFOR — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong percepatan integrasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial (bansos). Langkah ini dilakukan melalui pemadanan data kependudukan berbasis biometrik dengan berbagai kementerian dan lembaga agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Hal tersebut disampaikan Tito Karnavian saat memberikan pengarahan kepada jajaran Pemerintah Kabupaten Biak Numfor di Gedung Negara BN1, Kabupaten Biak Numfor, Papua, Jumat (31/7/2026).
“Dengan sistem itu bisa membaca tepat, lebih tepat, lebih akurat siapa saja yang layak menerima bansos dan siapa yang tidak,” ujar Tito.
Menurut Tito, pembaruan data difokuskan pada masyarakat yang masuk kelompok desil 1 hingga desil 4. Pemanfaatan teknologi melalui integrasi data dinilai menjadi langkah strategis untuk meningkatkan ketepatan sasaran program perlindungan sosial sekaligus mengurangi potensi kesalahan dalam penyaluran bantuan.
Tito mengungkapkan, uji coba pemadanan data berbasis biometrik yang dilakukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan masih perlunya pembaruan data penerima bantuan. Dari proses validasi tersebut ditemukan sejumlah data yang sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini sehingga perlu diperbaiki.
Tito menambahkan, Kabupaten Biak Numfor menjadi salah satu daerah prioritas dalam perluasan implementasi e-government sesuai arahan Presiden sebelum peringatan Hari Kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang. “Nah, sebelum tanggal 17 Agustus, Pak Presiden meminta kalau bisa tambah 100 lagi. Khusus di Papua salah satunya adalah Biak,” katanya.
Mendagri juga mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), aparat kampung, hingga petugas Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk berkolaborasi mendukung proses pemutakhiran data yang akan dilakukan tim teknis di lapangan.
Menurut Tito, keterlibatan seluruh elemen pemerintah daerah sangat penting agar bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten benar-benar diterima masyarakat yang memenuhi syarat.
“Sehingga kita harapkan di Biak nanti penerima bantuan dari pemerintah pusat maupun pemberian bantuan dari pemerintah provinsi ataupun kabupaten itu betul-betul orang yang berhak, yang tepat sasaran,” tegas Tito.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Bupati Biak Numfor Markus Octovianus Mansnembra, Ketua DPRD Biak Numfor Daniel Rumanasen, Wakil Ketua I DPRD Biak Numfor Noak Krey, Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor Zacharias L. Mailoa, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Ditjen Dukcapil Kemendagri Muhammad Nuh Al Azhar, serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.
(Sumber: Puspen Kemendagri)
