 |
| Intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU) dan alumni FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Cendhy Vicky. (Foto: Dok.Pribadi) |
Menjelang perhelatan akbar Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang akan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27-30 Agustus 2026, konstelasi pemilihan kepemimpinan semakin menarik sekaligus kompetitif.
Di tengah kompleksitas persoalan NU yang begitu beragam, mulai dari aspek administratif, ekonomi, politik, hingga etik, kiranya tidak berlebihan apabila penulis menyebut periode ini sebagai salah satu fase paling berat dalam perjalanan organisasi. Penilaian tersebut bukan hanya datang dari penulis, melainkan juga sering disampaikan oleh banyak nahdliyin dari berbagai latar belakang, mulai dari aktivis, peneliti, akademisi, hingga para kiai sepuh.
Yang lebih memprihatinkan, berbagai persoalan tersebut justru terjadi ketika NU memasuki usia satu abad. Momentum yang semestinya menjadi tonggak kebangkitan organisasi justru dibayangi berbagai dinamika internal yang menguras energi. Astaghfirullah.
Jika menengok sejarah, NU pernah berdiri di garis depan melawan penjajahan Belanda dan Jepang. NU juga menjadi bagian penting dalam perdebatan mengenai dasar negara pada awal berdirinya Republik Indonesia, menghadapi tekanan rezim otoriter pada masa Orde Baru, hingga berperan dalam mengonsolidasikan demokrasi demi kepentingan umat dan bangsa.
Kini, situasinya terasa berbeda. Secara struktural, NU justru disibukkan dengan berbagai konflik di antara sesama nahdliyin yang sejatinya merupakan saudara seiman. Sebuah ironi sejarah yang sangat bertolak belakang dengan semangat perjuangan para pendiri jam'iyah.
Sebagai nahdliyin yang lahir dan tumbuh dalam tradisi organisasi yang berlandaskan Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja), tentu kita memiliki tanggung jawab moral untuk menutup lembaran polemik tersebut dan menyongsong abad kedua NU dengan optimisme serta khidmat. Masa lalu harus menjadi pelajaran berharga agar dinamika serupa tidak kembali terulang di masa mendatang. Saya meyakini, harapan tersebut hidup di hati hampir seluruh warga nahdliyin.
Dalam konteks itulah, memberikan dukungan kepada figur yang dianggap tepat merupakan salah satu ikhtiar, sekecil apa pun nilainya. Memang benar, pemegang hak suara dalam Muktamar adalah para pengurus cabang NU. Namun setiap langkah besar selalu berawal dari langkah pertama. Setiap warga NU memiliki hak untuk berharap sekaligus mendoakan lahirnya kepemimpinan terbaik bagi jam'iyah.
Pada posisi Rais Aam atau Syuriah, sejauh ini memang tidak banyak nama yang muncul. Namun, ada satu figur yang membuat penulis mantap menjatuhkan pilihan, yakni Buya Kiai Said Aqil Siradj.
Menurut penulis, momentum Muktamar ke-35 sangat tepat untuk menghadirkan kembali sosok Kiai Said Aqil sebagai Rais Aam. Beliau memiliki portofolio kepemimpinan yang matang, pengalaman organisasi yang panjang, keluasan ilmu, serta keteguhan sikap yang telah teruji dalam berbagai fase perjalanan NU.
Adapun pada posisi Ketua Umum PBNU atau Tanfidziyah, dari sekian banyak nama yang bermunculan, terus terang penulis belum menemukan figur yang benar-benar menawarkan gagasan segar, khususnya terkait persoalan santri, pendidikan, pesantren, hingga berbagai isu sosial-politik kontemporer yang kini dihadapi NU.
Karena itulah, pilihan penulis justru jatuh kepada sosok yang relatif lebih segar, yakni Hery Haryanto Azumi. Ia adalah anak kandung NU yang tumbuh melalui proses kaderisasi dari bawah, bukan figur yang memperoleh "jalan tol" sosial dalam perjalanan organisasinya.
Atas dasar penghormatan kepada para kiai sepuh, tokoh jam'iyah, serta guru bangsa lainnya, penulis tidak bermaksud membanding-bandingkan figur yang ada secara berlebihan. Tulisan ini semata-mata merupakan pandangan pribadi mengenai sosok yang dinilai paling relevan untuk membawa NU memasuki abad keduanya.
Segudang Keteladanan, Pengalaman, dan Keilmuan Buya Kiai Said Aqil Siradj
Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj, M.A., atau yang akrab disapa Buya Said Aqil, merupakan ulama dengan kedalaman ilmu sekaligus keluasan pandangan yang tidak diragukan lagi. Basis keilmuan klasik (turats) yang sangat kuat berpadu dengan keterbukaan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern menjadikan beliau sebagai salah satu intelektual Muslim paling berpengaruh di Indonesia.
Pendidikan beliau dimulai dari Pesantren Kempek sebelum melanjutkan studi hingga meraih gelar doktor di Universitas Umm al-Qura, Makkah. Latar belakang akademik tersebut membentuk karakter keilmuan yang memadukan fikih, ushul fikih, ilmu kalam, tasawuf, filsafat Islam, hingga sejarah peradaban Islam.
Dalam berbagai karya maupun ceramahnya, Buya Said berulang kali menegaskan bahwa Ahlussunnah wal Jama'ah bukan sekadar mazhab fikih, melainkan sebuah manhaj al-fikr atau metodologi berpikir. Pandangan itu dijelaskan secara komprehensif dalam bukunya Ahlussunnah wal Jama'ah dalam Lintas Sejarah (1997), yang menempatkan Aswaja sebagai cara berpikir yang moderat sekaligus adaptif terhadap perubahan zaman.
Pemikiran tersebut pula yang kemudian menjadi fondasi lahirnya gagasan Islam Nusantara. Menurut Buya Said, Islam Nusantara bukan agama baru, melainkan cara keberislaman yang mampu berdialog dengan budaya lokal tanpa mengubah akidah maupun syariat Islam.
Yang menarik, di tengah berbagai kritik, tudingan, bahkan hinaan yang pernah diarahkan kepadanya, Buya Said Aqil tetap menunjukkan ketenangan sikap. Salah satu tuduhan yang kerap dialamatkan kepadanya adalah cap sebagai "Syiah". Namun, beliau tidak pernah larut dalam polemik tersebut.
Dalam sebuah pengajian di Magelang yang pernah penulis hadiri, Buya Said menanggapi pertanyaan mengenai tudingan itu dengan gaya khas yang mengingatkan pada Gus Dur. Dengan santai beliau menjawab, "Gitu aja kok repot."
Jawaban sederhana itu menggambarkan kedewasaan sekaligus keluasan cara pandangnya dalam menghadapi perbedaan.
Selain dikenal sebagai ulama yang mendalam secara keilmuan, Buya Said juga memiliki rekam jejak kepemimpinan organisasi yang sangat panjang. Selama menjabat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 2010–2021, beliau menunjukkan sikap yang tegas terhadap berbagai persoalan yang mengancam kehidupan kebangsaan.
Radikalisme, ekstremisme agama, terorisme, ideologi transnasional, hingga politik identitas menjadi isu-isu yang secara konsisten beliau suarakan di berbagai forum nasional maupun internasional.
Beliau berulang kali menegaskan bahwa Islam bukanlah agama kekerasan. Agama hadir untuk menghadirkan kedamaian, bukan permusuhan.
Dalam berbagai kesempatan, Buya Said juga mengingatkan bahwa penggunaan agama sebagai alat politik praktis hanya akan melahirkan perpecahan di tengah masyarakat. Baginya, menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bagian dari implementasi maqashid syariah, yakni menghadirkan kemaslahatan yang lebih besar bagi umat.
Pandangan tersebut bukan sekadar retorika, melainkan tercermin dalam berbagai ceramah, wawancara, maupun tulisan yang konsisten mengedepankan moderasi beragama.
Salah satu karakter paling menonjol dari dakwah Buya Said adalah kemampuannya membangun suasana yang teduh. Dalam banyak pengajian, beliau selalu menekankan empat fondasi utama kehidupan bersama.
Pertama, rahmatan lil 'alamin, yakni menghadirkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.
Kedua, ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan sesama umat Islam.
Ketiga, ukhuwah wathaniyah, yakni persaudaraan dalam bingkai kebangsaan.
Keempat, ukhuwah basyariyah, yaitu persaudaraan antarsesama manusia.
Keempat prinsip tersebut bukan hanya menjadi materi ceramah, tetapi juga tampak dalam sikap dan praktik dakwah beliau selama bertahun-tahun.
Dalam metode dakwahnya, Buya Said lebih memilih pendekatan persuasif, edukatif, dan dialogis dibandingkan konfrontatif.
Pendekatan seperti ini terasa sangat relevan apabila melihat situasi umat Islam Indonesia beberapa tahun silam, ketika ruang publik dipenuhi ceramah-ceramah bernada kemarahan, emosi, serta narasi yang cenderung memecah belah.
Pada masa itu, sebagian masyarakat seolah didorong memahami agama dalam suasana yang penuh ketegangan. Beragama menjadi sangat politis, bahkan sering kali kehilangan keteduhan yang selama ini menjadi ciri khas Islam Nusantara.
Di sinilah letak perbedaan pendekatan Buya Said.
Beliau sering mengingatkan bahwa dakwah Rasulullah SAW dibangun di atas tiga prinsip utama sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an, yaitu hikmah (kebijaksanaan), mau'izhah hasanah (nasihat yang baik), dan mujadalah billati hiya ahsan (berdialog dengan cara yang paling baik).
Bagi penulis yang cukup sering mengikuti pengajian beliau di Ciganjur, ada satu hal yang selalu meninggalkan kesan mendalam.
Ketika ingin mengkritik seseorang atau menyampaikan sindiran terhadap suatu keadaan, Buya Said hampir tidak pernah menyebut nama secara langsung. Beliau lebih memilih menggunakan perumpamaan, cerita, atau kalimat-kalimat kiasan sehingga pesan yang ingin disampaikan tetap sampai tanpa harus mempermalukan pihak lain.
Bagi penulis, inilah salah satu bentuk adab yang luar biasa dalam berdakwah. Kritik tetap tersampaikan, tetapi kehormatan orang lain tetap terjaga.
Model komunikasi seperti itu terasa semakin langka di tengah budaya publik yang kini cenderung mengedepankan konfrontasi dan saling menyerang.
Tidak mengherankan apabila ceramah-ceramah Buya Said lebih banyak berisi argumentasi ilmiah daripada serangan personal terhadap kelompok tertentu.
Dalam berbagai kesempatan, beliau juga menempatkan tasawuf sebagai fondasi pembentukan akhlak sosial. Menurutnya, tasawuf bukan sekadar praktik spiritual individual, melainkan landasan untuk melahirkan sikap tasamuh atau toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
Karena itu, suasana pengajian Buya Said selalu dipenuhi empati, penghargaan terhadap perbedaan, dan semangat menerima keberagaman.
Apabila kita mengikuti pengajian-pengajian beliau secara utuh, akan terasa kuat pengaruh pemikiran Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dalam cara pandang Buya Said mengenai kemanusiaan, kebangsaan, dan keagamaan.
Dalam pandangan penulis, Gus Dur dan Buya Said merupakan dua figur dari generasi yang berbeda, tetapi berbicara dalam satu leksikon pengetahuan yang sama.
Selain sebagai ulama, Buya Said juga memandang bahwa peran ulama tidak berhenti sebagai penjaga ilmu agama semata.
Ulama, menurut beliau, harus menjadi penggerak organisasi, pemberdaya masyarakat, sekaligus penjaga keutuhan bangsa.
Karena itu, NU diposisikan sebagai jam'iyah diniyyah ijtima'iyyah yang memikul tanggung jawab keagamaan sekaligus sosial kemasyarakatan.
Dalam perspektif beliau, ulama harus hadir di tengah masyarakat sebagai pembimbing, pelayan umat, dan perekat bangsa.
Pandangan tersebut konsisten dengan seluruh gagasan beliau mengenai pluralisme, Aswaja, maupun Islam Nusantara.
Salah satu contoh keberanian sikap itu pernah terlihat pada tahun 2012 ketika beliau melontarkan kritik keras terhadap maraknya praktik korupsi yang melibatkan uang negara.
Saat itu, Buya Said bahkan pernah menyampaikan bahwa apabila uang pajak rakyat hanya berujung dikorupsi, maka rakyat berhak mempertanyakan bahkan menolak praktik yang merugikan tersebut.
Terlepas dari pro dan kontra yang muncul, pernyataan itu menunjukkan keberanian seorang ulama dalam menyampaikan kritik terhadap kekuasaan ketika kepentingan rakyat dipertaruhkan.
Bagi penulis, di situlah makna bahwa ulama hadir untuk mengabdi kepada jam'iyah dan umat, bukan sebaliknya.
Hery Haryanto Azumi: Anak Kandung NU yang Bertumbuh tanpa Privilege
Apabila Buya Kiai Said Aqil Siradj menawarkan kedalaman ilmu, pengalaman, dan keteladanan sebagai figur Rais Aam, maka pada posisi Ketua Umum PBNU, penulis melihat Hery Haryanto Azumi sebagai sosok yang layak dipertimbangkan untuk memimpin NU memasuki abad keduanya.
Gagasan dan visi yang selama ini dibawa Hery Haryanto Azumi bergerak dalam koridor yang sejalan dengan kebutuhan NU di era transformasi. Salah satu fokus yang terus ia dorong ialah memperkuat peran Nahdlatul Ulama dalam menghadapi perkembangan teknologi tanpa meninggalkan akar tradisi yang menjadi identitas organisasi.
Di samping itu, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi warga nahdliyin juga menjadi agenda yang secara konsisten ia suarakan. Bagi Hery, penguatan organisasi tidak cukup hanya melalui konsolidasi struktural, tetapi juga harus diwujudkan melalui peningkatan kualitas hidup warga NU.
Figur yang akrab disapa Cak Hery—serta pernah menjabat Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) periode 2005–2007—juga menaruh perhatian besar terhadap pentingnya membangun kolaborasi yang lebih erat di antara seluruh badan otonom NU.
PMII, GP Ansor, Fatayat NU, Muslimat NU, IPNU, IPPNU, maupun elemen-elemen lainnya merupakan kekuatan besar yang akan memberikan dampak jauh lebih luas apabila mampu berjalan dalam satu irama. Menurutnya, sinergi antarbadan otonom menjadi modal utama untuk memperkuat jam'iyah, bukan justru bergerak sendiri-sendiri dalam kepentingan struktural yang bersifat jangka pendek.
Dengan pendekatan seperti itu, NU diharapkan tidak hanya kokoh sebagai organisasi keagamaan, tetapi juga semakin relevan sebagai kekuatan sosial yang mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan tradisi, nilai, dan jati dirinya.
Pandangan tersebut sejalan dengan berbagai kajian akademik mengenai masa depan NU.
Martin van Bruinessen, misalnya, pernah mengingatkan bahaya pragmatisme politik yang dapat mengikis kewibawaan moral organisasi. Sementara Greg Barton, melalui pembacaannya atas pemikiran Gus Dur, menegaskan bahwa NU semestinya tetap diposisikan sebagai kekuatan moral, bukan sekadar instrumen politik yang transaksional.
Dalam konteks itulah, penulis melihat Hery Haryanto Azumi memenuhi sejumlah karakteristik yang selama ini dirindukan banyak warga nahdliyin.
Perjalanannya meniti jenjang kaderisasi, mulai dari tingkat cabang PMII hingga memimpin organisasi di tingkat nasional, menunjukkan bahwa kepemimpinannya dibangun melalui proses panjang. Ia bukan figur yang hadir secara tiba-tiba menjelang momentum politik organisasi.
Rekam jejak tersebut memperlihatkan konsistensi dalam memperjuangkan nilai-nilai kaderisasi, pendidikan, keterbukaan, serta pelayanan kepada warga nahdliyin. Seluruhnya dapat ditelusuri jauh sebelum namanya masuk dalam bursa calon Ketua Umum PBNU.
Kelayakan Hery Haryanto Azumi juga tidak semata bertumpu pada dukungan politik ataupun klaim pribadi. Pengalamannya yang memadukan dunia pesantren, gerakan mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, dunia akademik, hingga jejaring lintas komunitas menunjukkan kesinambungan antara gagasan dan praktik.
Perpaduan pengalaman tersebut, menurut penulis, mencerminkan karakter kepemimpinan yang selama ini banyak diharapkan para pengamat NU, yakni sosok yang mampu menjaga tradisi, terbuka terhadap perkembangan zaman, sekaligus memiliki keberanian menjaga independensi organisasi.
Autentisitas inilah yang tampaknya semakin dicari warga nahdliyin. Bukan sekadar figur yang muncul menjelang pemilihan dengan pencitraan sesaat, melainkan pemimpin yang konsistensi pengabdiannya telah teruji dalam rentang waktu yang panjang.
Tentu saja, tulisan ini merupakan salah satu perspektif dalam dinamika menuju Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama.
Namun, apabila pertanyaan yang diajukan adalah siapa figur yang memiliki kedekatan paling kuat dengan karakter kepemimpinan autentik sebagaimana banyak dibahas dalam berbagai kajian mengenai NU, maka penulis menilai Hery Haryanto Azumi layak ditempatkan sebagai salah satu nama terdepan.
Terlebih, pengalamannya sebagai mantan Wakil Sekretaris Jenderal PBNU pada periode kepemimpinan Kiai Said Aqil Siradj memberikan pemahaman yang cukup mendalam mengenai dinamika internal organisasi sekaligus tantangan yang akan dihadapi NU pada masa mendatang.
Pada akhirnya, tulisan ini bukanlah ajakan untuk mengultuskan individu ataupun menutup ruang bagi figur-figur lain yang juga memiliki kapasitas. Muktamar tetap menjadi forum permusyawaratan tertinggi yang memiliki mekanisme dan kedaulatannya sendiri.
Tulisan ini hanyalah refleksi seorang nahdliyin yang berharap NU memasuki abad kedua dengan kepemimpinan yang mampu memulihkan marwah organisasi, mengembalikan kepercayaan warga, serta memperkuat peran NU sebagai penjaga Islam Ahlussunnah wal Jama'ah, perekat kebangsaan, sekaligus penggerak kemajuan umat.
Dalam pandangan penulis, kombinasi Buya Kiai Said Aqil Siradj sebagai Rais Aam dan Hery Haryanto Azumi sebagai Ketua Umum PBNU merupakan pasangan kepemimpinan yang saling melengkapi.
Yang satu menghadirkan kedalaman ilmu, keteladanan, dan pengalaman panjang sebagai ulama sekaligus pemimpin organisasi. Yang lain menawarkan energi pembaruan, pengalaman kaderisasi, serta visi organisasi yang adaptif terhadap tantangan zaman.
Kepantasan keduanya, bagi penulis, bukan semata-mata lahir dari jabatan ataupun popularitas. Melainkan dari keluasan ilmu, ketajaman berpikir, keberanian bersikap, kelugasan menyampaikan pendapat, kerendahan hati, dan kedalaman adab yang selama ini mereka tunjukkan.
Apakah penilaian ini akan menjadi kenyataan dalam Muktamar ke-35 NU, tentu hanya waktu yang akan menjawab. Namun setidaknya, setiap nahdliyin memiliki hak untuk berharap bahwa NU akan dipimpin oleh figur-figur terbaik yang mampu menjaga warisan para muassis sekaligus membawa jam'iyah ini menjawab tantangan zaman.
Wallahu a'lam bishawab.
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ahad, 26 Juli 2026
*) Intelektual Muda Nahdlatul Ulama (NU) dan Alumni FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.