Editor: Yogi Ardhi
Ketua Fraksi PDIP DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari memberikan keterangan di Bandung. (Foto: DPRD Jabar)
GEBRAK.ID, BANDUNG – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Desakan itu muncul setelah fraksi menemukan sedikitnya sembilan persoalan krusial yang dinilai berpotensi mengganggu asas keadilan dan transparansi dalam proses penerimaan peserta didik.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari, mengatakan evaluasi komprehensif diperlukan agar pelaksanaan SPMB pada tahun-tahun berikutnya berjalan lebih baik dan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
"Evaluasi secara komprehensif sangat diperlukan agar proses penerimaan peserta didik berjalan secara transparan, adil, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat," ujar Ineu dalam keterangannya di Bandung, Rabu (1/7/2026).
Salah satu isu yang menjadi perhatian Fraksi PDIP adalah Program Sekolah Maung. Menurut Ineu, program tersebut diluncurkan tanpa sosialisasi yang memadai sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat.
Ineu menilai kriteria Program Sekolah Maung hingga kini belum dijelaskan secara rinci. Bahkan, kebijakan tersebut dikhawatirkan memunculkan kembali stigma sekolah unggulan yang sebelumnya telah dihapus dalam regulasi pendidikan nasional.
"Kami meminta penjelasan terkait program ini. Hendaknya dilakukan kajian, perencanaan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan SPMB setiap tahun, termasuk kesiapan anggaran pendukung," kata Ineu.
Jalur Domisili Masih Menuai Keluhan
Selain Program Sekolah Maung, Fraksi PDIP DPRD Jawa Barat juga menyoroti berbagai kendala teknis selama pelaksanaan SPMB 2026.
Beberapa persoalan yang ditemukan antara lain gangguan pada aplikasi pendaftaran, hilangnya data peserta, perubahan peringkat secara mendadak, hingga dugaan ketidaksesuaian formula perhitungan nilai seleksi.
Tak hanya itu, pelaksanaan jalur domisili juga masih memunculkan keluhan dari masyarakat. Fraksi PDIP mengaku menerima laporan adanya calon siswa yang tinggal lebih dekat dengan sekolah tujuan justru gagal diterima, sementara peserta lain yang berdomisili lebih jauh berhasil lolos seleksi.
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat penjelasan dari pemerintah agar tidak menimbulkan persepsi adanya ketidakadilan dalam proses penerimaan siswa baru.
Soroti Program Sekolah Swasta Kerja Sama
Fraksi PDIP juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat membuka secara transparan dasar hukum serta mekanisme penganggaran Program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK).
Menurut Ineu, pemerintah harus memastikan program tersebut benar-benar memberikan perlindungan kepada siswa dari keluarga kurang mampu, termasuk menjamin pembiayaan pendidikan agar tidak menjadi beban tambahan bagi orang tua.
Ineu menegaskan Fraksi PDI Perjuangan akan terus mengawal seluruh kebijakan pendidikan di Jawa Barat, termasuk pelaksanaan SPMB 2026.
"Kami akan terus mengawal seluruh pelaksanaan SPMB 2026 beserta setiap kebijakan pendidikan di Jawa Barat agar berjalan secara transparan, berkeadilan, dan benar-benar memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa diskriminasi," tegas Ineu.
Evaluasi tersebut diharapkan menjadi bahan perbaikan sehingga sistem penerimaan murid baru di Jawa Barat semakin transparan, akuntabel, dan mampu menjamin akses pendidikan yang setara bagi seluruh calon peserta didik.
(Sumber: DPRD Jawa Barat)