 |
| Presiden Prabowo beri lampu hijau BGN kaji kantin sekolah sebagai alternatif dapur MBG. Efisiensi anggaran dan perluasan jangkauan ke daerah 3T jadi alasan. ( Foto: BGN) |
Editor: Dinar Kencana
GEBRAK.ID,JAKARTA--Badan Gizi Nasional (BGN) tengah mengkaji pelibatan kantin sekolah sebagai alternatif pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden Prabowo Subianto membuka peluang skema ini sebagai opsi selain Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pemerintah membuka peluang perubahan skema pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu opsi yang masuk dalam pembahasan adalah pemanfaatan kantin sekolah sebagai bagian dari penyaluran program tersebut.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar seluruh alternatif pelaksanaan MBG dikaji secara menyeluruh sebelum diputuskan.
"Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji kalau ada alternatif yang lain, boleh," kata Agustina di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7).
Agustina menjelaskan bahwa ketentuan yang berlaku saat ini masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 115 yang menetapkan pelaksanaan MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Meski demikian, Presiden membuka ruang bagi pemerintah untuk mengevaluasi mekanisme yang sudah berjalan apabila ditemukan skema lain yang dinilai lebih efektif.
"Kembali lagi, beliau meminta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik, apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau, sampaikan progres untuk kita putuskan," katanya.
Saat ditanya apakah pelibatan kantin sekolah termasuk alternatif yang sedang dikaji, Agustina membenarkannya.
"Iya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji," ujarnya.
Efisiensi dan Jangkauan ke Daerah 3T
Kepala BGN Nanik S Deyang sebelumnya menyebutkan bahwa pemanfaatan kantin sekolah dapat diterapkan di daerah dengan jumlah penerima manfaat relatif sedikit, terutama di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Menurut Nanik, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya efisiensi pelaksanaan program agar tidak selalu bergantung pada pembangunan dapur baru.
"Misalnya di Lombok Barat, saya pernah ke satu pulau yang muridnya hanya 119. Kan tidak mungkin juga didirikan dapur, tetapi di situ ada kantin. Jadi bisa digunakan," ujarnya.
Selain memanfaatkan kantin sekolah, BGN juga membuka peluang penggunaan fasilitas yang sudah tersedia seperti dapur umum dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Dukungan DPR
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menilai skema pelibatan kantin sekolah lebih realistis dan sesuai dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat beragam.
Menurutnya, konsep tersebut bukanlah ide baru. Komisi X DPR bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sejak awal telah mendorong pola pelaksanaan seperti itu, khususnya untuk daerah 3T.
"Kalau di Komisi X sejak awal kami justru mengarahkan seperti itu bersama dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, terutama di daerah-daerah yang 3T," ujar Lalu.
Evaluasi Menyeluruh Program MBG
Proses kajian pelibatan kantin sekolah menjadi bagian dari upaya pemerintah membenahi pelaksanaan Program MBG dengan dukungan kementerian dan lembaga terkait.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendorong SPPG untuk memberdayakan Sentra Produksi Rakyat, BUMDes, UMKM, serta pemasok pangan lokal guna memperkuat rantai pasok program MBG.
Pemerintah juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG, termasuk penutupan SPPG bermasalah dan penyatuan SPPG di bawah standar luas 400 meter persegi.
Tenaga Ahli Kepala BGN, Karimah Muhammad, menyatakan Program MBG telah menciptakan ekosistem kerja dengan 28.390 kepala SPPG dan lebih dari 1,1 juta tenaga kerja yang menggantungkan penghasilan pada keberlangsungan program ini.
(berbagai sumber)